Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Delapan perwira Polri yang kini mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polisi Republik Indonesia (Polri) Pendidikan Reguler ke-23, melakukan kunjungan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) ke DPRD Provinsi Kaltim.

Kunjungan pada Selasa (26/8) kemarin diselingi rapat dengar pendapat (hearing) soal kinerja para anggota dewan dalam lima tahun terakhir.

Pimpinan rapat yang juga ketua DPRD Provinsi Kaltim Syahrun mengutarakan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polri dalam kunjungan kerja tersebut.

Mengingat, pendidikan Sespimti merupakan salah satu langkah kepolisian dalam rangka menyelenggarakan pendidikan calon pimpinan Polri dan penegak hukum lainnya yang memiliki profesionalisme, wawasan kepemimpinan, strategi dan komitmen yang kuat terhadap integritas moral sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

“Kunjungan dalam rangka tukar pendapat ini akan memperkuat tali silaturahmi antara jajaran pemerintah dan unsur kepolisian. Selain itu, kajian data dari peserta Sespimti ini tentu saja akan menjadi sarana terbaik, dalam rangka mengukur kinerja anggota dewan selama ini,” kata Syahrun.

Rapat yang berlangsung di Gedung B Komplek DPRD Provinsi Kaltim tersebut juga dihadiri oleh sejumlah ketua fraksi, yakni, Bahrid Buseng dari Fraksi Golkar, Datu yaser Arafat dari PDIP dan Zain Taufik Nurrohman dari PAN.

 Hadir juga Ketua Komisi II Rusman Ya’qub dan Ketua Banleg Rakhmat Majid Gani. Pertemuan ini dalam rangka mengetahui sejauh mana kinerja DPRD dalam upaya memajukan daerahnya. Seperti, bagaimana peran DPRD dalam menangani pemekaran Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Dalam pertemuan Datu yaser Arafat memaparkan DPRD Provinsi Kaltim masih terus memberikan bantuan demi bantuan kepada Provinsi Kaltara dalam upaya mematangkan provinsi pemekaran Kaltim ini. Seperti diketahui, Kaltara merupakan akses masuk paling mudah ke beberapa negara tetangga.

Hal ini justru harus diwaspadai karena rentan wilayah diklaim negara lain. Belum lagi kemudahan keluar masuk yang berimbas pula pada mudahnya akses barang-barang ilegal. Karena itu jumlah personel di Katara harus ditambah agar bisa menekan sedini mungkin hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.

“Hal seperti ini yang harus kita waspadai bersama. Saya sangat berharap jajaran kepolisian turut mengantisipasi. Jadi jangan tunggu sudah menjadi masalah baru ditindaklanjuti. Satuan pengamanan di daerah yang rawan tersebut harus segera diperketat,” kata Datu Yaser Arafat.

Selain itu, peserta Sespimti juga juga menanyakan bagaimana hubungan kerja DPRD dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Diyakini Syahrun, jika hubungan kedua belah pihak selama ini cukup bersinergi.

Terbukti dalam pembangunan Kaltim yang semakin maju dari tahun ke tahun. “Sinegritas antar jajaran Pemprov dan DPRD Provinsi mencapai kata sangat baik. Mengingat seringnya kedua belah pihak melakukan rapat dan evaluasi bersama terhadap pola pembangunan bagi rakyat. Kaltim ini wilayah yang sangat luas. Masih banyak daerah-daerah yang belum terjamah.

Sinegritas antara DPRD Provinsi Kaltim dan jajaran pemerintah provinsi harus sangat erat untuk terus mengeksplor pembangunan yang merata ke seluruh Kaltim,” kata Syahrun. (Humas DPRD Kaltim/adv/tos/oke)




Pewarta:

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014