Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kalimantan Timur H Musyahrim mengatakan program wajib belajar (wajar) 12 tahun yang telah ditetapkan beberapa tahun lalu harus sukses agar sumber daya manusia di daerah ini dapat terus meningkat.
"Untuk menyukseskan program wajar 12 tahun, Gubernur Kaltim telah mengeluarkan kebijakan berupa Beasiswa Kaltim Cemerlang, kemudian Disdik Kaltim membentuk Posko Anti Putus Sekolah yang tersebar hingga kecamatan," ujar Musyahrim di Samarinda, Selasa.
Ia mengatakan Posko Anti Putus Sekolah bahkan sudah ada hingga tingkat keluarahan dan desa. Posko ini bukan berarti harus ada bangunan khusus yang bertuliskan Posko Anti Putus Sekolah, namun posko tersebut merupakan istilah yang sudah diketahui aparatur di Kaltim hingga tingkat RT.
Untuk itu, kata dia, bagi masyarakat Kaltim yang mengetahui ada anak putus sekolah, harus segera melaporkan kepada ketua RT setempat, selanjutnya ke kepala desa maupun lurah yang kemudian dilanjutkan ke dinas pendidikan.
"Masyarakat diminta aktif melaporkan ke posko jika melihat ada anak tetangga yang tidak sekolah karena miskin, sehingga ke depan Kaltim tidak ada lagi warga yang tidak lulus SMA maupun yang sederajat," katanya.
Menurut dia, terobosan program wajar 12 tahun harus dapat diinplementasikan. Melalui Beasiswa Kaltim Cemerlang, semua kabupaten/kota dapat ditanggulangi mengenai permasalah pendidikan bagi warga yang tidak memiliki biaya.
Dia mengaku telah mengunjungi beberapa siswa yang putus sekolah berdasarkan laporan masyarakat guna memastikan kebenaran laporan tersebut.
"Seperti beberapa hari lalu saya bersama tim dari Dinas Pendidikan Kaltim mengunjungi salah satu warga di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, karena ada laporan bahwa terdapat anak tidak melanjutkan pendidikan karena orang tuanya tidak mampu," ujarnya.
Pada 2014 ini, katanya, Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,9 miliar untuk antisipasi atau penanggulangan anak putus sekolah yang tersebar di kabupaten danun kota dengan kuota yang disiapkan mencapai 4.030 anak.
Kuota yang sebanyak 4.030 anak itu meliputi siswa SD disiapkan sebanyak 1.510 anak, siswa SMP dengan kuota 1.300 anak, dan siswa di jenjang SMA maupun yang sederajat dengan kuota 1.220 anak.
Rinciannya adalah untuk jenjang SD sebanyak Rp1,51 miliar sehingga satu anak mendapat bantuan biaya sekolah Rp1 juta per tahun, kemudian jenjang SMP dialokasikan Rp1,95 miliar dengan kuota 1.300 anak, masing-masing anak yang putus sekolah mendapat biaya pendidikan senilai Rp1,5 juta agar bisa sekolah.
Sedangkan untuk jenjang SMA dan yang sederajat dialokasikan total Rp2,44 miliar. Kuota yang disiapkan pada jenjang ini mencapai 1.220 anak, satu anak mendapat Rp2 juta agar bisa bersekolah lagi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Untuk menyukseskan program wajar 12 tahun, Gubernur Kaltim telah mengeluarkan kebijakan berupa Beasiswa Kaltim Cemerlang, kemudian Disdik Kaltim membentuk Posko Anti Putus Sekolah yang tersebar hingga kecamatan," ujar Musyahrim di Samarinda, Selasa.
Ia mengatakan Posko Anti Putus Sekolah bahkan sudah ada hingga tingkat keluarahan dan desa. Posko ini bukan berarti harus ada bangunan khusus yang bertuliskan Posko Anti Putus Sekolah, namun posko tersebut merupakan istilah yang sudah diketahui aparatur di Kaltim hingga tingkat RT.
Untuk itu, kata dia, bagi masyarakat Kaltim yang mengetahui ada anak putus sekolah, harus segera melaporkan kepada ketua RT setempat, selanjutnya ke kepala desa maupun lurah yang kemudian dilanjutkan ke dinas pendidikan.
"Masyarakat diminta aktif melaporkan ke posko jika melihat ada anak tetangga yang tidak sekolah karena miskin, sehingga ke depan Kaltim tidak ada lagi warga yang tidak lulus SMA maupun yang sederajat," katanya.
Menurut dia, terobosan program wajar 12 tahun harus dapat diinplementasikan. Melalui Beasiswa Kaltim Cemerlang, semua kabupaten/kota dapat ditanggulangi mengenai permasalah pendidikan bagi warga yang tidak memiliki biaya.
Dia mengaku telah mengunjungi beberapa siswa yang putus sekolah berdasarkan laporan masyarakat guna memastikan kebenaran laporan tersebut.
"Seperti beberapa hari lalu saya bersama tim dari Dinas Pendidikan Kaltim mengunjungi salah satu warga di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, karena ada laporan bahwa terdapat anak tidak melanjutkan pendidikan karena orang tuanya tidak mampu," ujarnya.
Pada 2014 ini, katanya, Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,9 miliar untuk antisipasi atau penanggulangan anak putus sekolah yang tersebar di kabupaten danun kota dengan kuota yang disiapkan mencapai 4.030 anak.
Kuota yang sebanyak 4.030 anak itu meliputi siswa SD disiapkan sebanyak 1.510 anak, siswa SMP dengan kuota 1.300 anak, dan siswa di jenjang SMA maupun yang sederajat dengan kuota 1.220 anak.
Rinciannya adalah untuk jenjang SD sebanyak Rp1,51 miliar sehingga satu anak mendapat bantuan biaya sekolah Rp1 juta per tahun, kemudian jenjang SMP dialokasikan Rp1,95 miliar dengan kuota 1.300 anak, masing-masing anak yang putus sekolah mendapat biaya pendidikan senilai Rp1,5 juta agar bisa sekolah.
Sedangkan untuk jenjang SMA dan yang sederajat dialokasikan total Rp2,44 miliar. Kuota yang disiapkan pada jenjang ini mencapai 1.220 anak, satu anak mendapat Rp2 juta agar bisa bersekolah lagi. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014