Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pembangunan di Kaltim secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun masih ada kesenjangan antarkawasan, antarkota, kecamatan dan antardesa.
Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia.
Anggota DPRD Kaltim Syafruddin mengatakan, pembangunan di setiap daerah sangat perlu. Agar dapat optimal maka perlu pemerataan pembangunan. “Pemerintah harus memperhatikan pembangunan di daerah pedalaman maupun perbatasan, khususnya di Kaltim. Pemerintah harus mendengarkan semua aspirasi masyarakat di daerah.
Jangan biarkan mereka berteriak namun pemerintah menutup mata dengan kondisi yang ada. Masyarakat di perbatasan dan pedalaman merasa tidak mendapatkan keadilan jika bicara infrastruktur. Terkesan ada kesenjangan antara kota dan daerah pinggiran,†ucapnya.
Syafrudin menilai bahwa anggaran dalam pembangunan di daerah sangat minin pada beberapa tahun terakhir. Padahal menurtutnya anggaran yang sedikit harus bisa dimaksimalkan.
“Harus diakui bahwa anggaran infrastruktur pembangunan untuk daerah di terpencil serta di pedalaman sangat minim. Namun apapun itu keadaannya, pembangunan di daerah-daerah harus dimaksimalkan agar tercipta pemerataan pembangunan antara kota dan desa.†terangnya.
Udin sapaan akrab Syafruddin juga mengamati bahwa tidak hanya masalah infrastruktur yang mengalami ketidakseimbangan pembangunan. Sektor-sektor penunjang pembangunan yang lain juga dirasa sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya sektor kesehatan dan sektor pendidikan yang merupakan sektor penting dalam mewujudkan pembangunan nasional.
“Sesuai amanat undang-undang anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus diwujudkan. Sektor pendidikan juga meliputi masalah infrastruktur, di desa-desa dan daerah pedalaman serta perbatasan banyak ditemui bangunan sekolah dengan kondisi yang tidak layak.
Berbeda dengan keadaan sekolah yang ada di kota seakan lebih maju. Padahal anak-anak di pedalaman juga merupakan warga negara yang mempunyai hak untuk dapat menikmati sekolah yang layak,†tegas Syafruddin.
Dengan kondisi nyata tersebut, ia berharap pemerintah bisa lebih bijak lagi jika bicara pemerataan pembangunan di daerah-daerah.
“Pemerintah pusat maupun provinsi harus adil dalam menciptakan pembangunan di segala bidang. Besar ataupun kecil anggaran yang didapat harus dimaksimalkan penggunaannya bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim,†ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia.
Anggota DPRD Kaltim Syafruddin mengatakan, pembangunan di setiap daerah sangat perlu. Agar dapat optimal maka perlu pemerataan pembangunan. “Pemerintah harus memperhatikan pembangunan di daerah pedalaman maupun perbatasan, khususnya di Kaltim. Pemerintah harus mendengarkan semua aspirasi masyarakat di daerah.
Jangan biarkan mereka berteriak namun pemerintah menutup mata dengan kondisi yang ada. Masyarakat di perbatasan dan pedalaman merasa tidak mendapatkan keadilan jika bicara infrastruktur. Terkesan ada kesenjangan antara kota dan daerah pinggiran,†ucapnya.
Syafrudin menilai bahwa anggaran dalam pembangunan di daerah sangat minin pada beberapa tahun terakhir. Padahal menurtutnya anggaran yang sedikit harus bisa dimaksimalkan.
“Harus diakui bahwa anggaran infrastruktur pembangunan untuk daerah di terpencil serta di pedalaman sangat minim. Namun apapun itu keadaannya, pembangunan di daerah-daerah harus dimaksimalkan agar tercipta pemerataan pembangunan antara kota dan desa.†terangnya.
Udin sapaan akrab Syafruddin juga mengamati bahwa tidak hanya masalah infrastruktur yang mengalami ketidakseimbangan pembangunan. Sektor-sektor penunjang pembangunan yang lain juga dirasa sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya sektor kesehatan dan sektor pendidikan yang merupakan sektor penting dalam mewujudkan pembangunan nasional.
“Sesuai amanat undang-undang anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus diwujudkan. Sektor pendidikan juga meliputi masalah infrastruktur, di desa-desa dan daerah pedalaman serta perbatasan banyak ditemui bangunan sekolah dengan kondisi yang tidak layak.
Berbeda dengan keadaan sekolah yang ada di kota seakan lebih maju. Padahal anak-anak di pedalaman juga merupakan warga negara yang mempunyai hak untuk dapat menikmati sekolah yang layak,†tegas Syafruddin.
Dengan kondisi nyata tersebut, ia berharap pemerintah bisa lebih bijak lagi jika bicara pemerataan pembangunan di daerah-daerah.
“Pemerintah pusat maupun provinsi harus adil dalam menciptakan pembangunan di segala bidang. Besar ataupun kecil anggaran yang didapat harus dimaksimalkan penggunaannya bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim,†ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014