Penajam (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Nanang Ali menegaskan, rasionalisasi atau pengurangan anggaran APBD 2015 akibat menurunnya pendapatan dari dana perimbangan sektor minyak dan gas merupakan solusi terakhir.
"Masih banyak sumber lain untuk menambah pendapatan, bisa mencari anggaran di APBD Kaltim maupun APBN," ungkap Nanang Ali, Selasa.
Pemerintah daerah menurut Nanang Ali, harus bisa mencari sumber pendapatan lain, seperti bantuan keuangan melalui APBD Kaltim maupun APBN.
"Pemerintah tidak boleh serta merta merencanakan rasionalisasi karena pendapatan yang tidak mencapai target," kata Nanang Ali.
Untuk menambah pendapatan tersebut lanjut Nanang Ali, merupakan tugas dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mencari sumber pendapatan yang lain.
"Sudah menjadi tugas Dispenda dan BPKAD untuk mencari sumber pendapatan yang lainnya. Baru awal tahun dan program belum terlaksana sudah pesimis pendapatan tidak bisa tercapai," ujar Nanang Ali.
Namun, DPRD Penajam Paser Utara tambah dia, belum bisa mencampuri mengenai rencana rasionalisasi anggaran yang akan dilakukan pemerintah daerah tersebut.
"DPRD bisa membahas rencana rasionalisasi setelah penyampaian nota keuangan APBD Perubahan. Program yang sudah menjadi kesepakatan dalam pembahasan APBD 2015, harus dijalankan pemerintah. Kalau mau menunda program, silahkan saja tapi tidak perlu diungkap ke publik," ungkap Nanang Ali.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, berencana melakukan rasionalisasi atau pengurangan anggaran pada APBD 2015, akibat dana perimbangan 2015 dari sektor migas turun menjadi Rp800 miliar dari tahun sebelumnya Rp1,5 triliun.
Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar menyatakan, pengurangan dana perimbangan migas sebagai dampak dari merosotnya harga minyak dunia tersebut, akan mempengaruhi APBD 2015 yang sudah disahkan oleh DPRD, yakni Rp1,8 triliun. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Masih banyak sumber lain untuk menambah pendapatan, bisa mencari anggaran di APBD Kaltim maupun APBN," ungkap Nanang Ali, Selasa.
Pemerintah daerah menurut Nanang Ali, harus bisa mencari sumber pendapatan lain, seperti bantuan keuangan melalui APBD Kaltim maupun APBN.
"Pemerintah tidak boleh serta merta merencanakan rasionalisasi karena pendapatan yang tidak mencapai target," kata Nanang Ali.
Untuk menambah pendapatan tersebut lanjut Nanang Ali, merupakan tugas dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mencari sumber pendapatan yang lain.
"Sudah menjadi tugas Dispenda dan BPKAD untuk mencari sumber pendapatan yang lainnya. Baru awal tahun dan program belum terlaksana sudah pesimis pendapatan tidak bisa tercapai," ujar Nanang Ali.
Namun, DPRD Penajam Paser Utara tambah dia, belum bisa mencampuri mengenai rencana rasionalisasi anggaran yang akan dilakukan pemerintah daerah tersebut.
"DPRD bisa membahas rencana rasionalisasi setelah penyampaian nota keuangan APBD Perubahan. Program yang sudah menjadi kesepakatan dalam pembahasan APBD 2015, harus dijalankan pemerintah. Kalau mau menunda program, silahkan saja tapi tidak perlu diungkap ke publik," ungkap Nanang Ali.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, berencana melakukan rasionalisasi atau pengurangan anggaran pada APBD 2015, akibat dana perimbangan 2015 dari sektor migas turun menjadi Rp800 miliar dari tahun sebelumnya Rp1,5 triliun.
Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar menyatakan, pengurangan dana perimbangan migas sebagai dampak dari merosotnya harga minyak dunia tersebut, akan mempengaruhi APBD 2015 yang sudah disahkan oleh DPRD, yakni Rp1,8 triliun. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015