Jakarta (ANTARA Kaltim) - Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia melalui Plh Dirjen Perhubungan Udara Muhammad Nazir memberikan signal positif soal harapan dibangunnya Bandar Udara di Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur.
Rencana membangun bandara ini direspons Muhammad Nazir dalam sharing dengan Komisi III DPRD Kaltim, Kamis (27/11) di Gedung Karsa Ruang Rapat Lantai 20 Kementerian Perhubungan.
“Kami sangat terbuka dengan pengembangan-pengembangan seperti ini. Hanya soal Kukar, kami belum pada posisi memutuskan. Selain pertimbangan soal manfaat juga soal kepentingan . Untuk pembangunan bandara di wilayah perbatasan dan terisolasi selagi persyaratan seperti lahan serta koordinasi kabupaten dan provinsi sudah disepakati, Rencana Strategis Pusat dan Provinsi dan diikuti tata ruang dan komitmen pemerintah daerah soal lahan, kami tentu mendukung,†papar Nazir.
Nazir juga menjelaskan untuk memperlancar koordinasi untuk pembangunan yang dibiayai APBD dan APBN maka persoalan penyediaan lahan sesungguhnya persoalan kesepakatan.
“Namun domain soal lahan ada di daerah. Sebab kalau pusat sulit untuk persoalan lahan. Untuk penyediaan lahan ini pun pusat tidak mau hanya sekadar pernyataan bahwa daerah siap menyediakan lahan, namun kenyataannya pembebasan lahannya bermasalah. Disayangkan jika anggaran sudah disiapkan ternyata harus jadi Silpa karena persoalan lahan,†urainya.
Sebelumnya, soal rencana pembangunan bandara di Kukar tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi III Dahri Yasin dan Anggota Komisi III Veri Diana Wang. Juga dikemukakan harapan untuk didirikan bandara di Kabupaten Mahulu yang merupakan kabupaten bungsu di Kaltim.
â€Kabupaten Mahakam Hulu ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan dua provinsi yaitu Kalteng dan Kalsel. Selain karena alasan tersebut, letak yang cukup jauh dijangkau sehingga mempengaruhi tingginya biaya hidup maka sangat diperlukan untuk dibangun bandara,†Ungkap Veri.
Sebagai beranda terdepan NKRI, Veri pun berharap pembangunan bandara ini bisa mendapat dukungan pusat untuk pengembangan daerah dan pembukaan wilayah terisolasi. Putri daerah asli Mahakam Hulu ini juga menyampaikan, ancaman untuk pindah warga negara dari warga 10 desa di Mahakam Hulu beberapa waktu lalu juga menjadi perhatian penting.
“Mereka merasa terisolasi karena akses jalan ke wilayah ini selain jauh masih sulit. Apalagi jika sungai sedang surut, speedboat tak bisa digunakan. Sudah ada wacana untuk menyiapkan lahan pembangunan bandara di Kecamatan Long Bagun,†kata Veri. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Rencana membangun bandara ini direspons Muhammad Nazir dalam sharing dengan Komisi III DPRD Kaltim, Kamis (27/11) di Gedung Karsa Ruang Rapat Lantai 20 Kementerian Perhubungan.
“Kami sangat terbuka dengan pengembangan-pengembangan seperti ini. Hanya soal Kukar, kami belum pada posisi memutuskan. Selain pertimbangan soal manfaat juga soal kepentingan . Untuk pembangunan bandara di wilayah perbatasan dan terisolasi selagi persyaratan seperti lahan serta koordinasi kabupaten dan provinsi sudah disepakati, Rencana Strategis Pusat dan Provinsi dan diikuti tata ruang dan komitmen pemerintah daerah soal lahan, kami tentu mendukung,†papar Nazir.
Nazir juga menjelaskan untuk memperlancar koordinasi untuk pembangunan yang dibiayai APBD dan APBN maka persoalan penyediaan lahan sesungguhnya persoalan kesepakatan.
“Namun domain soal lahan ada di daerah. Sebab kalau pusat sulit untuk persoalan lahan. Untuk penyediaan lahan ini pun pusat tidak mau hanya sekadar pernyataan bahwa daerah siap menyediakan lahan, namun kenyataannya pembebasan lahannya bermasalah. Disayangkan jika anggaran sudah disiapkan ternyata harus jadi Silpa karena persoalan lahan,†urainya.
Sebelumnya, soal rencana pembangunan bandara di Kukar tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi III Dahri Yasin dan Anggota Komisi III Veri Diana Wang. Juga dikemukakan harapan untuk didirikan bandara di Kabupaten Mahulu yang merupakan kabupaten bungsu di Kaltim.
â€Kabupaten Mahakam Hulu ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan dua provinsi yaitu Kalteng dan Kalsel. Selain karena alasan tersebut, letak yang cukup jauh dijangkau sehingga mempengaruhi tingginya biaya hidup maka sangat diperlukan untuk dibangun bandara,†Ungkap Veri.
Sebagai beranda terdepan NKRI, Veri pun berharap pembangunan bandara ini bisa mendapat dukungan pusat untuk pengembangan daerah dan pembukaan wilayah terisolasi. Putri daerah asli Mahakam Hulu ini juga menyampaikan, ancaman untuk pindah warga negara dari warga 10 desa di Mahakam Hulu beberapa waktu lalu juga menjadi perhatian penting.
“Mereka merasa terisolasi karena akses jalan ke wilayah ini selain jauh masih sulit. Apalagi jika sungai sedang surut, speedboat tak bisa digunakan. Sudah ada wacana untuk menyiapkan lahan pembangunan bandara di Kecamatan Long Bagun,†kata Veri. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014