Bontang (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Bontang, Kaharuddin Jafar meminta perusahaan di daerah setempat untuk menyalurkan dana program "Corporate Sosial Responsibility" (CSR) kepada keluarga miskin dengan tepat agar tidak terjadi bias saat penyalurannya.
"Kami minta perusahaan untuk memakai data pemerintah sebagai acuan dalam penyaluran CSR kepada keluarga miskin," kata Kaharuddin saat dihubungi di Bontang, Rabu.
Agar tidak terjadi salah paham, perusahaan diminta untuk memakai data warga miskin yang telah terdata di Pemkot Bontang karena data perusahaan masih belum memenuhi tingkat akurasi yang tepat.
"Terkait CSR perusahaan untuk warga miskin, kami minta supaya perusahaan menggunakan data Pemkot Bontang, supaya tepat sasaran," tambahnya.
Dari sisi program labelisasi warga miskin yang dijalankan Pemkot Bontang sejak 2013, menurut Kaharuddin, hingga kini sudah berjalan baik.
Kendati demikian, Kaharuddin menyatakan bisa saja potensi data yang bias masih tetap terjadi, karena tim yang bekerja dalam pendataan serta verifikasi, terkadang mengalami konflik kepentingan, khususnya bagi ketua RT yang seering dituding mengusulkan data warga miskin berdasarkan kedekatan emosional atau kekeluargaan.
Politisi Partai Golkar ini mendukung langkah Pemerintah Kota Bontang melakukan validasi data Rumah Tangga Miskin (RTM), karena data terbaru yang menjadi acuan menjalankan program pengentasan kemiskinan disinyalir belum valid.
"Ini yang perlu diwaspadai pemerintah. RT sebagai ujung tombak harus diberi kepercayaan, tetapi pemerintah juga tidak bisa cuci tangan dan menerima begitu saja usulan Ketua RT, tanpa melakukan verifikasi lapangan," ujar Kaharuddin.
Ia meminta agar program verifikasi data RTM yang sementara berlangsung itu dilaksanakan secara profesional berdasarkan temuan lapangan.
Selain dilengkapi titik koordinat, data RTM juga harus menampilkan kondisi fisik rumah warga yang didokumentasikan melalui foto.
"Kalau bisa, data warga miskin itu disajikan dalam satu buku besar yang bisa diakses semua pemangku kepentingan seperti pihak perusahaan yang menjalankan program CSR," ujarnya.
Ia mengatakan, pada prinsipnya DPRD mendukung tindakan yang dilakukan pemerintah agar program CSR dapat dirasakan dan dinikmati oleh warga yang pantas untuk mendapatkannya.
"Prinsipnya kami mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang untuk meningkatkan akurasi data warga miskin," ungkap Kaharuddin. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Kami minta perusahaan untuk memakai data pemerintah sebagai acuan dalam penyaluran CSR kepada keluarga miskin," kata Kaharuddin saat dihubungi di Bontang, Rabu.
Agar tidak terjadi salah paham, perusahaan diminta untuk memakai data warga miskin yang telah terdata di Pemkot Bontang karena data perusahaan masih belum memenuhi tingkat akurasi yang tepat.
"Terkait CSR perusahaan untuk warga miskin, kami minta supaya perusahaan menggunakan data Pemkot Bontang, supaya tepat sasaran," tambahnya.
Dari sisi program labelisasi warga miskin yang dijalankan Pemkot Bontang sejak 2013, menurut Kaharuddin, hingga kini sudah berjalan baik.
Kendati demikian, Kaharuddin menyatakan bisa saja potensi data yang bias masih tetap terjadi, karena tim yang bekerja dalam pendataan serta verifikasi, terkadang mengalami konflik kepentingan, khususnya bagi ketua RT yang seering dituding mengusulkan data warga miskin berdasarkan kedekatan emosional atau kekeluargaan.
Politisi Partai Golkar ini mendukung langkah Pemerintah Kota Bontang melakukan validasi data Rumah Tangga Miskin (RTM), karena data terbaru yang menjadi acuan menjalankan program pengentasan kemiskinan disinyalir belum valid.
"Ini yang perlu diwaspadai pemerintah. RT sebagai ujung tombak harus diberi kepercayaan, tetapi pemerintah juga tidak bisa cuci tangan dan menerima begitu saja usulan Ketua RT, tanpa melakukan verifikasi lapangan," ujar Kaharuddin.
Ia meminta agar program verifikasi data RTM yang sementara berlangsung itu dilaksanakan secara profesional berdasarkan temuan lapangan.
Selain dilengkapi titik koordinat, data RTM juga harus menampilkan kondisi fisik rumah warga yang didokumentasikan melalui foto.
"Kalau bisa, data warga miskin itu disajikan dalam satu buku besar yang bisa diakses semua pemangku kepentingan seperti pihak perusahaan yang menjalankan program CSR," ujarnya.
Ia mengatakan, pada prinsipnya DPRD mendukung tindakan yang dilakukan pemerintah agar program CSR dapat dirasakan dan dinikmati oleh warga yang pantas untuk mendapatkannya.
"Prinsipnya kami mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang untuk meningkatkan akurasi data warga miskin," ungkap Kaharuddin. (*)
Editor : Catur Ujianto
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015