Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pengurus Provinsi Persatuan Angkat Berat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI) Kalimantan Timur mengritik pencairan dana prestasi atlet yang tergabung program Desentralisasi Mandiri KONI Kaltim, yang sempat tertunggak dalam tiga bulan terakhir.
Ketua Harian PABBSI Kaltim Sugeng Mochdar di Samarinda, Rabu, menyayangkan bila persoalan minimnya anggaran KONI Kalimantan Timur dari anggaran yang disetujui oleh pemerintah provinsi setempat, berimbas pada kepentingan atlet dan pelatih.
"Kalau persoalannya efesiensi anggaran memang kami juga bisa memaklumi, namun jangan sampai kepentingannya merugikan atlet dan pelatih secara langsung, seperti halnya keterlambatan pencairan dana prestasi yang sangat dibutuhkan atlet maupun peltih untuk menutupi suplemen dan gizi selama mereka latihan," papar Sugeng Mochdar.
Sugeng mengaku bersyukur setelah hampir tiga bulan tertunggak terhitung mulai Juli, Agustus, September 2014, telah ada sinyal positif dari KONI Kaltim untuk pencairan dana tersebut.
"Ya syukurlah kalau memang sudah ada titik terang, tapi kami berharap untuk berikutnya jangan sampai ada keterlambatan lagi," terang Sugeng Mochdar.
Menurut Sugeng, minimnya anggaran KONI Kaltim dari usulan Rp110 miliar dan yang disetujui oleh pemerintah provinsi sebesar Rp25 miliar untuk APBD Kaltim 2015, hendaknya perlu menjadi koreksi bagi kepengurusan KONI Kalimantan Timur untuk menekan pengeluaran di luar kepentingan atlet dan pelatih.
"Minimal porsinya tetap lebih berat dan mengutamakan dan mengarah pada prestasi, seperti dalam prosentase 70 persen untuk atlet dan 30 persen bagi kegiatan KONI Kaltim," imbuhnya.
Jangan sampai, lanjut Sugeng, prosentasenya berbalik dan lebih besar untuk pembiayaan rutin KONI Kaltim, sementara kepentingan yang bersentuhan langsung bagi atlet dan pelatih justru dikesampingkan.
"Kemarin atlet kami sempat mau melakukan demo dan mogok latihan, untungnya sekarang sudah ada titik terang dan dana pretasi itu bisa dicairkan," lanjut Sugeng.
Sugeng berharap, dalam tiga bulan ke depan dana prestasi senilai Rp3 juta untuk atlet dan Rp3,5 juta bagi pelatih tidak mengalami penundaan lagi, sehingga program latihan yang direncanakan oleh masing-masing cabang olahraga bisa berlangsung dengan optimal. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Ketua Harian PABBSI Kaltim Sugeng Mochdar di Samarinda, Rabu, menyayangkan bila persoalan minimnya anggaran KONI Kalimantan Timur dari anggaran yang disetujui oleh pemerintah provinsi setempat, berimbas pada kepentingan atlet dan pelatih.
"Kalau persoalannya efesiensi anggaran memang kami juga bisa memaklumi, namun jangan sampai kepentingannya merugikan atlet dan pelatih secara langsung, seperti halnya keterlambatan pencairan dana prestasi yang sangat dibutuhkan atlet maupun peltih untuk menutupi suplemen dan gizi selama mereka latihan," papar Sugeng Mochdar.
Sugeng mengaku bersyukur setelah hampir tiga bulan tertunggak terhitung mulai Juli, Agustus, September 2014, telah ada sinyal positif dari KONI Kaltim untuk pencairan dana tersebut.
"Ya syukurlah kalau memang sudah ada titik terang, tapi kami berharap untuk berikutnya jangan sampai ada keterlambatan lagi," terang Sugeng Mochdar.
Menurut Sugeng, minimnya anggaran KONI Kaltim dari usulan Rp110 miliar dan yang disetujui oleh pemerintah provinsi sebesar Rp25 miliar untuk APBD Kaltim 2015, hendaknya perlu menjadi koreksi bagi kepengurusan KONI Kalimantan Timur untuk menekan pengeluaran di luar kepentingan atlet dan pelatih.
"Minimal porsinya tetap lebih berat dan mengutamakan dan mengarah pada prestasi, seperti dalam prosentase 70 persen untuk atlet dan 30 persen bagi kegiatan KONI Kaltim," imbuhnya.
Jangan sampai, lanjut Sugeng, prosentasenya berbalik dan lebih besar untuk pembiayaan rutin KONI Kaltim, sementara kepentingan yang bersentuhan langsung bagi atlet dan pelatih justru dikesampingkan.
"Kemarin atlet kami sempat mau melakukan demo dan mogok latihan, untungnya sekarang sudah ada titik terang dan dana pretasi itu bisa dicairkan," lanjut Sugeng.
Sugeng berharap, dalam tiga bulan ke depan dana prestasi senilai Rp3 juta untuk atlet dan Rp3,5 juta bagi pelatih tidak mengalami penundaan lagi, sehingga program latihan yang direncanakan oleh masing-masing cabang olahraga bisa berlangsung dengan optimal. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014