Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membeberkan sejumlah alasan penting yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
"Banyak alasan mengapa PNPM-MPd harus tetap dilanjutkan. Saya berharap kepada pemerintah Jokowi-JK agar mempertimbangkan untuk melanjutkan program ini demi pengentasan kemiskinan," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Senin.
Sejumlah alasan itu adalah PNPM-MPd mampu menjawab masalah mendasar bagi masyarakat perdesaan, yakni melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di perdesaan.
PembiAyaan PNPM-MPd untuk membangun infrastruktur relatif murah jika dibandingkan dengan proyek lainnya yang dilakukan oleh pihak ketiga, karena proyek PNPM dikerjakan oleh masyarakat desa setempat.
Menurut Jauhar, sebanyak 147.044 warga Kaltim mendapat pekerjaan dan upah sebagai pekerja dari kegiatan PNPM. Dari jumlah tersebut, terdapat 114.815 orang merupakan rumah tangga miskin.
"Alasan lainnya adalah sebanyak 346.614 orang yang mendapatkan manfaat dari PNPM-MPd dan dari jumlah tersebut sebanyak 171.613 adalah dari rumah tangga miskin," ujarnya.
Selain itu, lanjut Jauhar, PNPM mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, yakni melalui kegiatan fisik dan nonfisik di sejumlah bidang, seperti pendidikan, kesehatan, maupun untuk membina dan meningkatkan keterampilan masyarakat.
"Program ini berhasil membantu tambahan penghasilan rumah tangga melalui kegiatan peningkatan usaha ekonomi masyarakat dengan dana bergulir kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP)," tambahnya.
Dari kegiatan oleh KSPP ini, di Kaltim kini memiliki aset mencapai Rp182,31 miliar. Aset tersebut tersebar pada ratusan desa di 80 kecamatan pada tujuh kabupaten di Provinsi Kaltim.
Ia menambahkan PNPM-MPd juga berhasil mengubah paradigma masyarakat yang selama ini berpikir, jika pemerintah dalam penentuan program kegiatan di desa tidak melibatkan usulan partisipasi masyarakat.
"Namun, melalui PNPM masyarakat diberikan peran penting dalam membangun desa. Selain masyarakat yang menentukan kebutuhan di desa, masyarakat juga yang bekerja, termasuk masyarakat yang menikmati sendiri hasil pekerjannya sehingga proyek pemerintah dari PNPM terus terjaga dan terawat," papar Jauhar.
Alasan selanjutnya, PNPM berhasil menciptakan kader pembangunan, baik di tingkat desa maupun kecamatan. PNPM berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dan daya kritis dalam membangun.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Banyak alasan mengapa PNPM-MPd harus tetap dilanjutkan. Saya berharap kepada pemerintah Jokowi-JK agar mempertimbangkan untuk melanjutkan program ini demi pengentasan kemiskinan," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Senin.
Sejumlah alasan itu adalah PNPM-MPd mampu menjawab masalah mendasar bagi masyarakat perdesaan, yakni melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di perdesaan.
PembiAyaan PNPM-MPd untuk membangun infrastruktur relatif murah jika dibandingkan dengan proyek lainnya yang dilakukan oleh pihak ketiga, karena proyek PNPM dikerjakan oleh masyarakat desa setempat.
Menurut Jauhar, sebanyak 147.044 warga Kaltim mendapat pekerjaan dan upah sebagai pekerja dari kegiatan PNPM. Dari jumlah tersebut, terdapat 114.815 orang merupakan rumah tangga miskin.
"Alasan lainnya adalah sebanyak 346.614 orang yang mendapatkan manfaat dari PNPM-MPd dan dari jumlah tersebut sebanyak 171.613 adalah dari rumah tangga miskin," ujarnya.
Selain itu, lanjut Jauhar, PNPM mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, yakni melalui kegiatan fisik dan nonfisik di sejumlah bidang, seperti pendidikan, kesehatan, maupun untuk membina dan meningkatkan keterampilan masyarakat.
"Program ini berhasil membantu tambahan penghasilan rumah tangga melalui kegiatan peningkatan usaha ekonomi masyarakat dengan dana bergulir kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP)," tambahnya.
Dari kegiatan oleh KSPP ini, di Kaltim kini memiliki aset mencapai Rp182,31 miliar. Aset tersebut tersebar pada ratusan desa di 80 kecamatan pada tujuh kabupaten di Provinsi Kaltim.
Ia menambahkan PNPM-MPd juga berhasil mengubah paradigma masyarakat yang selama ini berpikir, jika pemerintah dalam penentuan program kegiatan di desa tidak melibatkan usulan partisipasi masyarakat.
"Namun, melalui PNPM masyarakat diberikan peran penting dalam membangun desa. Selain masyarakat yang menentukan kebutuhan di desa, masyarakat juga yang bekerja, termasuk masyarakat yang menikmati sendiri hasil pekerjannya sehingga proyek pemerintah dari PNPM terus terjaga dan terawat," papar Jauhar.
Alasan selanjutnya, PNPM berhasil menciptakan kader pembangunan, baik di tingkat desa maupun kecamatan. PNPM berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dan daya kritis dalam membangun.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015