Jakarta (ANTARA Kaltim) - Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BP-KP2DT) Ir Frederik Bid MSi tampil sebagai salah satu pembicara pada forum Konsultasi dan Temu Bisnis (Business Meeting) serangkaian digelarnya Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2014 yang berlangsung di Grand Ballroom Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Selasa (23/9).
Frederik Bid memaparkan tentang peluang usaha di perbatasan Kaltim yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, termasuk mereka yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang turut hadir pada konsultasi dan temu bisnis tersebut.
“Sebenarnya banyak peluang usaha dan perekonomian yang bisa dibuka dan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, utamanya KADIN. Pada forum ini saya ingin mengimbau mereka agar para pebisnis juga bisa menunjukkan idealisme dan rasa nasionalismenya untuk membantu dan menghidupkan perekonomian mayarakat perbatasan,†katanya.
Pada forum yang mengangkat tema; “Akselerasi Pembangunan dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Perbatasan Negara†itu, Frederik Bid menggambarkan banyak peluang usaha di perbatasan Kaltim. Antara lain di sektor perdagangan, pemanfaatan sumber daya alam, agrisbisnis, pariwisata dan seni budaya. Namun kendala utama yang dialami adalah isolasoi daerah yang belum sepenuhnya terbuka, sehingga ketergantungan masyarakat daerah perbatasan pada Malaysia masih tinggi.
Untuk itu Pemerintah Provinsi Kaltim bekerjasama dengan TNI membangun tiga buah bandar udara berikut sarana pendukungnya yang berada di daerah perbatasan, yaitu di Long Bawan Kabupaten Nunukan, Long Ampung di Kabupaten Malinau dan Data Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu.
Gambaran mengenai tiga bandara perbatasan tersebut juga dipamerkan pada stan Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2014. Pameran diikuti Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan tetangga, maupun wilayahnya yang memiliki kawasan perbatasan laut dan pulau terluar, serta peserta dari Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Non-Kementerian.
Untuk diketahui, Kaltim (masih termasuk Kaltara) memiliki kawasan perbatasan langsung dengan Negara Tetangga, baik dari sisi darat maupun laut. Wilayah perbatasannya terbentang dari wilayah timur sampai ke barat, dengan panjang garis perbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah Malaysia Timur sepanjang 1.038 km, yang secara administrasi meliputi tiga Kabupaten yaitu Mahakam Ulu, Malinau dan Nunukan dengan batas antar daerah sepanjang 3.882,86 km.
Sementara itu, luas wilayah perbatasan mencapai 57.731,64 km2 (23,54% dari luas Provinsi Kaltim dan Kaltara) dan luas wilayah kabupaten total seluas 88.513,08 km2. Sedangkan, wilayah perbatasan itu letaknya membentang dari Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan hingga ke Gunung Lasan Tuyan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Wilayah Perbatasan Darat di Kaltim berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai, sedangkan pada wilayah perbatasan laut dan pulau terluar berada di Kabupaten Berau, yaitu Pulau Sambit dan Pulau Maratua.
Sebagain besar desa-desa di perbatasan adalah desa-desa tertinggal dan terisolir serta jauh dari pusat pemerintahan sehingga kurang mendapat sentuhan-sentuhan pembangunan, bahkan bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat, sehingga jika kurang perhatian dan ditambah dengan lemahnya wawasan kebangsaan maka dikhawatirkan juga akan dapat melemahkan nasionalisme dan menggoyahkan kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sekretaris Badan Nasional Pengeloaan Perbatasan (BNPP), Triyono Budi Sasongko di sela kunjungannya mengamati stan pameran BP-KP2DT Kaltim menyatakan rasa bangganya karena Kaltim sangat tanggap mengatasi permasalahan perbatasan dengan membangun tiga buah bandara di daerah perbatasan. Seperti diketahui, tiga bandara itu telah pula diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan peresmian dan groundbreaking proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Balikpapan pada 15 September lalu..
“Kalau tiga bandara perbatasan ini berfungsi dengan baik, maka sudah dipastikan isolasi daerah akan terbuka, perekonomian makin tumbuh dan berkembang, dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,†katanya.
Lebih jauh Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko mengatakan, pembangunan perbatasan akan terus ditingkatkan. Pemerintah katanya, juga menyediakan dana APBN yang diserahkan ke daerah sebagai dana stimulan pembangunan yang dirangkai dalam program Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan (DAK SPKP).
Sementara itu, pentingnya Pemerintah terus berupaya mendorong percepatan pengembangan perdagangan di wilayah perbatasan, didasari pula dengan alasan Perdagangan Bebas (Free Trade) yang sudah berlangsung di era globalisasi ini. Untuk Zona Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) berlaku sejak 28 Januari 1992.
