Samarinda (ANTARA Kaltim) - Setelah mendapat sinyal dukungan sangat kuat dari pemerintah pusat, Pemprov Kaltim mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang masih menghambat terkait pembangunan jalan tol. Persoalan lahan yang hingga kini masih menjadi kendala diupayakan segera dirampungkan.
"Hari ini (kemarin), kami mengundang Walikota Balikpapan, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dan Walikota Samarinda untuk membahas persoalan lahan yang masih belum bisa kita selesaikan. Kita juga meminta pertimbangan Kakanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kaltim dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk membantu memudahkan upaya pembebasan lahan untuk jalan tol," kata Gubernur Awang Faroek Ishak usai memimpin rapat koordinasi untuk pembebasan lahan jalan tol di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur, Senin (7/7).
Secara keseluruhan pembebasan lahan untuk lima paket pekerjaan jalan tol telah mencapai angka 83 persen atau 82 kilometer dari keseluruhan panjang jalan tol 99,02 kilometer. Rinciannya adalah 90 persen untuk paket I, 99 persen untuk paket II, 92 persen untuk paket III, 64 persen untuk paket IV dan 55 persen untuk paket V.
Karena itu, Gubernur Awang Faroek Ishak menyerukan kepada Walikota Balikpapan, Walikota Samarinda dan Bupati Kukar untuk segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang masih belum rampung hingga saat ini. Gubernur bahkan mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama mempercepat pembangunan jalan tol dan membebaskan lahan-lahan yang masih belum diselesaikan.
"Saya ingin mengajak Walikota Balikpapan dan Samarinda serta Bupati Kukar untuk bersama-sama ke lapangan menyelesaikan pembebasan lahan ini. Kita juga berharap masyarakat bekerja sama untuk mewujudkan jalan tol ini," kata Awang Faroek.
Apresiasi diberikan Gubernur Awang Faroek kepada jajaran TNI yang secara khusus memberi jalan demi kelancaran pembangunan jalan tol, yang siap pindah dari lokasi perumahan yang kemungkinan akan dilintasi jalur tol paket V.
"Jalan tol melintasi Asrama Batalyon, mereka bersedia pindah. Kita harus berterima kasih kepada TNI dan anggota-anggotanya. Selanjutnya yang harus kita pikirkan sekarang adalah memberi kompensasi. Kita akan bangunkan rumah pengganti, termasuk jalan menuju perumahan baru yang akan dibangun nanti," puji Awang Faroek.
Awang menambahkan, secepatnya tender dari alokasi dana APBN sebesar Rp1 triliun akan dilakukan. Sedangkan lahan yang sudah clear akan langsung ditender. Tender akan diarahkan untuk paket V (Balikpapan – kilometer 13) dan paket I (kilometer 13 - Samboja). Setelah tender baru nanti, pemerintah selanjutnya akan fokus untuk menguatkan proses pembebasan lahan mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Sementara persoalan jalan tol yang melintasi hutan lindung dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto juga sudah selesai. Sehingga pembangunan jalan tol secara hukum sudah tidak menemui kendala. Hutan Lindung Sungai Manggar sudah selesai sepanjang 8,2 kilometer, Tahura I 3,46 kilometer dan Tahura II 21,61 kilometer.
"Keputusan Menhut sudah ada untuk hutan lindung. Sedangkan untuk trase Tahura sudah mendapat persetujuan DPR RI dan saat ini dalam proses administrasi di Menhut. Jadi sudah tidak ada masalah lagi. Tinggal lahan tersisa segera kita selesaikan dan hingga proses lanjutan bisa lebih mulus kita selesaikan," kata gubernur.
Selain mendapat dukungan APBN, kelanjutan proyek jalan tol juga akan lebih cerah menyusul kemungkinan kerjasama yang akan dilakukan dengan salah satu BUMN yang sangat berpengalaman dalam pembangunan jalan tol, yakni PT Jasa Marga.
"Jasa Marga tidak akan mengerjakan satu atau dua paket pekerjaan, tapi semua paket jalan tol akan dikerjakan Jasa Marga," yakin Awang.
