Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dana dari tiga jenis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun anggaran 2014 di Provinsi Kaltim mencapai Rp165,7 miliar, baik dari jenis PNPM-MPd, PNPM Integrasi, maupun untuk jenis PNPM MP3KI.
"Ada beberapa jenis PNPM yang sudah berjalan, di antaranya PNPM Mandiri Perdesaan (MPd), PNPM Mandiri Perkotaan (MP), PNPM Pariwisata, dan PNPM Integrasi," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Rabu.
Sedangkan jenis PNPM yang ditangani oleh BPMPD Kaltim hanya ada tiga, yakni PNPM-MPd, PNPM Integrasi, dan PNPM Masterplan Percepatan, Perluasan, dan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).
Dana yang mencapai Rp165,7 miliar itu terdiri PNPM Integrasi Rp11,2 miliar, PNPM MP3KI senilai Rp19,5 miliar, dan PNPM-MPd sebesar Rp135 miliar.
PNPM Integrasi adalah kegiatan yang lebih mengefektifkan rangkaian program pembangunan reguler di daerah, sehingga seluruh tahapan dari kegiatan mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelestariannya disesuaikan dengan alur reguler.
PNPM Integrasi pada 2014 diarahkan untuk pembangunan 405 desa di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Bulungan. Bulungan merupakan kabupaten yang kini telah masuk Provinsi Kaltara, sebuah daerah baru hasil pemekaran dari Kaltim.
Dana sebesar Rp11,282 miliar itu, digunakan kegiatan pembangunan pada 135 desa di Kabupaten Kutai Timur dengan nilai Rp8,282 miliar, kemudian untuk membangun 270 desa di Kabupaten Bulungan dengan nilai Rp3 miliar.
Sedangkan dalam PNPM MP3KI yang senilai Rp19,5 miliar, digunakan untuk pembangunan di Provinsi Kaltim senilai Rp9,5 miliar, kemudian untuk Provinsi Kaltara senilai Rp9,9 miliar.
Program MP3KI merupakan kegiatan tambahan dari PNPM - MPd yang sudah berjalan sejak lama, yakni kegiatan dari dokumen rencana induk nasional yang menjabarkan upaya aktif pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Di Kaltim, PNPM-MPd MP3KI dilaksanakan di tiga kabupaten, yakni untuk Kutai Barat yang mendapat alokasi Rp4 miliar, Penajam Paser Utara mendapat alokasi Rp1,7 miliar, dan untuk Kabupaten Kutai Timur mendapat alokasi Rp3,8 miliar.
Sedangkan di Provinsi Kaltara terdapat dua kabupaten yang kebagian program MP3KI melalui PNPM-MPd, yakni Kabupaten Nunukan yang mendapat alokasi Rp3,2 miliar, kemudian Kabupaten Malinau mendapat alokasi Rp6,7 miliar.
Untuk PNPM-MPd yang alokasinya sebesar Rp135 miliar, digunakan untuk membangun 843 desa yang tersebar di 80 kecamatan pada tujuh kabupaten di Provinsi Kaltim.
Dana tersebut digunakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga desa masing-masing, misalnya untuk pembangunan gedung sekolah atau Puskesmas, jalan pertanian, jalan desa, pengadaan listrik desa, pasar desa, dan kebutuhan masyarakat lain yang menjadi prioritas desa.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Ada beberapa jenis PNPM yang sudah berjalan, di antaranya PNPM Mandiri Perdesaan (MPd), PNPM Mandiri Perkotaan (MP), PNPM Pariwisata, dan PNPM Integrasi," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Rabu.
Sedangkan jenis PNPM yang ditangani oleh BPMPD Kaltim hanya ada tiga, yakni PNPM-MPd, PNPM Integrasi, dan PNPM Masterplan Percepatan, Perluasan, dan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).
Dana yang mencapai Rp165,7 miliar itu terdiri PNPM Integrasi Rp11,2 miliar, PNPM MP3KI senilai Rp19,5 miliar, dan PNPM-MPd sebesar Rp135 miliar.
PNPM Integrasi adalah kegiatan yang lebih mengefektifkan rangkaian program pembangunan reguler di daerah, sehingga seluruh tahapan dari kegiatan mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelestariannya disesuaikan dengan alur reguler.
PNPM Integrasi pada 2014 diarahkan untuk pembangunan 405 desa di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Bulungan. Bulungan merupakan kabupaten yang kini telah masuk Provinsi Kaltara, sebuah daerah baru hasil pemekaran dari Kaltim.
Dana sebesar Rp11,282 miliar itu, digunakan kegiatan pembangunan pada 135 desa di Kabupaten Kutai Timur dengan nilai Rp8,282 miliar, kemudian untuk membangun 270 desa di Kabupaten Bulungan dengan nilai Rp3 miliar.
Sedangkan dalam PNPM MP3KI yang senilai Rp19,5 miliar, digunakan untuk pembangunan di Provinsi Kaltim senilai Rp9,5 miliar, kemudian untuk Provinsi Kaltara senilai Rp9,9 miliar.
Program MP3KI merupakan kegiatan tambahan dari PNPM - MPd yang sudah berjalan sejak lama, yakni kegiatan dari dokumen rencana induk nasional yang menjabarkan upaya aktif pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Di Kaltim, PNPM-MPd MP3KI dilaksanakan di tiga kabupaten, yakni untuk Kutai Barat yang mendapat alokasi Rp4 miliar, Penajam Paser Utara mendapat alokasi Rp1,7 miliar, dan untuk Kabupaten Kutai Timur mendapat alokasi Rp3,8 miliar.
Sedangkan di Provinsi Kaltara terdapat dua kabupaten yang kebagian program MP3KI melalui PNPM-MPd, yakni Kabupaten Nunukan yang mendapat alokasi Rp3,2 miliar, kemudian Kabupaten Malinau mendapat alokasi Rp6,7 miliar.
Untuk PNPM-MPd yang alokasinya sebesar Rp135 miliar, digunakan untuk membangun 843 desa yang tersebar di 80 kecamatan pada tujuh kabupaten di Provinsi Kaltim.
Dana tersebut digunakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga desa masing-masing, misalnya untuk pembangunan gedung sekolah atau Puskesmas, jalan pertanian, jalan desa, pengadaan listrik desa, pasar desa, dan kebutuhan masyarakat lain yang menjadi prioritas desa.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014