Samarinda (ANTARA Kaltim) - Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal dalam pelantikan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohummas) se-Kaltim dan Kaltara mengharapkan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik.
“Tidak boleh ada SKPD yang tidak menyampaikan informasi kepada publik. Sebab ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintah atas kinerja yang dicapai kepada masyarakat,†kata Mukmin Faisyal di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Senin (27/10).
Menurut dia, melalui penyampaian informasi secara terbuka terhadap kegiatan dan kinerja setiap SKPD lingkup pemerintah maka masyarakat dapat mengetahui upaya dan target kerja yang dilaksanakan dalam proses pembangunan daerah.
Melalui keterbukaan informasi bagi masyarakat itu diharapkan mampu menggugah partisipasi publik dalam pembangunan. Sebaliknya pemerintah akan terbantu dan mudah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dengan keterlibatan semua pihak.
Keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers harus dapat disikapi dengan baik oleh aparatur kehumasan dengan memahami aturan main atau ketentuan utama tentang berita, data atau informasi mana yang bisa diberikan dan tidak karena menjadi rahasia negara.
Namun demikian lanjut Mukmin, bukan berarti harus membuat jarak dengan pers. “Kerjasama (kemitraan) tetap harus dijalin dengan baik, sehingga dapat dihasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat sebagai bahan konsumsi yang sehat bagi masyarakat,†ujarnya.
Selain itu, keberadaan Bakohumas diharapkan mampu memainkan perannya secara maksimal terutama untuk menjembatani pemerintah, swasta serta lembaga lainnya dalam penyampaian informasi yang lebih baik dan objektif.
Khususnya dalam upaya mewujudkan aparatur kehumasan yang kreatif, inovatif dan profesional guna membangun citra baik institusi pemerintah maupun non pemerintah serta mendukung dan terlibat langsung dalam proses pembangunan daerah.
Terutama dalam menghadapi era globalisasi yang kian maju, ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk dalam era reformasi dan otonomi daerah saat ini, maka jajaran kehumasan dihadapkan pada permasalahan sekaligus tantangan.
Wagub mengungkapkan dalam kondisi ini, jajaran kehumasan harus dapat mengikuti perkembangan Iptek dan pandai memilih dan memilah mana yang tepat untuk digunakan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja dan layanan pada masyarakat.
“Di sinilah saya dan kita semua berharap lembaga ini tidak semata nama tetapi mampu berperan aktif dan lebih besar dalam menjembatani penyampaian informasi kepada masyarakat secara objektif terkait arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan,†harap Mukmin Faisyal.
Sementara itu Ketua Umum Bakohumas Kaltim H Bere Ali mengemukakan tahap awal akan melakukan komunikasi secara intensif khususnya kepada anggota Bakohumas di semua jajaran yang selama ini sempat vakum.
“Kita akan kembali melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif untuk membangun hubungan kerja yang lebih baik. Sebab, pada kepengurusan terdahulu lembaga ini sempat terhenti dan tidak jelas kegiatan serta target kerjanya,†ujar Bere Ali.
Pelantikan pengurus Bakohumas Kaltim periode 2014-2019 dirangkai dengan rapat Bakohumas diikuti bagian kehumasan kabupaten dan kota se-Kaltim dan Kaltara serta bagian humas lembaga vertikal (kementerian dan non kementerian) serta bagian humas TNI/Polri, BUMN dan BUMD di Kaltim.
Pengurus Bakohumas Kaltim periode 2014-2019 terdiri dari Ketua Umum dijabat Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, Ketua Pelaksana dijabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim dan Wakil Ketua Pelaksana dijabat Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim.
Sekretaris dijabat Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kaltim dan Wakil Sekretaris dijabat Sekretaris Dinas Kominfo Kaltim, Bendahara dijabat Kasubbag Keuangan Dinas Kominfo Kaltim dan Wakil Bendahara dijabat Bendahara Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kaltim.