Rapat koordinasi kemarin dihadiri Kajati Kaltim Amri Sata, Kakanwil BPN Made Ngurah P, Wali Kota Balikpapan Rizal Efendi dan Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail. Sementara dari jajaran Pemprov Kaltim hadir Plt Sekprov Kaltim Rusmadi, Asisten Ekonomi Pembangunan HM Sa'bani, Kepala Dinas PU Kaltim HM Taufik Fauzi dan sejumlah pejabat terkait lain. (Humas Prov Kaltim/sul).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Hari ini (kemarin), kami mengundang Walikota Balikpapan, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dan Walikota Samarinda untuk membahas persoalan lahan yang masih belum bisa kita selesaikan. Kita juga meminta pertimbangan Kakanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kaltim dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk membantu memudahkan upaya pembebasan lahan untuk jalan tol," kata Gubernur Awang Faroek Ishak usai memimpin rapat koordinasi untuk pembebasan lahan jalan tol di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur, Senin (7/7).
Secara keseluruhan pembebasan lahan untuk lima paket pekerjaan jalan tol telah mencapai angka 83 persen atau 82 kilometer dari keseluruhan panjang jalan tol 99,02 kilometer. Rinciannya adalah 90 persen untuk paket I, 99 persen untuk paket II, 92 persen untuk paket III, 64 persen untuk paket IV dan 55 persen untuk paket V.
Karena itu, Gubernur Awang Faroek Ishak menyerukan kepada Walikota Balikpapan, Walikota Samarinda dan Bupati Kukar untuk segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang masih belum rampung hingga saat ini. Gubernur bahkan mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama mempercepat pembangunan jalan tol dan membebaskan lahan-lahan yang masih belum diselesaikan.
"Saya ingin mengajak Walikota Balikpapan dan Samarinda serta Bupati Kukar untuk bersama-sama ke lapangan menyelesaikan pembebasan lahan ini. Kita juga berharap masyarakat bekerja sama untuk mewujudkan jalan tol ini," kata Awang Faroek.
Apresiasi diberikan Gubernur Awang Faroek kepada jajaran TNI yang secara khusus memberi jalan demi kelancaran pembangunan jalan tol, yang siap pindah dari lokasi perumahan yang kemungkinan akan dilintasi jalur tol paket V.
"Jalan tol melintasi Asrama Batalyon, mereka bersedia pindah. Kita harus berterima kasih kepada TNI dan anggota-anggotanya. Selanjutnya yang harus kita pikirkan sekarang adalah memberi kompensasi. Kita akan bangunkan rumah pengganti, termasuk jalan menuju perumahan baru yang akan dibangun nanti," puji Awang Faroek.
Awang menambahkan, secepatnya tender dari alokasi dana APBN sebesar Rp1 triliun akan dilakukan. Sedangkan lahan yang sudah clear akan langsung ditender. Tender akan diarahkan untuk paket V (Balikpapan – kilometer 13) dan paket I (kilometer 13 - Samboja). Setelah tender baru nanti, pemerintah selanjutnya akan fokus untuk menguatkan proses pembebasan lahan mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Sementara persoalan jalan tol yang melintasi hutan lindung dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto juga sudah selesai. Sehingga pembangunan jalan tol secara hukum sudah tidak menemui kendala. Hutan Lindung Sungai Manggar sudah selesai sepanjang 8,2 kilometer, Tahura I 3,46 kilometer dan Tahura II 21,61 kilometer.
"Keputusan Menhut sudah ada untuk hutan lindung. Sedangkan untuk trase Tahura sudah mendapat persetujuan DPR RI dan saat ini dalam proses administrasi di Menhut. Jadi sudah tidak ada masalah lagi. Tinggal lahan tersisa segera kita selesaikan dan hingga proses lanjutan bisa lebih mulus kita selesaikan," kata gubernur.
Selain mendapat dukungan APBN, kelanjutan proyek jalan tol juga akan lebih cerah menyusul kemungkinan kerjasama yang akan dilakukan dengan salah satu BUMN yang sangat berpengalaman dalam pembangunan jalan tol, yakni PT Jasa Marga.
"Jasa Marga tidak akan mengerjakan satu atau dua paket pekerjaan, tapi semua paket jalan tol akan dikerjakan Jasa Marga," yakin Awang.
Rapat koordinasi kemarin dihadiri Kajati Kaltim Amri Sata, Kakanwil BPN Made Ngurah P, Wali Kota Balikpapan Rizal Efendi dan Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail. Sementara dari jajaran Pemprov Kaltim hadir Plt Sekprov Kaltim Rusmadi, Asisten Ekonomi Pembangunan HM Sa'bani, Kepala Dinas PU Kaltim HM Taufik Fauzi dan sejumlah pejabat terkait lain. (Humas Prov Kaltim/sul).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014