Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menyatakan komitmen menjalankan program pembangunan ekonomi hijau di hadapan delegasi perwakilan sejumlah negara.
" Kami masih konsisten menerapkan ekonomi hijau yang telah dituangkan dalam RPJMD Kaltim 2008 hingga sekarang,” terang Akmal Malik pada pertemuan South-South Exchange (SSE) di Hotel Novotel Balikpapan, Senin.
Pertemuan SSE dihadiri perwakilan sejumlah negara, diantaranya Brazil, Kongo, Kosta Rika, Kamboja, Gabon serta delegasi Indonesia selaku tuan rumah.
Akmal Malik menjelaskan Kaltim memiliki luas wilayah 16,7 juta hektar, 65 persen atau seluas 8,1 juta merupakan kawasan hutan dan areal konservasi.
“Jumlah penduduk kita sebanyak 3,9 juta dengan keragaman etnik, seni dan budaya,” kata Akmal.
Akmal mengakui perekonomian Kaltim masih didominasi sektor tidak terbarukan sebesar 68 persen, namun perlahan Kaltim terus berupaya mendorong percepatan transformasi ekonomi menuju green economy.
Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai upaya signifikan terkait pembangunan ekonomi hijau dan REDD+ termasuk merampungkan sejumlah dokumen strategis.
Di antaranya rencana induk ekonomi hijau, rencana aksi provinsi untuk pengurangan gas rumah kaca, Perda Kaltim tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Dokumen Program Pengurangan Emisi Dana Karbon Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
“Dokumen-dokumen tersebut memberikan arahan strategis dan sebagai rujukan utama RPJMD maupun rencana proyek mitra pembangunan,” tutur Akmal.
Keberhasilan Kaltim mengimplementasikan FCPF Carbon Fund, menurutnya, memberikan kontribusi terhadap pencapaian kontribusi nasional (NDC), di samping menghasilkan manfaat pengurangan emisi yang dapat dikelola berkesinambungan dengan Program REDD+ di Kaltim.
"Dengan pelaksanaan SSE ini, kami percaya tujuan kita untuk menyatukan hutan dan lahan akan meningkatkan capaian target NDC di masing-masing negara," jelas Akmal Malik.
Hadir pada pertemuan itu Head of Environment Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia dan Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Wahyu Marjaka.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
" Kami masih konsisten menerapkan ekonomi hijau yang telah dituangkan dalam RPJMD Kaltim 2008 hingga sekarang,” terang Akmal Malik pada pertemuan South-South Exchange (SSE) di Hotel Novotel Balikpapan, Senin.
Pertemuan SSE dihadiri perwakilan sejumlah negara, diantaranya Brazil, Kongo, Kosta Rika, Kamboja, Gabon serta delegasi Indonesia selaku tuan rumah.
Akmal Malik menjelaskan Kaltim memiliki luas wilayah 16,7 juta hektar, 65 persen atau seluas 8,1 juta merupakan kawasan hutan dan areal konservasi.
“Jumlah penduduk kita sebanyak 3,9 juta dengan keragaman etnik, seni dan budaya,” kata Akmal.
Akmal mengakui perekonomian Kaltim masih didominasi sektor tidak terbarukan sebesar 68 persen, namun perlahan Kaltim terus berupaya mendorong percepatan transformasi ekonomi menuju green economy.
Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai upaya signifikan terkait pembangunan ekonomi hijau dan REDD+ termasuk merampungkan sejumlah dokumen strategis.
Di antaranya rencana induk ekonomi hijau, rencana aksi provinsi untuk pengurangan gas rumah kaca, Perda Kaltim tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Dokumen Program Pengurangan Emisi Dana Karbon Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
“Dokumen-dokumen tersebut memberikan arahan strategis dan sebagai rujukan utama RPJMD maupun rencana proyek mitra pembangunan,” tutur Akmal.
Keberhasilan Kaltim mengimplementasikan FCPF Carbon Fund, menurutnya, memberikan kontribusi terhadap pencapaian kontribusi nasional (NDC), di samping menghasilkan manfaat pengurangan emisi yang dapat dikelola berkesinambungan dengan Program REDD+ di Kaltim.
"Dengan pelaksanaan SSE ini, kami percaya tujuan kita untuk menyatukan hutan dan lahan akan meningkatkan capaian target NDC di masing-masing negara," jelas Akmal Malik.
Hadir pada pertemuan itu Head of Environment Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia dan Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Wahyu Marjaka.
Editor : M.Ghofar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024