Bidang-bidang terdiri dari bidang sumber daya manusia, bidang desiminasi informasi, bidang hubungan antar lembaga, bidang hukum dan advokasi, bidang litbang dan kesekretariatan. (Humas Prov kaltim/yans).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Tidak boleh ada SKPD yang tidak menyampaikan informasi kepada publik. Sebab ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintah atas kinerja yang dicapai kepada masyarakat,†kata Mukmin Faisyal di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Senin (27/10).
Menurut dia, melalui penyampaian informasi secara terbuka terhadap kegiatan dan kinerja setiap SKPD lingkup pemerintah maka masyarakat dapat mengetahui upaya dan target kerja yang dilaksanakan dalam proses pembangunan daerah.
Melalui keterbukaan informasi bagi masyarakat itu diharapkan mampu menggugah partisipasi publik dalam pembangunan. Sebaliknya pemerintah akan terbantu dan mudah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dengan keterlibatan semua pihak.
Keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers harus dapat disikapi dengan baik oleh aparatur kehumasan dengan memahami aturan main atau ketentuan utama tentang berita, data atau informasi mana yang bisa diberikan dan tidak karena menjadi rahasia negara.
Namun demikian lanjut Mukmin, bukan berarti harus membuat jarak dengan pers. “Kerjasama (kemitraan) tetap harus dijalin dengan baik, sehingga dapat dihasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat sebagai bahan konsumsi yang sehat bagi masyarakat,†ujarnya.
Selain itu, keberadaan Bakohumas diharapkan mampu memainkan perannya secara maksimal terutama untuk menjembatani pemerintah, swasta serta lembaga lainnya dalam penyampaian informasi yang lebih baik dan objektif.
Khususnya dalam upaya mewujudkan aparatur kehumasan yang kreatif, inovatif dan profesional guna membangun citra baik institusi pemerintah maupun non pemerintah serta mendukung dan terlibat langsung dalam proses pembangunan daerah.
Terutama dalam menghadapi era globalisasi yang kian maju, ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk dalam era reformasi dan otonomi daerah saat ini, maka jajaran kehumasan dihadapkan pada permasalahan sekaligus tantangan.
Wagub mengungkapkan dalam kondisi ini, jajaran kehumasan harus dapat mengikuti perkembangan Iptek dan pandai memilih dan memilah mana yang tepat untuk digunakan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja dan layanan pada masyarakat.
“Di sinilah saya dan kita semua berharap lembaga ini tidak semata nama tetapi mampu berperan aktif dan lebih besar dalam menjembatani penyampaian informasi kepada masyarakat secara objektif terkait arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan,†harap Mukmin Faisyal.
Sementara itu Ketua Umum Bakohumas Kaltim H Bere Ali mengemukakan tahap awal akan melakukan komunikasi secara intensif khususnya kepada anggota Bakohumas di semua jajaran yang selama ini sempat vakum.
“Kita akan kembali melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif untuk membangun hubungan kerja yang lebih baik. Sebab, pada kepengurusan terdahulu lembaga ini sempat terhenti dan tidak jelas kegiatan serta target kerjanya,†ujar Bere Ali.
Pelantikan pengurus Bakohumas Kaltim periode 2014-2019 dirangkai dengan rapat Bakohumas diikuti bagian kehumasan kabupaten dan kota se-Kaltim dan Kaltara serta bagian humas lembaga vertikal (kementerian dan non kementerian) serta bagian humas TNI/Polri, BUMN dan BUMD di Kaltim.
Pengurus Bakohumas Kaltim periode 2014-2019 terdiri dari Ketua Umum dijabat Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, Ketua Pelaksana dijabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim dan Wakil Ketua Pelaksana dijabat Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim.
Sekretaris dijabat Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kaltim dan Wakil Sekretaris dijabat Sekretaris Dinas Kominfo Kaltim, Bendahara dijabat Kasubbag Keuangan Dinas Kominfo Kaltim dan Wakil Bendahara dijabat Bendahara Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kaltim.
Bidang-bidang terdiri dari bidang sumber daya manusia, bidang desiminasi informasi, bidang hubungan antar lembaga, bidang hukum dan advokasi, bidang litbang dan kesekretariatan. (Humas Prov kaltim/yans).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014