Samarinda (ANTARA Kaltim) - Mengawali tahun 2015, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak berdialog dengan masyarakat melalui siaran langsung Radio Republik Indonesia (RRI) Samarinda dalam program "Gubernur Menyapa", Senin (5/1).
Dialog dilakukan Gubernur Awang Faroek Ishak dengan para pendengar RRI di berbagai daerah di Kaltim mulai pukul 07.15 hingga 08.15 pagi kemarin. Dalam dialog tersebut, Gubernur Awang Faroek Ishak didampingi Plt Sekprov Kaltim Rusmadi, para asisten dan beberapa pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Berbagai pertanyaan disampaikan masyarakat melalui saluran telepon yang telah disiapkan dalam siaran langsung dari kediaman dinas gubernur tersebut. Isu penting yang tidak luput menjadi pertanyaan warga adalah terkait tuntutan otonomi khusus (otsus) yang menjadi santapan rutin media massa dalam beberapa minggu terakhir ini.
"Inisiatif otonomi khusus ini datang dari masyarakat. Tugas kami adalah memfasilitasi dan mengarahkan kanal atau saluran yang tepat untuk penyampaian aspirasi tersebut," kata gubernur menjawab pertanyaan salah seorang penelpon soal sikap pemerintah terkait tuntutan otsus yang kian santer di masyarakat.
Lebih jauh gubernur menjelaskan, saat ini berbagai komponen masyarakat terus menggalang kebersamaan dan kekompakan melibatkan pakar dan akademisi untuk menyusun kajian tehnis guna memperkuat argumentasi mengapa Kaltim harus menuntut otsus.
Kajian tehnis yang akurat ini sangat dibutuhkan agar kekalahan rakyat Kaltim dalam judicial review Undang Undang 32/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tidak terulang. Kaltim juga harus belajar banyak dari kegagalan rakyat Riau yang telah lebih dulu menuntut pemberlakuan otsus namun ditolak pusat.
Tuntutan rakyat Kaltim menurut gubernur masih sangat wajar karena hingga detik ini pun rakyat Kaltim belum menikmati keadilan pemerintah pusat. Namun demikian, tuntutan otsus harus tetap dilakukan dalam semangat dan koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Apakah adil kita punya migas dan batu bara yang melimpah, tapi listrik masih byar pet. Apakah adil, kita punya migas dan batu bara yang banyak menghasilkan uang bagi negara, tapi jalan kita masih banyak yang bolong. Bandara dan pelabuhan kita juga belum selesai serta masih banyak ketidakadilan lainnya," beber Awang.
Meski dekimian, Gubernur Awang Faroek menegaskan, dirinya tidak sependapat jika tuntutan otsus dilakukan dengan cara-cara destruktif dan tidak produktif. Seperti rencana penutupan operasional blok migas dan penutupan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, menurut Gubernur sebaiknya tidak dilakukan.
Tuntutan otsus lanjut Gubernur, sebaiknya dilakukan secara dialogis melalui jalur parlemen dengan dukungan anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Kaltim. Sangat baik kata Gubernur, karena saat ini sedang disusun adalah kajian tehnis akademis untuk menguatkan argumen mengapa Kaltim menuntut otsus. "Perjuangan otsus harus tetap dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional dan dalam bingkai NKRI," tegasnya.
Pertanyaan-pertanyaan kritis juga disampaikan masyarakat umumnya terkait persoalan infrastruktur jalan dan proyek-proyek infrastruktur yang menjadi bagian dari program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), seperti pembangunan sisi udara Bandara Samarinda Baru dan jalan tol Samarinda - Balikpapan. Ada kekhawatiran program-program strategis itu tidak mendapat dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Saya sudah berdiskusi dengan Kepala Bappenas Adrinof Chaniago dan dia menegaskan, program insfrastruktur strategis di Kaltim akan dilanjutkan. Meski demikian, ada atau tidak dukungan proyek-proyek itu akan tetap kita lanjutkan dengan cara kita sendiri," tegas gubernur.
Sejumlah penelpon yang lain juga menanyakan kesiapan Kaltim memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan sejauh manaa program-program SKPD Pemprov Kaltim memberi dukungan untuk pengembangan usaha para pelaku ekonomi mikro dan kecil.
Pada ujung dialog, Gubernur Awang Faroek Ishak meminta RRI dan TVRI agar juga menyiapkan program serupa bagi para bupati dan walikota di Kaltim agar mereka pun bisa berdiskusi dan berdialog langsung secara rutin dengan masyarakat, bahkan termasuk mereka yang tinggal di perbatasan.
