Samarinda (ANTARA Kaltim) - Saat kunjungan kerja Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin dan rombongan, Jumat (16/1) kemarin, Gubernur Awang Faroek Ishak melanjutkan keluh kesah rakyat Kaltim. Kaltim menuntut otonomi khusus karena hingga saat ini rakyat Kaltim masih merasakan ketidakadilan pembangunan. Sumber daya alam dikuras, sementara perhatian pusat masih sangat minim dan tidak sebanding dengan kerusakan dan resiko buruk yang pasti akan dirasakan rakyat Kaltim.
"Orang luar hanya tahu Kaltim ini kaya raya. Tapi jujur saja, laju pembangunan di Kaltim sangat tidak sebanding dengan potensi sumber daya alam yang terus dikuras," tegas Awang Faroek.
Pembabatan hutan era70an hingga 80an sudah berakhir. Selanjutnya giliran migas yang disedot. Era selanjutnya hingga sekarang, eksploitasi tambang batubara yang semakin sulit dihentikan.
Tetapi anehnya, lanjut Awang, untuk membangun jalan pun Kaltim masih mengalami kesulitan. Contoh sederhana adalah pembanguann jalan tol yang sama sekali tidak mendapat dukungan pusat dan Kaltim cenderung lebih banyak dipimpong dengan banyak alasan. Padahal dari eksploitasi migas dan batubara di Kaltim itu, ratusan triliun rupiah mengalir mulus ke pusat tanpa rintangan.
"Apa ini adil? Kami hanya menuntut keadilan, bukan untuk merdeka karena bagi rakyat Kaltim, NKRI tetap harga mati," lanjut Awang.
Kepada mantan wakilnya saat masih menjabat Bupati Kutai Timur itu, Awang Faroek mengatakan dirinya selalu mengingatkan masyarakat Kaltim agar berjuang dalam koridor yang benar, tidak anarkis, radikal hingga melahirkan gerakan yang destruktif dan tidak produktif sehingga tidak memicu simpati pusat dan pihak-pihak lain.
Awang mengungkapkan, saat ini masih dilakukan kajian teknis hingga melahirkan naskah akademis yang nantinya dapat menjadi pedoman dasar dan alasan rakyat Kaltim menuntut otsus.
Sementara Mahyudin, Wakil Ketua MPR RI, yang merupakan putra daerah Kaltim menyatakan dukungannya atas aspirasi tersebut. Namun ia mengingatkan agar aksi tuntutan dilakukan secara kompak dan tetap dalam koridor NKRI.
"Kita sudah memegang konsesus NKRI adalah harga mati. Jadi jangan merdeka-merdeka dulu. Jadi kalau kita mau berjuang, mari bersama-sama. Saya pimpinan MPR, masih ada 7 anggota DPR RI lainnya asal Kaltim. Selain itu, masih ada 4 anggota DPD juga asal Kaltim. Mari duduk bersama dan sama-sama berjuang untuk keadilan yang lebih baik bagi Kaltim," tegas Mahyudin.
Dukungan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR M Lukman Edy. Menurutnya, saat sumber daya alam Kaltim dikuras, maka pemerintah pusat secara bersama juga harus memikirkan, infrastuktur apa yang harus dibangun sebagai gantinya. Sebab jangan sampai terjadi, ketika sumber daya alam habis, Kaltim justru belum punya apa-apa. Tidak siap secara infrastruktur dan ekonomi paska tambang. (Humas Prov Kaltim/sul)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Orang luar hanya tahu Kaltim ini kaya raya. Tapi jujur saja, laju pembangunan di Kaltim sangat tidak sebanding dengan potensi sumber daya alam yang terus dikuras," tegas Awang Faroek.
Pembabatan hutan era70an hingga 80an sudah berakhir. Selanjutnya giliran migas yang disedot. Era selanjutnya hingga sekarang, eksploitasi tambang batubara yang semakin sulit dihentikan.
Tetapi anehnya, lanjut Awang, untuk membangun jalan pun Kaltim masih mengalami kesulitan. Contoh sederhana adalah pembanguann jalan tol yang sama sekali tidak mendapat dukungan pusat dan Kaltim cenderung lebih banyak dipimpong dengan banyak alasan. Padahal dari eksploitasi migas dan batubara di Kaltim itu, ratusan triliun rupiah mengalir mulus ke pusat tanpa rintangan.
"Apa ini adil? Kami hanya menuntut keadilan, bukan untuk merdeka karena bagi rakyat Kaltim, NKRI tetap harga mati," lanjut Awang.
Kepada mantan wakilnya saat masih menjabat Bupati Kutai Timur itu, Awang Faroek mengatakan dirinya selalu mengingatkan masyarakat Kaltim agar berjuang dalam koridor yang benar, tidak anarkis, radikal hingga melahirkan gerakan yang destruktif dan tidak produktif sehingga tidak memicu simpati pusat dan pihak-pihak lain.
Awang mengungkapkan, saat ini masih dilakukan kajian teknis hingga melahirkan naskah akademis yang nantinya dapat menjadi pedoman dasar dan alasan rakyat Kaltim menuntut otsus.
Sementara Mahyudin, Wakil Ketua MPR RI, yang merupakan putra daerah Kaltim menyatakan dukungannya atas aspirasi tersebut. Namun ia mengingatkan agar aksi tuntutan dilakukan secara kompak dan tetap dalam koridor NKRI.
"Kita sudah memegang konsesus NKRI adalah harga mati. Jadi jangan merdeka-merdeka dulu. Jadi kalau kita mau berjuang, mari bersama-sama. Saya pimpinan MPR, masih ada 7 anggota DPR RI lainnya asal Kaltim. Selain itu, masih ada 4 anggota DPD juga asal Kaltim. Mari duduk bersama dan sama-sama berjuang untuk keadilan yang lebih baik bagi Kaltim," tegas Mahyudin.
Dukungan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR M Lukman Edy. Menurutnya, saat sumber daya alam Kaltim dikuras, maka pemerintah pusat secara bersama juga harus memikirkan, infrastuktur apa yang harus dibangun sebagai gantinya. Sebab jangan sampai terjadi, ketika sumber daya alam habis, Kaltim justru belum punya apa-apa. Tidak siap secara infrastruktur dan ekonomi paska tambang. (Humas Prov Kaltim/sul)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015