Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemprov Kaltim menyambut baik terhadap kritik, saran dan masukan serta pertanyaan dalam kerangka perbaikan pembangunan Kaltim ke depan yang tertuang dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Penjelasan Keuangan RAPBD Kaltim 2015, yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kaltim, Jumat (8/8).
Demikian disampaikan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal pada Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim dengan agenda Tanggapan/Jawaban Pemprov Kaltim atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltim 2015, di Gedung DPRD Kaltim, Senin (11/8).
“Dengan adanya jawaban/tanggapan dari pemerintah daerah ini, diharapkan lebih memberikan kejelasan terhadap berbagai macam substansi yang disampaikan melalui pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD, sekaligus penyempurnaan terhadap langkah kebijakan yang berlandaskan prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam mengemban amanah rakyat Kaltim, khususnya dalam penyusunan RAPBD Kaltim 2015,†kata Mukmin.
Dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan dihadiri sekitar 27 anggota Dewan yang terhormat, Wagub Mukmin Faisyal bergantian dengan Asisten Administrasi Setprov Kaltim Dr Meiliana membacakan jawaban/tanggapan Pemprov terhadap pemandangan umum dari delapan fraksi di DPRD Kaltim.
Kedelapan fraksi tersebut, yakni Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi PPP, Fraksi Hanura-PDS dan Fraksi Patriot Bintang Demokrasi.
Salah satu yang menjadi sorotan beberapa fraksi adalah penurunan anggaran belanja daerah pada RAPBD Kaltim 2015, yakni Rp9,32 triliun atau turun sekitar Rp2,89 triliun (23,66 persen) dari pendapatan daerah APBD Kaltim 2014 setelah perubahan Rp12,21 triliun.
Selain itu, Fraksi Partai Golongan Karya meminta kepada Pemprov Kaltim agar dalam melakukan Penyusunan RAPBD 2015 harus memerhatikan permasalahan dan isu strategis daerah sebagaimana telah diidentifikasi pada RKPD, KUA dan PPAS 2015. Terutama untuk program-program prioritas yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Kemudian, yang menjadi sorotan dari fraksi lain, diantaranya tentang kelanjutan pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.
“Penurunan anggaran tidak menghalangi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, khususnya untuk program pembangunan pro rakyat yang menjadi prioritas, yang bertujuan untuk menyamaratakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kaltim,†pungkasnya. (Humas Prov Kaltim/her)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Demikian disampaikan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal pada Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim dengan agenda Tanggapan/Jawaban Pemprov Kaltim atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltim 2015, di Gedung DPRD Kaltim, Senin (11/8).
“Dengan adanya jawaban/tanggapan dari pemerintah daerah ini, diharapkan lebih memberikan kejelasan terhadap berbagai macam substansi yang disampaikan melalui pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD, sekaligus penyempurnaan terhadap langkah kebijakan yang berlandaskan prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam mengemban amanah rakyat Kaltim, khususnya dalam penyusunan RAPBD Kaltim 2015,†kata Mukmin.
Dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan dihadiri sekitar 27 anggota Dewan yang terhormat, Wagub Mukmin Faisyal bergantian dengan Asisten Administrasi Setprov Kaltim Dr Meiliana membacakan jawaban/tanggapan Pemprov terhadap pemandangan umum dari delapan fraksi di DPRD Kaltim.
Kedelapan fraksi tersebut, yakni Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi PPP, Fraksi Hanura-PDS dan Fraksi Patriot Bintang Demokrasi.
Salah satu yang menjadi sorotan beberapa fraksi adalah penurunan anggaran belanja daerah pada RAPBD Kaltim 2015, yakni Rp9,32 triliun atau turun sekitar Rp2,89 triliun (23,66 persen) dari pendapatan daerah APBD Kaltim 2014 setelah perubahan Rp12,21 triliun.
Selain itu, Fraksi Partai Golongan Karya meminta kepada Pemprov Kaltim agar dalam melakukan Penyusunan RAPBD 2015 harus memerhatikan permasalahan dan isu strategis daerah sebagaimana telah diidentifikasi pada RKPD, KUA dan PPAS 2015. Terutama untuk program-program prioritas yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Kemudian, yang menjadi sorotan dari fraksi lain, diantaranya tentang kelanjutan pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.
“Penurunan anggaran tidak menghalangi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, khususnya untuk program pembangunan pro rakyat yang menjadi prioritas, yang bertujuan untuk menyamaratakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kaltim,†pungkasnya. (Humas Prov Kaltim/her)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014