Bontang (ANTARA Kaltim) - Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, Agus Haris mendukung usulan penambahan anggaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setempat agar mampu melaksanakan program-program secara lebih maksimal.
Agus Haris yang dihubungi di Bontang, Senin, mengemukakan anggaran yang dibutuhkan untuk program kerawanan sosial terutama membangun kesejateraan keluarga kurang mampu cukup banyak, begitu juga masalah ketenagakerjaan di daerah setempat.
"Saya dengar anggaran untuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Dinsosnaker hanya sekitar Rp107 juta setahun, sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kurang mampu yang perlu mendapat bantuan," katanya.
Menurut Agus, Komisi I DPRD Bontang akan mengkaji dan membahas persoalan tersebut, termasuk apakan perlu dana bantuan sosial dijadikan satu pintu dengan anggaran LK3.
Pada prinsipnya, lanjut Agus Haris, anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan sudah dialokasikan melalui APBD serta bantuan APBN. Dana kesehatan itu juga mencakup bantuan bagi warga yang perlu biaya pengobatan penyakit kronis seperti kanker dan lainnya.
"Sebagai anggota dewan yang baru bertugas, kami memang belum mengetahui letak permasalahan di Dinsosnaker, sehingga kami perlu meminta masukan dari instansi terkait untuk mencari solusinya," tambahnya.
Sebelumnya, pengurus LK3 Dinsosnaker Kota Bontang Suratmi mengeluhkan minimnya anggaran di lembaganya, sehingga tidak mampu berbuat banyak ketika ada keluarga kurang mampu membutuhkan bantuan dana untuk pengobatan anaknya yang terkena penyakit kanker mata.
"Bagaimana kami bisa bekerja maksimal dengan anggaran yang cukup minim, sehingga kami harus memprioritaskan pemberian bantuan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.
LK3 Dinsosnaker Kota Bontang saat ini sedang berupaya membantu penanganan seorang bocah berusia tiga tahun penderita kanker mata bernama Adam Dwi Cahyono, yang keluarganya memerlukan pendanaan untuk pengobatan anaknya ke Surabaya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Agus Haris yang dihubungi di Bontang, Senin, mengemukakan anggaran yang dibutuhkan untuk program kerawanan sosial terutama membangun kesejateraan keluarga kurang mampu cukup banyak, begitu juga masalah ketenagakerjaan di daerah setempat.
"Saya dengar anggaran untuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Dinsosnaker hanya sekitar Rp107 juta setahun, sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kurang mampu yang perlu mendapat bantuan," katanya.
Menurut Agus, Komisi I DPRD Bontang akan mengkaji dan membahas persoalan tersebut, termasuk apakan perlu dana bantuan sosial dijadikan satu pintu dengan anggaran LK3.
Pada prinsipnya, lanjut Agus Haris, anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan sudah dialokasikan melalui APBD serta bantuan APBN. Dana kesehatan itu juga mencakup bantuan bagi warga yang perlu biaya pengobatan penyakit kronis seperti kanker dan lainnya.
"Sebagai anggota dewan yang baru bertugas, kami memang belum mengetahui letak permasalahan di Dinsosnaker, sehingga kami perlu meminta masukan dari instansi terkait untuk mencari solusinya," tambahnya.
Sebelumnya, pengurus LK3 Dinsosnaker Kota Bontang Suratmi mengeluhkan minimnya anggaran di lembaganya, sehingga tidak mampu berbuat banyak ketika ada keluarga kurang mampu membutuhkan bantuan dana untuk pengobatan anaknya yang terkena penyakit kanker mata.
"Bagaimana kami bisa bekerja maksimal dengan anggaran yang cukup minim, sehingga kami harus memprioritaskan pemberian bantuan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.
LK3 Dinsosnaker Kota Bontang saat ini sedang berupaya membantu penanganan seorang bocah berusia tiga tahun penderita kanker mata bernama Adam Dwi Cahyono, yang keluarganya memerlukan pendanaan untuk pengobatan anaknya ke Surabaya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015