Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi III DPRD Samarinda meminta dukungan DPR Provinsi Kalimantan Timur untuk menangani banjir dan kemacetan yang merupakan persoalan klasik di kota itu.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Adhigustiawarman di Samarinda, Kamis, mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang lebih kecil dibanding tahun lalu tidak akan cukup untuk membiayai sejumlah program penyelesaian masalah utama di Samarinda.
"Dengan APBD 2015 yang hanya Rp3,3 triliun, yang mengalami defisit jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp3,9 triliun, Pemkot Samarinda akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan program infrastruktur," kata Adhigustiawarman saat rapat dengar pendapat deng
Dalam kesempatan itu Adhigustiawarman didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda Elia Libut, Sekretaris Saiful, dan sejumlah anggota, yakni Joha Fajal, Mursyid, Sugiono, Fitriah Alydrus, Triyana, Guntur, Jasno, Mirza Ananta, Muhammad Syahri, Mashari Rais.
an Komisi III DPRD Kaltim.
Adhi mengatakan perlu ada perhatian dari pemerintah provinsi agar persoalan banjir dan macet bisa segera teratasi dengan baik.
Adhi menambahkan, Samarinda melakukan percepatan pembangunan, namun mengingat banyaknya persoalan terutama minimnya anggaran membuat sejumlah program pembangunan dalam arti luas sulit dilaksanakan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin menuturkan sebagai ibu kota provinsi, Samarinda menjadi cerminan Kalimantan Timur.
Sebagai daerah yang padat penduduk dan aktivitas pemerintahan hingga perekonomian, menurut dia, maka Samarinda perlu mendapat perhatian.
Menurut Dahri, banjir dan macet selalu menjadi persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat Samarinda khususnya ketika reses. Oleh sebab itu maka pihaknya mendukung penuh penyelesaian persoalan tersebut.
"Komisi III DPRD Kaltim akan mendukung program Pemerintah Kota Samrinda untuk mengatasi banjir dan macet. Dan dalam rapat anggaran nanti akan diperjuangkan agar menjadi salah satu yang prioritas untuk cepat dilaksanakan," kata Dahri.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Masykur Sarmian menambahkan bahwa dewan akan melakukan pemetaan terkait program mana saja yang menjadi prioritas atau mendesak untuk segera diselesaikan. Ini dimaksudkan agar APBD Kaltim nantinya benar-benar mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi seluruh masyarakat di kabupaten/kota, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera.
"Dewan meminta kepada pihak Samarinda, baik dewan maupun pemerintahnya, bisa segera membuat suatu program yang bisa memecahkan persoalan banjir dan macet yang sudah berlangsung bertahun-tahun," kata Masykur.
Ia melanjutkan, DPRD Kaltim akan memperjuangkannya dalam rapat anggaran dengan tim anggaran Pemprov Kaltim agar bisa mendapat bantuan keuangan yang semestinya.
"Ini tidak hanya berlaku bagi Samarinda, tetapi juga untuk daerah lainnya. Nanti berbagai usulan tentu akan dilakukan pemetaan mana saja yang harus segera dibantu," ujar Masykur. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Adhigustiawarman di Samarinda, Kamis, mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang lebih kecil dibanding tahun lalu tidak akan cukup untuk membiayai sejumlah program penyelesaian masalah utama di Samarinda.
"Dengan APBD 2015 yang hanya Rp3,3 triliun, yang mengalami defisit jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp3,9 triliun, Pemkot Samarinda akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan program infrastruktur," kata Adhigustiawarman saat rapat dengar pendapat deng
Dalam kesempatan itu Adhigustiawarman didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda Elia Libut, Sekretaris Saiful, dan sejumlah anggota, yakni Joha Fajal, Mursyid, Sugiono, Fitriah Alydrus, Triyana, Guntur, Jasno, Mirza Ananta, Muhammad Syahri, Mashari Rais.
an Komisi III DPRD Kaltim.
Adhi mengatakan perlu ada perhatian dari pemerintah provinsi agar persoalan banjir dan macet bisa segera teratasi dengan baik.
Adhi menambahkan, Samarinda melakukan percepatan pembangunan, namun mengingat banyaknya persoalan terutama minimnya anggaran membuat sejumlah program pembangunan dalam arti luas sulit dilaksanakan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin menuturkan sebagai ibu kota provinsi, Samarinda menjadi cerminan Kalimantan Timur.
Sebagai daerah yang padat penduduk dan aktivitas pemerintahan hingga perekonomian, menurut dia, maka Samarinda perlu mendapat perhatian.
Menurut Dahri, banjir dan macet selalu menjadi persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat Samarinda khususnya ketika reses. Oleh sebab itu maka pihaknya mendukung penuh penyelesaian persoalan tersebut.
"Komisi III DPRD Kaltim akan mendukung program Pemerintah Kota Samrinda untuk mengatasi banjir dan macet. Dan dalam rapat anggaran nanti akan diperjuangkan agar menjadi salah satu yang prioritas untuk cepat dilaksanakan," kata Dahri.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Masykur Sarmian menambahkan bahwa dewan akan melakukan pemetaan terkait program mana saja yang menjadi prioritas atau mendesak untuk segera diselesaikan. Ini dimaksudkan agar APBD Kaltim nantinya benar-benar mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi seluruh masyarakat di kabupaten/kota, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera.
"Dewan meminta kepada pihak Samarinda, baik dewan maupun pemerintahnya, bisa segera membuat suatu program yang bisa memecahkan persoalan banjir dan macet yang sudah berlangsung bertahun-tahun," kata Masykur.
Ia melanjutkan, DPRD Kaltim akan memperjuangkannya dalam rapat anggaran dengan tim anggaran Pemprov Kaltim agar bisa mendapat bantuan keuangan yang semestinya.
"Ini tidak hanya berlaku bagi Samarinda, tetapi juga untuk daerah lainnya. Nanti berbagai usulan tentu akan dilakukan pemetaan mana saja yang harus segera dibantu," ujar Masykur. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015