Selanjutnya, perdagangan bebas di kawasan perbatasan akan semakin berkembang, menyusul tekad para Pemimpin ASEAN yang berupaya mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Untuk itu, Kaltim yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Malaysia, dan geografisnya tidak terlalu jauh dengan Brunei Darussalam dan Filipina, harus memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. (Humas Prov Kaltim/ri)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Frederik Bid memaparkan tentang peluang usaha di perbatasan Kaltim yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, termasuk mereka yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang turut hadir pada konsultasi dan temu bisnis tersebut.
“Sebenarnya banyak peluang usaha dan perekonomian yang bisa dibuka dan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, utamanya KADIN. Pada forum ini saya ingin mengimbau mereka agar para pebisnis juga bisa menunjukkan idealisme dan rasa nasionalismenya untuk membantu dan menghidupkan perekonomian mayarakat perbatasan,†katanya.
Pada forum yang mengangkat tema; “Akselerasi Pembangunan dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Perbatasan Negara†itu, Frederik Bid menggambarkan banyak peluang usaha di perbatasan Kaltim. Antara lain di sektor perdagangan, pemanfaatan sumber daya alam, agrisbisnis, pariwisata dan seni budaya. Namun kendala utama yang dialami adalah isolasoi daerah yang belum sepenuhnya terbuka, sehingga ketergantungan masyarakat daerah perbatasan pada Malaysia masih tinggi.
Untuk itu Pemerintah Provinsi Kaltim bekerjasama dengan TNI membangun tiga buah bandar udara berikut sarana pendukungnya yang berada di daerah perbatasan, yaitu di Long Bawan Kabupaten Nunukan, Long Ampung di Kabupaten Malinau dan Data Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu.
Gambaran mengenai tiga bandara perbatasan tersebut juga dipamerkan pada stan Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2014. Pameran diikuti Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan tetangga, maupun wilayahnya yang memiliki kawasan perbatasan laut dan pulau terluar, serta peserta dari Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Non-Kementerian.
Untuk diketahui, Kaltim (masih termasuk Kaltara) memiliki kawasan perbatasan langsung dengan Negara Tetangga, baik dari sisi darat maupun laut. Wilayah perbatasannya terbentang dari wilayah timur sampai ke barat, dengan panjang garis perbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah Malaysia Timur sepanjang 1.038 km, yang secara administrasi meliputi tiga Kabupaten yaitu Mahakam Ulu, Malinau dan Nunukan dengan batas antar daerah sepanjang 3.882,86 km.
Sementara itu, luas wilayah perbatasan mencapai 57.731,64 km2 (23,54% dari luas Provinsi Kaltim dan Kaltara) dan luas wilayah kabupaten total seluas 88.513,08 km2. Sedangkan, wilayah perbatasan itu letaknya membentang dari Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan hingga ke Gunung Lasan Tuyan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Wilayah Perbatasan Darat di Kaltim berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai, sedangkan pada wilayah perbatasan laut dan pulau terluar berada di Kabupaten Berau, yaitu Pulau Sambit dan Pulau Maratua.
Sebagain besar desa-desa di perbatasan adalah desa-desa tertinggal dan terisolir serta jauh dari pusat pemerintahan sehingga kurang mendapat sentuhan-sentuhan pembangunan, bahkan bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat, sehingga jika kurang perhatian dan ditambah dengan lemahnya wawasan kebangsaan maka dikhawatirkan juga akan dapat melemahkan nasionalisme dan menggoyahkan kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sekretaris Badan Nasional Pengeloaan Perbatasan (BNPP), Triyono Budi Sasongko di sela kunjungannya mengamati stan pameran BP-KP2DT Kaltim menyatakan rasa bangganya karena Kaltim sangat tanggap mengatasi permasalahan perbatasan dengan membangun tiga buah bandara di daerah perbatasan. Seperti diketahui, tiga bandara itu telah pula diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan peresmian dan groundbreaking proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Balikpapan pada 15 September lalu..
“Kalau tiga bandara perbatasan ini berfungsi dengan baik, maka sudah dipastikan isolasi daerah akan terbuka, perekonomian makin tumbuh dan berkembang, dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,†katanya.
Lebih jauh Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko mengatakan, pembangunan perbatasan akan terus ditingkatkan. Pemerintah katanya, juga menyediakan dana APBN yang diserahkan ke daerah sebagai dana stimulan pembangunan yang dirangkai dalam program Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan (DAK SPKP).
Sementara itu, pentingnya Pemerintah terus berupaya mendorong percepatan pengembangan perdagangan di wilayah perbatasan, didasari pula dengan alasan Perdagangan Bebas (Free Trade) yang sudah berlangsung di era globalisasi ini. Untuk Zona Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) berlaku sejak 28 Januari 1992.
Selanjutnya, perdagangan bebas di kawasan perbatasan akan semakin berkembang, menyusul tekad para Pemimpin ASEAN yang berupaya mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Untuk itu, Kaltim yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Malaysia, dan geografisnya tidak terlalu jauh dengan Brunei Darussalam dan Filipina, harus memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. (Humas Prov Kaltim/ri)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014