Jakarta (ANTARA Kaltim) - Sejak awal proses pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan menuai banyak persoalan. Mulai dari lambannya izin dari pemerintah pusat yang menyebabkan terancam tidak mendapat alokasi bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga proses pembebasan lahan yang simpang siur.
Oleh sebab itu Komisi III DPRD Kaltim, Rabu (17/12), melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) RI untuk menanyakan kepastian bantuan pemerintah pusat terhadap mega proyek tersebut.
Pada pertemuan itu terungkap bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran melalui Kementerian PU sebesar Rp 800 miliar guna membiayai salah satu paket dari penyelesaian pembangunan tol Samarinda-Balikpapan.
Kasubid Wilayah II Dirjen Bina Marga Kemen PU Limbong mengatakan, mekanisme pembangunan fisik tol Samarinda-Balikpapan dibagi lima paket. Dengan pembagian antara lain, paket 1 dibiayai oleh APBD Provinsi Kaltim. Sekarang sudah pada tahap proses lelang dengan nominal Rp 1,5 triliun, “Saat ini masih evaluasi dokumen pra kualifikasinya,†sebut Limbong.
Untuk paket lima sekarang proses untuk dilelang dengan biaya APBN Rp 800 miliar, sedangkan untuk paket 2, 3 dan 4 menunggu paket 1 dan 5 selesai karena menjadi interkoneksi antara pelabuhan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman menuju pelabuhan kemudian menuju jalan trans nasional.
Kemudian diteruskan dengan pengerjaan paket 4 yang terdiri dari jalan trans nasional menuju pelabuhan Samarinda, â€Paket 1 dan 5 itu penting sebagai dasar menarik minat investor. Kalau sudah layak maka yang melelang nanti adalah Badan Pengelola Jalan Tol untuk paket 2,3 dan 4,†sebut Limbong.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin, pembangunan tol Samarinda-Balikpapan seharusnya sejak awal mendapat perhatian pemerintah pusat. Baik soal perizinan hingga soal porsi anggaran karena pembangunan ini akan menjadi salah satu pintu gerbang perekonomian masyarakat.
“Postur APBD Kaltim untuk tol sudah sangat jelas, akan tetapi tidak demikian halnya dengan pusat sehingga Komisi III menilai penting untuk meminta kepastian dari pemerintah pusat terkait pembangunan tol Samarinda-Balikpapan,†kata Dahri pada rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung, Wakil Ketua Komisi III Agus Suwandi, Sekretaris Eddy Sunardi, dan anggota, Ichruni Lufti Sarasakti, Very Diana Wang, Maskur Syarmian, Irwan Faisal, Siti Laela, Baharuddin Demmu, Herwan Susanto, Muhammad Adam, Gamalis, Syafruddin, dan Saefuddin Zuhri.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Hendry Pailan Tandi Payung yang mengatakan jalan tol ini diharapkan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi karena menghubungkan 9 kawasan industri yang saat ini mulai dikembangkan oleh Pemprov Kaltim. Yakni kawasan industri Kapet Sasamba, Balikpapan, PPU, Samarinda, dan beberapa daerah lainnya.
“Melalui peningkatan perekomian masyarakat, membuat iklim investasi semakin positif sehingga semakin dekat dengan kesejahteraan, dan yang tidak kalah pentingnya lagi infrastruktur didaerah akan semakin baik dan berkembang,†ujar Henry.
Ia menimpali sejauh ini sudah cukup banyak investor asing yang berminat menggarap pembangunannya seperti dari Cina, Malaysia, bahkan India namun tidak ada tindak lanjutnya. Menurut informasi, investor dalam negeri yakni PT Citra Mandala Putra Persada milik keluarga Cendana menyatakan keseriusannya dimana dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Pemprov Kaltim. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Oleh sebab itu Komisi III DPRD Kaltim, Rabu (17/12), melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) RI untuk menanyakan kepastian bantuan pemerintah pusat terhadap mega proyek tersebut.
Pada pertemuan itu terungkap bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran melalui Kementerian PU sebesar Rp 800 miliar guna membiayai salah satu paket dari penyelesaian pembangunan tol Samarinda-Balikpapan.
Kasubid Wilayah II Dirjen Bina Marga Kemen PU Limbong mengatakan, mekanisme pembangunan fisik tol Samarinda-Balikpapan dibagi lima paket. Dengan pembagian antara lain, paket 1 dibiayai oleh APBD Provinsi Kaltim. Sekarang sudah pada tahap proses lelang dengan nominal Rp 1,5 triliun, “Saat ini masih evaluasi dokumen pra kualifikasinya,†sebut Limbong.
Untuk paket lima sekarang proses untuk dilelang dengan biaya APBN Rp 800 miliar, sedangkan untuk paket 2, 3 dan 4 menunggu paket 1 dan 5 selesai karena menjadi interkoneksi antara pelabuhan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman menuju pelabuhan kemudian menuju jalan trans nasional.
Kemudian diteruskan dengan pengerjaan paket 4 yang terdiri dari jalan trans nasional menuju pelabuhan Samarinda, â€Paket 1 dan 5 itu penting sebagai dasar menarik minat investor. Kalau sudah layak maka yang melelang nanti adalah Badan Pengelola Jalan Tol untuk paket 2,3 dan 4,†sebut Limbong.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin, pembangunan tol Samarinda-Balikpapan seharusnya sejak awal mendapat perhatian pemerintah pusat. Baik soal perizinan hingga soal porsi anggaran karena pembangunan ini akan menjadi salah satu pintu gerbang perekonomian masyarakat.
“Postur APBD Kaltim untuk tol sudah sangat jelas, akan tetapi tidak demikian halnya dengan pusat sehingga Komisi III menilai penting untuk meminta kepastian dari pemerintah pusat terkait pembangunan tol Samarinda-Balikpapan,†kata Dahri pada rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung, Wakil Ketua Komisi III Agus Suwandi, Sekretaris Eddy Sunardi, dan anggota, Ichruni Lufti Sarasakti, Very Diana Wang, Maskur Syarmian, Irwan Faisal, Siti Laela, Baharuddin Demmu, Herwan Susanto, Muhammad Adam, Gamalis, Syafruddin, dan Saefuddin Zuhri.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Hendry Pailan Tandi Payung yang mengatakan jalan tol ini diharapkan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi karena menghubungkan 9 kawasan industri yang saat ini mulai dikembangkan oleh Pemprov Kaltim. Yakni kawasan industri Kapet Sasamba, Balikpapan, PPU, Samarinda, dan beberapa daerah lainnya.
“Melalui peningkatan perekomian masyarakat, membuat iklim investasi semakin positif sehingga semakin dekat dengan kesejahteraan, dan yang tidak kalah pentingnya lagi infrastruktur didaerah akan semakin baik dan berkembang,†ujar Henry.
Ia menimpali sejauh ini sudah cukup banyak investor asing yang berminat menggarap pembangunannya seperti dari Cina, Malaysia, bahkan India namun tidak ada tindak lanjutnya. Menurut informasi, investor dalam negeri yakni PT Citra Mandala Putra Persada milik keluarga Cendana menyatakan keseriusannya dimana dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Pemprov Kaltim. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014