Samarinda (ANTARA Kaltim) - Distribusi BBM jenis solar masih menjadi persoalan terutama karena masih banyak pengetap dengan tangki modifikasi di sejumlah SPBU. Seperti di Kecamatan Sambutan, Samarinda. Beberapa pihak sudah seyogianya bijak dalam penggunaan solar, yang pengawasan dalam distribusi solar perlu ketegasan.
Anggota DPRD Kaltim Ahmad Rosyidi, baru-baru ini mengatakan hal tersebut berkait adanya indikasi oknum yang memanfaatkan keadaan ini.
"Saya melihat ada oknum yang bermain. Jatah solar sudah berkurang, ditambah ada pihak yang bermain di dalamnya ini membuat kacau," katanya.
Meskipun masalah ini hampir dijumpai di beberapa daerah Kaltim, namun di Balikpapan sendiri ia menilai hal tersebut menjadi ironi. “Bagaimana Balikpapan yang kota minyak justru mengalami permasalahan tersebut. Saya meyakini ada yang salah dalam persoalan distribusi ketika BBM keluar dari Pertamina,†katanya.
Ia mengatakan sungguh prihatin melihat antrean yang terjadi selama berbulan-bulan di SPBU KM 15, Manggar dan Ringroad yang sampai kiloan meter. “Padahal dulu tidak begitu," imbuhnya.
Politikus Fraksi PPP-Nasdem ini menyatakan ada indikasi pihak tertetu yang sengaja menimbun dan bermain. Karena itu ia menghimbau intansi terkait segera melakukan koordinasi agar kuota BBM bisa ditambah. Di sisi lain pengawasan pada pendistribusian harus diperketat.
Pihak keamanan disebutnya harus turut berperan dalam pengawasan pendistribusian. Ia menyarankan agar Pertamina dan institusi terkait lainnya bisa membuat semacam aturan tentang batasan kuota pembelian solar bagi kendaraan dengan volume tangki tertentu. Pembatasan ini agar dapat memperlancar batas antrean yang sedang terjadi saat ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/ast/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Anggota DPRD Kaltim Ahmad Rosyidi, baru-baru ini mengatakan hal tersebut berkait adanya indikasi oknum yang memanfaatkan keadaan ini.
"Saya melihat ada oknum yang bermain. Jatah solar sudah berkurang, ditambah ada pihak yang bermain di dalamnya ini membuat kacau," katanya.
Meskipun masalah ini hampir dijumpai di beberapa daerah Kaltim, namun di Balikpapan sendiri ia menilai hal tersebut menjadi ironi. “Bagaimana Balikpapan yang kota minyak justru mengalami permasalahan tersebut. Saya meyakini ada yang salah dalam persoalan distribusi ketika BBM keluar dari Pertamina,†katanya.
Ia mengatakan sungguh prihatin melihat antrean yang terjadi selama berbulan-bulan di SPBU KM 15, Manggar dan Ringroad yang sampai kiloan meter. “Padahal dulu tidak begitu," imbuhnya.
Politikus Fraksi PPP-Nasdem ini menyatakan ada indikasi pihak tertetu yang sengaja menimbun dan bermain. Karena itu ia menghimbau intansi terkait segera melakukan koordinasi agar kuota BBM bisa ditambah. Di sisi lain pengawasan pada pendistribusian harus diperketat.
Pihak keamanan disebutnya harus turut berperan dalam pengawasan pendistribusian. Ia menyarankan agar Pertamina dan institusi terkait lainnya bisa membuat semacam aturan tentang batasan kuota pembelian solar bagi kendaraan dengan volume tangki tertentu. Pembatasan ini agar dapat memperlancar batas antrean yang sedang terjadi saat ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/ast/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014