Samarinda (ANTARA Kaltim) - Video conference (Vicon) yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam rangkaian "kring" lima menara telekomunikasi di perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (15/12) berubah menjadi ajang penyampaian aspirasi warga Benua Etam yang disampiakan Gubernur Kaltim Dr Awang Faroek Ishak.
Aspirasi rakyat Kaltim yang disampaikan Gubernur Awang Faroek Ishak mulai dari soal kondisi infrastruktur jalan ke pedalaman dan perbatasan yang masih minim hingga tuntutan otonomi khusus (Otsus).
"Alokasi dana pusat untuk Kaltim memang lebih besar dibanding provinsi lain yang tidak kaya sumber daya alam. Tapi itu masih belum cukup untuk membangun Trans Kalimantan di Kaltim. Daerah ini selalu disebut kaya sumber daya alam, rakyatnya masih banyak yang miskin, termasuk rakyat di perbatasan dan pedalaman," kata Awang Faroek.
Kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Adrinof Chaniago yang melakukan video conference dari Kota Tarakan di Kaltara, Gubernur menjelaskan, sesungguhnya perjuangan Kaltim menuntut keadilan pusat untuk mendapatkan alokasi pembiayaan pembangunan sudah berulang kali dilakukan. Namun tidak juga menuai hasil maksimal.
Kaltim pernah gagal dalam perjuangan gugatan judicial review terkait perimbangan dana bagi hasil migas di Mahkamah Konstitusi. Gubernur juga tidak melihat sisi yang menguntungkan daerah dalam revisi Undang Undang 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, begitu juga dengan revisi Undang Undang 32/2004 tentang pemerintahan daerah. "Otonomi khusus itu adalah jalan terbaik untuk keadilan," seru Awang.
Ditambahkan, desakan rakyat Kaltim untuk Otsus saat ini kian menguat. Suara rakyat dari kabupaten/kota pun sama, mereka menuntut pemberlakuan Otsus di Kaltim dan Kaltara.
Gubernur mengungkapkan, pihaknya kini tengah melakukan kajian akademis melibatkan para pihak dan para cendekiawan untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah melalui cara-cara konstitusional.
"Setelah ada keputusan DPRD soal Otsus, kami akan membuat surat resmi kepada presiden dan pimpinan DPR dan DPD RI. Saya mohon, biarkanlah dulu aspirasi itu dipelajari pemerintah pusat, jangan belum apa-apa sudah ditolak," sengit Gubernur, menjawab respon Menteri PPN/Bappenas Adrinof Chaniago yang terkesan kurang tertarik dengan gagasan Otsus dan menawarkan alternatif lain, sebelum Otsus.
Perjuangan Kaltim ditegaskan Gubernur juga tidak akan dilakukan secara inskonstitusional. Tidak ada tuntutan berpisah atau menjadi negara federal, apalagi sampai lahir gerakan sipil bersenjata. Gubernur sangat yakin, rakyat Kaltim tetap akan menempatkan kekokohan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai payung persatuan dan kesatuan bangsa.
"Kami akan tetap menuntut pemberlakuan Otsus dengan cara-cara konstitusional dalam koridor NKRI. Kami solid untuk NKRI, namun pusat juga harus berlaku adil untuk Kaltim. Papua mendapat Otsus, kami pun menuntut Otsus sebagai daerah penghasil devisa terbesar. Tetapi cara kami menuntut keadilan, tidak sama dengan Papua," sindir Awang lagi.
Gubernur juga sempat menawarkan Menteri PPN/Bappenas Adrinof Chaniago untuk sekali waktu berkunjung ke kawasan perbatasan dan pedalaman. "Kalau bapak mau ikut saya boleh. Kita ke perbatasan, tapi lewat darat atau sungai. Saya minta waktu 10 hari. Nanti bapak bisa mengetahui kondisi Kaltim sesungguhnya. Jadi, jangan hanya lihat daerah perkotaan, tapi lihat juga yang di perbatasan dan pedalaman," tegas Awang.
Menteri PPN/Bappenas Adrinof Chaniago yang sesekali terlibat perdebatan sengit dengan Gubernur Awang Faroek menjawab, aspirasi rakyat Kaltim akan menjadi catatan penting. Berbagai aspirasi itu akan diakomodir dan akan diwujudkan. Hanya saja, dia kurang sepaham dengan tuntutan Otsus. Sebab menurut Adrinof, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembangunan pro rakyat, tanpa harus Otsus.
"Saya tidak pernah mengatakan menolak Otsus, tetapi menurut saya masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk membangun daerah. Semua aspirasi sudah kami catat," kata Adrinof, yang juga sempat menanyakan perkembangan pembangunan ITK dan Technopark kepada Gubernur.
Sebelumnya, Pj Bupati Mahakan Ulu (Mahulu) M Ruslan juga sempat menyampaikan aspirasi rakyat Mahulu untuk Otsus. Menurut dia, masyarakat perbatasan, mendukung sepenuhnya perjuangan Gubernur untuk memperjuangkan Otsus. Mereka sangat berharap Otsus akan mempercepat pembangunan kawasan tersebut.
