Samarinda (ANTARA Kaltim) - saat menyampaikan nota penjelasan keuangan rancangan APBD tahun 2015 dalam Rapat Paripurna ke 23 DPRD Kaltim, Jumat pekan lalu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menyebutkan belanja langsung tahun depan mencapai Rp5,61 triliun.

Alokasi belanja langsung itu akan didistribusikan ke masing-masing prioritas pembangunan di kabupaten dan kota se-Kaltim. Diantaranya, bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perencanaan pembangunan. Bidang perhubungan serta lingkungan hidup dan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, koperasi, penanaman modal serta pemuda dan olahraga, otonomi daerah, ketahanan dan kemandirian pangan serta pemberdayaan masyarakat.

Khusus bidang pendidikan dialokasikan dana sebesar Rp295,67 miliar untuk pencapaian sasaran yang ditetapkan dan diarahkan untuk perluasan serta akses peningkatan indeks pendidikan meliputi berbagai program prioritas.

Diantaranya, pendidikan anak usai dini dan wajib belajar 12 tahun,  pengembangan pendidikan non formal, peningkatan kualitas/mutu pendidik dan tenaga kependidikkan. Manajemen pelayanan pendidikan serta peningkatan pendidikan  dan pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia melalui bantuan baiaya pendidikan atau beasiswa.

Selain itu, pembangunan di bidang kesehatan yang alokasikan dana sebesar Rp580,13 miliar yang diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyehatan lingkungan dan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita.

Termasuk peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta jaminan kesehatan provinsi dan peningkatan alat kesehatan pada RSUD.

“Implementasi prioritas program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup, berkurangnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta menurunnya angka kekurangan gizi,” harap Gubernur Awang Faroek Ishak.

Sementara itu bidang pekerjaan umum dialokasikan sebesar Rp1,63 triliun terdiri dari kegiatan sumber daya air, bina marga, cipta karya serta penataan ruang. Pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan antardaerah khususnya untuk kawasan pedalaman dan perbatasan, serta pemenuhan prasarana dasar bagi masyarakat juga mendukung daya saing dan meningkatkan efesiensi distribusi barang dan jasa pada wilayah pusat kegiatan nasional (PKN),” jelas Awang Faroek Ishak.

Meliputi kawasan Balikpapan-Samarinda dalam pembangunan jalan tol, jalan KM 38-Semoi-Sepaku-Petung, Jembatan Pulau Balang dan Jembatan Kembar.

“Infrastruktur yang baik harus kita siapkan agar laju pertumbuhan investasi bergerak signifikan sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi,” papar Awang.
 
Dikemukakan Awang, jalan lintas Kalimantan dan jalan provnisi yang merupakan koridor ekonomi tetap menjadi prioritas pembangunan. Semantara itu untuk menjaga kondisi jalan mantap provinsi dilaksanakan program pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pembangunan bidang pekerjaan umum juga untuk pengembangan pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) daerah perbatasan serta penyediaan air baku dengan kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.

Sedangkan untuk mendukung swasembada beras dilakukan optimalisasi dan pemeliharaan jaringan daerah irigasi, pembangunan saluran primer dan sekunder.
Pengembangan perumahan dan pemenuhan air bersih dilaksanakan melalui revitalisasi rumah layak huni dan sarana prasarana dasar untuk masyarakat kurang mampu dan penyediaan air bersih.

“Pengembangan perumahan juga dilakukan dengan sasaran pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembangan kinerja pengeloaan air minum dan limbah,” ungkap Awang.

Berikutnya untuk bidang perencanaan pembangunan dialokasikan dana sebesar Rp60,13 miliar meliputi perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan perbatasan diarahkan untuk menghasilkan perencanaan program dan budgeting  (penganggaran) yang akuntabel.

Seperti pengembangan data/informasi kerjasama pembangunan antar daerah perencanaan pengembangan wilayah stategis dan cepat tumbuh. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

Khususnya dalam upaya pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah, sedangkan untuk pengembangan perbatasan diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan keterisolasian serta pertahanan keamanan.

Selanjutnya bidang perhubungan dialokasikan sebesar Rp243,88 miliar yang diarahkan untuk peningkatan layanan dan keandalan prasarana transportasi dalam rangka mendukung pergerakan orang, barang dan jasa dalam menunjang kegiatan perekonomian.

Pembangunan prasarana transportasi diprioritaskan untuk menciptakan  aksesibilitas dari dan menuju kawasan sentra produksi, industri maupun outlet. Guna mengurangi kesenjangan antar daerah dan keterisolasian pada kawasan perbatasan dan pedalaman dibangun bandara, pelabuhan laut serta dermaga sungai.

“Pembangunan pelabuhan Maloy Kutai Timur dan dermaga sungai serta Bandara Samarinda Baru, Bandara Maratua dan pengembangan bandara perbatasan Datah Dawai,” jelas Awang Faroek Ishak.

Selain itu, dilakukan pembangunan serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang dilakukan dengan pemasangan rambu-rambu, pagar pengaman dan marka jalan pada ruas jalan provinsi. (Humas Prov Kaltim/yans)

Pewarta:

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014