Jakarta (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Pusat diharapkan mempercepat pembangunan jalan antar provinsi di Pulau Kalimantan yang masih terputus. Juga perlu dibangun jaringan jalan menuju pusat kawasan industri dan kawasan pusat pertumbuhan.
Selain itu, meningkatkan efisensi sumberdaya dalam dalam sektor pertanian terutama dalam pemanfaatan lahan, serta meningkatkan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian sembari meningkatkan jumlah rumah tangga petani serta meningkatkan pemanfaatan alsintan. Karena itu, dukungan pendanaan dari APBN terhadap usulan program/kegiatan bidang ketahanan pangan sangat diharapkan.
Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) menyatakan, harus ada revolusi perijinan di seluruh aspek dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.
Selanjutnya gubernur se-Kalimantan mengajukan usulan deregulasi perijinan di bidang energi ke Kementrian ESDM, sebagai bentuk penataan ulang kebijakan sektor energi di Pulau Kalimantan.
Program-program prioritas pembangunan diarahkan dalam upaya memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang luar biasa dengan pendekatan manufaktur sebagai yang diperdagangkan bukan produk primer. Setidaknya produk yang dijual dalam bentuk olahan baik barang setengah jadi (intermediat product) dan produk akhir (processed product).
Bukti serius pemerintah melakukan transformasi ekonomi ke manufatur terlihat dari penetapan kawasan industri Maloy, Kaltim menjadi KEK MBTK berdasarkan PP. No. 85/2014.
"Kita berharap akan tumbuh kawasan industri di Kalimantan," imbuh Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak.
Rincian usulan program dan kegiatan terdapat dalam dokumen terlampir yang telah secara resmi ditanda tangani oleh masing-masing gubernur yang disampaikan kepada Presiden dan Kementerian terkait dan selanjutnya akan ditetapkan waktu untuk melakukan kunjungan kerja ke masing-masing kementrian untuk membicarakan lebih detail untuk memastikan dianggarkannya dalam APBN 2015 dan dukungan aspek teknis lainnya.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan dukungan Presiden RI dan jajaran Kabinet Kerja yang menerima usulan dari Pulau Kalimantan, usulan program kegiatan tersebut tidak lain adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan di lima provinsi di Kalimantan,†jelasnya. (Humas Prov kaltim/tim humasprov)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Selain itu, meningkatkan efisensi sumberdaya dalam dalam sektor pertanian terutama dalam pemanfaatan lahan, serta meningkatkan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian sembari meningkatkan jumlah rumah tangga petani serta meningkatkan pemanfaatan alsintan. Karena itu, dukungan pendanaan dari APBN terhadap usulan program/kegiatan bidang ketahanan pangan sangat diharapkan.
Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) menyatakan, harus ada revolusi perijinan di seluruh aspek dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.
Selanjutnya gubernur se-Kalimantan mengajukan usulan deregulasi perijinan di bidang energi ke Kementrian ESDM, sebagai bentuk penataan ulang kebijakan sektor energi di Pulau Kalimantan.
Program-program prioritas pembangunan diarahkan dalam upaya memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang luar biasa dengan pendekatan manufaktur sebagai yang diperdagangkan bukan produk primer. Setidaknya produk yang dijual dalam bentuk olahan baik barang setengah jadi (intermediat product) dan produk akhir (processed product).
Bukti serius pemerintah melakukan transformasi ekonomi ke manufatur terlihat dari penetapan kawasan industri Maloy, Kaltim menjadi KEK MBTK berdasarkan PP. No. 85/2014.
"Kita berharap akan tumbuh kawasan industri di Kalimantan," imbuh Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak.
Rincian usulan program dan kegiatan terdapat dalam dokumen terlampir yang telah secara resmi ditanda tangani oleh masing-masing gubernur yang disampaikan kepada Presiden dan Kementerian terkait dan selanjutnya akan ditetapkan waktu untuk melakukan kunjungan kerja ke masing-masing kementrian untuk membicarakan lebih detail untuk memastikan dianggarkannya dalam APBN 2015 dan dukungan aspek teknis lainnya.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan dukungan Presiden RI dan jajaran Kabinet Kerja yang menerima usulan dari Pulau Kalimantan, usulan program kegiatan tersebut tidak lain adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan di lima provinsi di Kalimantan,†jelasnya. (Humas Prov kaltim/tim humasprov)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014