Samarinda (ANTARA Kaltim) - Setiap proses pembangunan yang dilaksanakan, memerlukan pengawasan optimal, untuk mewujudkan efektifitas arah dan sasaran yang ditetapkan. Pengawasan internal dan eksternal yang selama ini dikembangkan telah menunjukkan iklim yang kondusif dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta meningkatkan pelayanan terhadap publik.
Demikian dikatakan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, di Pendopo Lamin Etam, Senin (22/9).
“Perwakilan BPKP Kaltim kiranya dapat terus memantapkan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan. Salah satunya dengan mengembangkan sistem pemerintahan yang baik dan dapat bersinergi dengan aparat pengawasan internal lainnya,†ungkap Awang Faroek.
Sebagai internal auditor pemerintah, menurut dia, selama ini Perwakilan BPKP Kaltim telah dapat memberikan kinerja yang memuaskan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Awang Faroek memberikan apresiasi tinggi pada jajaran Perwakilan BPKP Kaltim yang selama ini membantu manajemen Pemprov Kaltim, diantaranya dalam memberikan asistensi dan bimbingan teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana mendapatkan peringkat pertama nasional dalam kurun waktu lima thaun terakhir.
Selain itu, lanjut dia, Perwakilan BPKP Kaltim diharapkan dapat memberikan respon segera atas dinamika dan permasalahan yang terjadi di pengelolaan keuangan negara berdasarkan informasi yang akurat dan up to date terkait informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara.
“Selain kepada Presiden, sejak 2012, BPKP sudah mulai menyampaikan informasi hasil pengawasan kepada Gubernur secara berkala dengan empat perspektif akuntabilitas, sebagai bentuk dukungan informasi dan sebagai bagian early warning system kepada pemprov agar dapat menyelenggarakan pembangunan secara lebih optimal di era desentralisasi.
Empat perspektif akuntabilitas yang dimaksud, yakni akuntabilitas pelaporan keuangan. Akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset negara. Akuntabilitas penyelamatan keuangan negara dan terbangunnya iklim bagi terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral.
Sebagai informasi, Gubernur melantik Ari Dwikora Tono sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kaltim yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPKP Jambi. Sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim yang lama, yakni Bambang Wahyudi Basuki berpindah tugas sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah di Semarang.
Hadir pada kesempatan itu, Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Rusmadi, perwakilan Korem 091/ASN dan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Antonius Wisnu Sutirta. (Humas Prov Kaltim/her)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Demikian dikatakan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, di Pendopo Lamin Etam, Senin (22/9).
“Perwakilan BPKP Kaltim kiranya dapat terus memantapkan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan. Salah satunya dengan mengembangkan sistem pemerintahan yang baik dan dapat bersinergi dengan aparat pengawasan internal lainnya,†ungkap Awang Faroek.
Sebagai internal auditor pemerintah, menurut dia, selama ini Perwakilan BPKP Kaltim telah dapat memberikan kinerja yang memuaskan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Awang Faroek memberikan apresiasi tinggi pada jajaran Perwakilan BPKP Kaltim yang selama ini membantu manajemen Pemprov Kaltim, diantaranya dalam memberikan asistensi dan bimbingan teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana mendapatkan peringkat pertama nasional dalam kurun waktu lima thaun terakhir.
Selain itu, lanjut dia, Perwakilan BPKP Kaltim diharapkan dapat memberikan respon segera atas dinamika dan permasalahan yang terjadi di pengelolaan keuangan negara berdasarkan informasi yang akurat dan up to date terkait informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara.
“Selain kepada Presiden, sejak 2012, BPKP sudah mulai menyampaikan informasi hasil pengawasan kepada Gubernur secara berkala dengan empat perspektif akuntabilitas, sebagai bentuk dukungan informasi dan sebagai bagian early warning system kepada pemprov agar dapat menyelenggarakan pembangunan secara lebih optimal di era desentralisasi.
Empat perspektif akuntabilitas yang dimaksud, yakni akuntabilitas pelaporan keuangan. Akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset negara. Akuntabilitas penyelamatan keuangan negara dan terbangunnya iklim bagi terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral.
Sebagai informasi, Gubernur melantik Ari Dwikora Tono sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kaltim yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPKP Jambi. Sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim yang lama, yakni Bambang Wahyudi Basuki berpindah tugas sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah di Semarang.
Hadir pada kesempatan itu, Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Rusmadi, perwakilan Korem 091/ASN dan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Antonius Wisnu Sutirta. (Humas Prov Kaltim/her)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014