Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), melakukan peluncuran indeks integritas pendidikan yang dilakukan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapatkan penilaian 71.26 dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan.
"Dari hasil penilian tersebut menunjukkan bahwa Kutai Timur masih lumayan bagus," ucap Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, usai mengikuti peluncuran indeks integritas pendidikan melalui zoom meeting, di Sangatta, Kamis.
Menurutnya nilai indeks integritas pendidikan Kutim tertinggi keempat di Kalimantan Timur, di bawah Kota Balikpapan dengan angka 71.56, Kabupaten Panajam Paser Utara di angka 71.54, dan Kabupaten Paser diangka 71.45.
Dia menyebutkan dari SPI pendidikan tersebut, sebagai acuan daerah dan nasional dalam mewujudkan pendidikan bebas korupsi. Melalui data tersebut pemerintah berkomitmen terus menekan indeks integritas pendidikan di Kutai Timur.
"Kami akan selalu fokus untuk selalu menekan integritas pendidikan di Kutai Timur," tegasnya.
Mahyunadi menegaskan pemberantasan korupsi harus dimulai dari bawah. Dari mulai edukasi kepada para siswa hingga pungutan-pungutan satuan pendidikan.
Ia menuturkan pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) harus segera meminimalisir hal-hal yang dapat menyebabkan menjamurnya budaya korupsi.
Dikemukakannya arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengharuskan setiap kepala daerah, menjadikan hasil SPI pendidikan 2024 sebagai acuan dalam penyusunan strategi dan program peningkatan integritas pendidikan.
"Nanti kami akan memberikan pengawasan terhadap itu. Kemudian, diimplementasikan untuk mengurangi angka korupsi," kata Mahyunadi.
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono menambahkan dari hasil SPI pendidikan itu menunjukkan selama ini sektor pendidikan di Kutai Timur cukup bagus. Pihaknya telah mengupayakan kebijakan yang meminimalisir terjadinya prilaku korupsi.
Lanjutnya, Kutai Timur memang berbenah untuk memberikan yang terbaik pada sektor pendidikan, seperti kebijakan larangan iuran perpisahan.
"Kedepannya kami juga akan memasukkan pendidikan anti korupsi pada kurikulum di Kutim," ujar Mulyono.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2025