"Saya minta RRI dan TVRI juga menyiapkan program siaran semacam ini untuk para bupati dan walikota. Ini penting karena merekalah pemilik wilayah. Mereka harus banyak berdialog dan blusukan ke masyarakat, termasuk dengan siaran langsung ini," pungkas Awang. (Humas Prov kaltim/sul).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Dialog dilakukan Gubernur Awang Faroek Ishak dengan para pendengar RRI di berbagai daerah di Kaltim mulai pukul 07.15 hingga 08.15 pagi kemarin. Dalam dialog tersebut, Gubernur Awang Faroek Ishak didampingi Plt Sekprov Kaltim Rusmadi, para asisten dan beberapa pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Berbagai pertanyaan disampaikan masyarakat melalui saluran telepon yang telah disiapkan dalam siaran langsung dari kediaman dinas gubernur tersebut. Isu penting yang tidak luput menjadi pertanyaan warga adalah terkait tuntutan otonomi khusus (otsus) yang menjadi santapan rutin media massa dalam beberapa minggu terakhir ini.
"Inisiatif otonomi khusus ini datang dari masyarakat. Tugas kami adalah memfasilitasi dan mengarahkan kanal atau saluran yang tepat untuk penyampaian aspirasi tersebut," kata gubernur menjawab pertanyaan salah seorang penelpon soal sikap pemerintah terkait tuntutan otsus yang kian santer di masyarakat.
Lebih jauh gubernur menjelaskan, saat ini berbagai komponen masyarakat terus menggalang kebersamaan dan kekompakan melibatkan pakar dan akademisi untuk menyusun kajian tehnis guna memperkuat argumentasi mengapa Kaltim harus menuntut otsus.
Kajian tehnis yang akurat ini sangat dibutuhkan agar kekalahan rakyat Kaltim dalam judicial review Undang Undang 32/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tidak terulang. Kaltim juga harus belajar banyak dari kegagalan rakyat Riau yang telah lebih dulu menuntut pemberlakuan otsus namun ditolak pusat.
Tuntutan rakyat Kaltim menurut gubernur masih sangat wajar karena hingga detik ini pun rakyat Kaltim belum menikmati keadilan pemerintah pusat. Namun demikian, tuntutan otsus harus tetap dilakukan dalam semangat dan koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Apakah adil kita punya migas dan batu bara yang melimpah, tapi listrik masih byar pet. Apakah adil, kita punya migas dan batu bara yang banyak menghasilkan uang bagi negara, tapi jalan kita masih banyak yang bolong. Bandara dan pelabuhan kita juga belum selesai serta masih banyak ketidakadilan lainnya," beber Awang.
Meski dekimian, Gubernur Awang Faroek menegaskan, dirinya tidak sependapat jika tuntutan otsus dilakukan dengan cara-cara destruktif dan tidak produktif. Seperti rencana penutupan operasional blok migas dan penutupan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, menurut Gubernur sebaiknya tidak dilakukan.
Tuntutan otsus lanjut Gubernur, sebaiknya dilakukan secara dialogis melalui jalur parlemen dengan dukungan anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Kaltim. Sangat baik kata Gubernur, karena saat ini sedang disusun adalah kajian tehnis akademis untuk menguatkan argumen mengapa Kaltim menuntut otsus. "Perjuangan otsus harus tetap dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional dan dalam bingkai NKRI," tegasnya.
Pertanyaan-pertanyaan kritis juga disampaikan masyarakat umumnya terkait persoalan infrastruktur jalan dan proyek-proyek infrastruktur yang menjadi bagian dari program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), seperti pembangunan sisi udara Bandara Samarinda Baru dan jalan tol Samarinda - Balikpapan. Ada kekhawatiran program-program strategis itu tidak mendapat dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Saya sudah berdiskusi dengan Kepala Bappenas Adrinof Chaniago dan dia menegaskan, program insfrastruktur strategis di Kaltim akan dilanjutkan. Meski demikian, ada atau tidak dukungan proyek-proyek itu akan tetap kita lanjutkan dengan cara kita sendiri," tegas gubernur.
Sejumlah penelpon yang lain juga menanyakan kesiapan Kaltim memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan sejauh manaa program-program SKPD Pemprov Kaltim memberi dukungan untuk pengembangan usaha para pelaku ekonomi mikro dan kecil.
Pada ujung dialog, Gubernur Awang Faroek Ishak meminta RRI dan TVRI agar juga menyiapkan program serupa bagi para bupati dan walikota di Kaltim agar mereka pun bisa berdiskusi dan berdialog langsung secara rutin dengan masyarakat, bahkan termasuk mereka yang tinggal di perbatasan.
"Saya minta RRI dan TVRI juga menyiapkan program siaran semacam ini untuk para bupati dan walikota. Ini penting karena merekalah pemilik wilayah. Mereka harus banyak berdialog dan blusukan ke masyarakat, termasuk dengan siaran langsung ini," pungkas Awang. (Humas Prov kaltim/sul).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015