Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan berdasarkan data 2014, tingkat pengangguran terbuka di provinsi itu mencapai 7,38 persen dari jumlah angkatan kerja atau mengalami penurunan dibanding 2013 yang sebanyak 8,04 persen.
"Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Timur pada 2014 tercatat sebanyak 1.811.129 orang, meningkat sebanyak 44.799 orang ketimbang angkatan kerja 2013 yang sebanyak 1.766.330 orang," katanya di Samarinda, Senin.
Hal itu dikatakan gubernur saat pembukaan Rapat Koordinasi Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Kaltim, yang dihadiri sejumlah wakil kementerian terkait dan pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim.
Gubernur melanjutkan, jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur pada 2014 tercatat sebanyak 1.677.466 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 53.194 orang ketimbang tahun sebelumnya.
Sementara itu, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas, berada pada tiga sektor yang menjadi favorit tenaga kerja, yakni sektor pertanian yang paling tinggi sebesar 27,84 persen, sektor perdagangan dan jasa akomodasi 22,24 persen, dan sektor jasa kemasyarakatan 18,97 persen.
Dalam acara itu, gubernur juga menyinggung bahwa masih terjadi konflik perbatasan dari sisi darat maupun laut, terutama pada pulau-pulau terluar, serta rendahnya kesejahteraan masyarakat perbatasan, sehingga diperlukan perhatian khusus dari semua pihak.
Menurutnya, rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) berkorelasi dengan kualitas SDM di Kaltim, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan kualitas SDM.
Terkait dengan sejumlah hal tersebut, maka dalam rakor tersebut, dia menghendaki tercapainya sasaran pemerintah, seperti terlaksananya program bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian baik yang dananya bersumber APBN Dekonsentrasi dan dari APBD.
Kemudian terlaksananya dan terciptanya perluasan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, pengentasan penduduk miskin, dan mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah.
Hal yang tak kalah penting adalah terlaksananya percepatan pembangunan kota-kota kecil di daerah tertinggal, pedalaman dan perbatasan, serta pulau-pulau terluar dalam model meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
Hal ini perlu tercipta agar dapat meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat menurunkan tingkat konflik, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Timur pada 2014 tercatat sebanyak 1.811.129 orang, meningkat sebanyak 44.799 orang ketimbang angkatan kerja 2013 yang sebanyak 1.766.330 orang," katanya di Samarinda, Senin.
Hal itu dikatakan gubernur saat pembukaan Rapat Koordinasi Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Kaltim, yang dihadiri sejumlah wakil kementerian terkait dan pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim.
Gubernur melanjutkan, jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur pada 2014 tercatat sebanyak 1.677.466 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 53.194 orang ketimbang tahun sebelumnya.
Sementara itu, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas, berada pada tiga sektor yang menjadi favorit tenaga kerja, yakni sektor pertanian yang paling tinggi sebesar 27,84 persen, sektor perdagangan dan jasa akomodasi 22,24 persen, dan sektor jasa kemasyarakatan 18,97 persen.
Dalam acara itu, gubernur juga menyinggung bahwa masih terjadi konflik perbatasan dari sisi darat maupun laut, terutama pada pulau-pulau terluar, serta rendahnya kesejahteraan masyarakat perbatasan, sehingga diperlukan perhatian khusus dari semua pihak.
Menurutnya, rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) berkorelasi dengan kualitas SDM di Kaltim, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan kualitas SDM.
Terkait dengan sejumlah hal tersebut, maka dalam rakor tersebut, dia menghendaki tercapainya sasaran pemerintah, seperti terlaksananya program bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian baik yang dananya bersumber APBN Dekonsentrasi dan dari APBD.
Kemudian terlaksananya dan terciptanya perluasan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, pengentasan penduduk miskin, dan mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah.
Hal yang tak kalah penting adalah terlaksananya percepatan pembangunan kota-kota kecil di daerah tertinggal, pedalaman dan perbatasan, serta pulau-pulau terluar dalam model meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
Hal ini perlu tercipta agar dapat meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat menurunkan tingkat konflik, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015