"Akses menuju perbatasan hanya melalui Sungai Mahakam. Infrastruktur jalan sangat terbatas dan ini sangat sulit bagi kami. Listrik terbatas, begitu juga fasilitas umum lainnya. Karena itu, kami sangat mendukung tuntutan Otsus," tegasnya. (Humas Prov Kaltim/sul)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Aspirasi rakyat Kaltim yang disampaikan Gubernur Awang Faroek Ishak mulai dari soal kondisi infrastruktur jalan ke pedalaman dan perbatasan yang masih minim hingga tuntutan otonomi khusus (Otsus).
"Alokasi dana pusat untuk Kaltim memang lebih besar dibanding provinsi lain yang tidak kaya sumber daya alam. Tapi itu masih belum cukup untuk membangun Trans Kalimantan di Kaltim. Daerah ini selalu disebut kaya sumber daya alam, rakyatnya masih banyak yang miskin, termasuk rakyat di perbatasan dan pedalaman," kata Awang Faroek.
Kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Adrinof Chaniago yang melakukan video conference dari Kota Tarakan di Kaltara, Gubernur menjelaskan, sesungguhnya perjuangan Kaltim menuntut keadilan pusat untuk mendapatkan alokasi pembiayaan pembangunan sudah berulang kali dilakukan. Namun tidak juga menuai hasil maksimal.
Kaltim pernah gagal dalam perjuangan gugatan judicial review terkait perimbangan dana bagi hasil migas di Mahkamah Konstitusi. Gubernur juga tidak melihat sisi yang menguntungkan daerah dalam revisi Undang Undang 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, begitu juga dengan revisi Undang Undang 32/2004 tentang pemerintahan daerah. "Otonomi khusus itu adalah jalan terbaik untuk keadilan," seru Awang.
Ditambahkan, desakan rakyat Kaltim untuk Otsus saat ini kian menguat. Suara rakyat dari kabupaten/kota pun sama, mereka menuntut pemberlakuan Otsus di Kaltim dan Kaltara.
Gubernur mengungkapkan, pihaknya kini tengah melakukan kajian akademis melibatkan para pihak dan para cendekiawan untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah melalui cara-cara konstitusional.
"Setelah ada keputusan DPRD soal Otsus, kami akan membuat surat resmi kepada presiden dan pimpinan DPR dan DPD RI. Saya mohon, biarkanlah dulu aspirasi itu dipelajari pemerintah pusat, jangan belum apa-apa sudah ditolak," sengit Gubernur, menjawab respon Menteri PPN/Bappenas Adrinof Chaniago yang terkesan kurang tertarik dengan gagasan Otsus dan menawarkan alternatif lain, sebelum Otsus.
Perjuangan Kaltim ditegaskan Gubernur juga tidak akan dilakukan secara inskonstitusional. Tidak ada tuntutan berpisah atau menjadi negara federal, apalagi sampai lahir gerakan sipil bersenjata. Gubernur sangat yakin, rakyat Kaltim tetap akan menempatkan kekokohan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai payung persatuan dan kesatuan bangsa.
"Kami akan tetap menuntut pemberlakuan Otsus dengan cara-cara konstitusional dalam koridor NKRI. Kami solid untuk NKRI, namun pusat juga harus berlaku adil untuk Kaltim. Papua mendapat Otsus, kami pun menuntut Otsus sebagai daerah penghasil devisa terbesar. Tetapi cara kami menuntut keadilan, tidak sama dengan Papua," sindir Awang lagi.
Gubernur juga sempat menawarkan Menteri PPN/Bappenas Adrinof Chaniago untuk sekali waktu berkunjung ke kawasan perbatasan dan pedalaman. "Kalau bapak mau ikut saya boleh. Kita ke perbatasan, tapi lewat darat atau sungai. Saya minta waktu 10 hari. Nanti bapak bisa mengetahui kondisi Kaltim sesungguhnya. Jadi, jangan hanya lihat daerah perkotaan, tapi lihat juga yang di perbatasan dan pedalaman," tegas Awang.
Menteri PPN/Bappenas Adrinof Chaniago yang sesekali terlibat perdebatan sengit dengan Gubernur Awang Faroek menjawab, aspirasi rakyat Kaltim akan menjadi catatan penting. Berbagai aspirasi itu akan diakomodir dan akan diwujudkan. Hanya saja, dia kurang sepaham dengan tuntutan Otsus. Sebab menurut Adrinof, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembangunan pro rakyat, tanpa harus Otsus.
"Saya tidak pernah mengatakan menolak Otsus, tetapi menurut saya masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk membangun daerah. Semua aspirasi sudah kami catat," kata Adrinof, yang juga sempat menanyakan perkembangan pembangunan ITK dan Technopark kepada Gubernur.
Sebelumnya, Pj Bupati Mahakan Ulu (Mahulu) M Ruslan juga sempat menyampaikan aspirasi rakyat Mahulu untuk Otsus. Menurut dia, masyarakat perbatasan, mendukung sepenuhnya perjuangan Gubernur untuk memperjuangkan Otsus. Mereka sangat berharap Otsus akan mempercepat pembangunan kawasan tersebut.
"Akses menuju perbatasan hanya melalui Sungai Mahakam. Infrastruktur jalan sangat terbatas dan ini sangat sulit bagi kami. Listrik terbatas, begitu juga fasilitas umum lainnya. Karena itu, kami sangat mendukung tuntutan Otsus," tegasnya. (Humas Prov Kaltim/sul)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014