Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sejak dilantik pada September lalu DPRD Kaltim dipimpin oleh Ketua Sementara M Syahrun dan Wakil Ketua Sementara Jhonny Laing Impang.
Tapi sejak kemarin, menyusul SK Mendagri RI Nomor 161.64-3867 tahun 2014 tentang peresmian dan pengangkatan pimpinan DPRD Kaltim, , DPRD Kaltim resmi punya pimpinan definitif. M Syahrun, Dody Rondonuwu, Henry Pailan Tandi Pajung, dan Andi Faisal Assegaf resmi memimpin karang paci.
Penetapan tersebut melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaltim dengan agenda peresmian dan pengucapan sumpah/janji pimpinan dewan masa jabatan 2014-2019, Kamis (23/10). Acara dihadiri 50 orang anggota dewan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal HP, dan sejumlah kepala daerah di Kaltim.
Setelah dilantik, Ketua DPRD Kaltim M Syahrun mengungkapkan bahwa dalam bekerja pihaknya akan mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan semangat kebersamaan baik dinternal dewan maupun kepada mitra kerja pemerintah.
“Semua amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Kaltim insya Allah akan saya laksanakan dengan segala penuh amanah dan tanggungjawab. Oleh sebab itu kami membutuhkan dukungan semua pihak dalam melaksanakan kewajiban dan tugas,†kata M Syahrun.
Ditambahkannya, ke depan dewan akan lebih membangun komunikasi yang baik lagi antara legislatif dengan pemerintah dalam koridor dengan tugasnya masing-masing, agar lebih cepat tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera.
Sementara itu Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal HP menuturkan, legislatif merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pemerintah atau dengan kata lain mitra kerja yang berkedudukan sama.
“Kendati memiliki tugas dan fungsi masing-masing akan tetapi dewan dan pemerintah tetap saling berhubungan erat antara satu dengan lain. Terutama berikatan dengan berbagai kebijakan khususnya dalam pembuatan produk hukum perda,†kata Mukmin.
Mukmin berharap dewan bisa menyerap aspirasi masyarakat sebagai bentuk masukan kepada pemerintah sehingga tercipta hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga nantinya mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
“Dalam kesempatan ini pula saya mengingatkan baik dewan maupun pemerintah agar tidak keluar jalur dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah memerlukan berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun dalam mengawal pembangunan dalam arti luas,†kata Mukmin. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Tapi sejak kemarin, menyusul SK Mendagri RI Nomor 161.64-3867 tahun 2014 tentang peresmian dan pengangkatan pimpinan DPRD Kaltim, , DPRD Kaltim resmi punya pimpinan definitif. M Syahrun, Dody Rondonuwu, Henry Pailan Tandi Pajung, dan Andi Faisal Assegaf resmi memimpin karang paci.
Penetapan tersebut melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaltim dengan agenda peresmian dan pengucapan sumpah/janji pimpinan dewan masa jabatan 2014-2019, Kamis (23/10). Acara dihadiri 50 orang anggota dewan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal HP, dan sejumlah kepala daerah di Kaltim.
Setelah dilantik, Ketua DPRD Kaltim M Syahrun mengungkapkan bahwa dalam bekerja pihaknya akan mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan semangat kebersamaan baik dinternal dewan maupun kepada mitra kerja pemerintah.
“Semua amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Kaltim insya Allah akan saya laksanakan dengan segala penuh amanah dan tanggungjawab. Oleh sebab itu kami membutuhkan dukungan semua pihak dalam melaksanakan kewajiban dan tugas,†kata M Syahrun.
Ditambahkannya, ke depan dewan akan lebih membangun komunikasi yang baik lagi antara legislatif dengan pemerintah dalam koridor dengan tugasnya masing-masing, agar lebih cepat tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera.
Sementara itu Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal HP menuturkan, legislatif merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pemerintah atau dengan kata lain mitra kerja yang berkedudukan sama.
“Kendati memiliki tugas dan fungsi masing-masing akan tetapi dewan dan pemerintah tetap saling berhubungan erat antara satu dengan lain. Terutama berikatan dengan berbagai kebijakan khususnya dalam pembuatan produk hukum perda,†kata Mukmin.
Mukmin berharap dewan bisa menyerap aspirasi masyarakat sebagai bentuk masukan kepada pemerintah sehingga tercipta hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga nantinya mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
“Dalam kesempatan ini pula saya mengingatkan baik dewan maupun pemerintah agar tidak keluar jalur dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah memerlukan berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun dalam mengawal pembangunan dalam arti luas,†kata Mukmin. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014