Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin mengatakan pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka meminta kesejelasan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) terkait sejumlah proyek tahun jamak atau multi years project.
Dahri menjelaskan proyek tahun jamak dimaksud adalah kejelasan bantuan dana terhadap proyek tol Balikpapan - Samarinda, jembatan Pulau Balang, dan lainnya. Sebab pembangunan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak.
“Ini sudah menjelang akhir tahun sehingga penting bagi anggota dewan dengan mewakili masyarakat Kaltim untuk mempertanyakan bagaimana kejelasan dan komitmen pusat dalam rangka mendukung sejumlah pembangunan infrastruktur di daerah,†kata Dahri.
Ditambahkan, Dahri, selain persoalan bantuan pusat terhadap pembangunan proyek tahun jamak, hal yang tidak kalah pentingnya untuk dipertanyakan adalah terkait juga dengan kondisi badan jalan milik negara di sejumlah daerah di Kaltim yang mengalami kondisi yang memprihatinkan.
“Banyak laporan dari masyarakat dan dewan melihat langsung di lapangan bagaimana kondisi badan jalan milik negara di beberapa daerah yang sebenarnya sudah harus mendapat perhatian dari pusat karena ini bukan tanggung jawab pemerintah daerah,â€ujar Dahri.
Politikus asal Golkar itu mencontohkan badan jalan antara SangaTta - Sangkulirang Kutai Timur yang berstatus milik pusat sudah beberapa tahun terakhir kondisinya rusak sehingga banyak memakan korban.
â€Pemerintah daerah berdalih itu milik pusat sehingga daerah tidak bisa melakukan perbaikan. Jika ini terus dibiarkan maka akan berapa lagi korban berjatuhan,†tegas Dahri. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Dahri menjelaskan proyek tahun jamak dimaksud adalah kejelasan bantuan dana terhadap proyek tol Balikpapan - Samarinda, jembatan Pulau Balang, dan lainnya. Sebab pembangunan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak.
“Ini sudah menjelang akhir tahun sehingga penting bagi anggota dewan dengan mewakili masyarakat Kaltim untuk mempertanyakan bagaimana kejelasan dan komitmen pusat dalam rangka mendukung sejumlah pembangunan infrastruktur di daerah,†kata Dahri.
Ditambahkan, Dahri, selain persoalan bantuan pusat terhadap pembangunan proyek tahun jamak, hal yang tidak kalah pentingnya untuk dipertanyakan adalah terkait juga dengan kondisi badan jalan milik negara di sejumlah daerah di Kaltim yang mengalami kondisi yang memprihatinkan.
“Banyak laporan dari masyarakat dan dewan melihat langsung di lapangan bagaimana kondisi badan jalan milik negara di beberapa daerah yang sebenarnya sudah harus mendapat perhatian dari pusat karena ini bukan tanggung jawab pemerintah daerah,â€ujar Dahri.
Politikus asal Golkar itu mencontohkan badan jalan antara SangaTta - Sangkulirang Kutai Timur yang berstatus milik pusat sudah beberapa tahun terakhir kondisinya rusak sehingga banyak memakan korban.
â€Pemerintah daerah berdalih itu milik pusat sehingga daerah tidak bisa melakukan perbaikan. Jika ini terus dibiarkan maka akan berapa lagi korban berjatuhan,†tegas Dahri. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014