Jakarta (ANTARA Kaltim) – Pembahasan menarik terjadi kala Komisi IV DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta. Sejumlah fakta tersingkap terkaitnya minimnya perhatiaan pemerintah akan pentingnya eksistensi lembaga yang mengawasi tindak-tanduk dan perlakuan terhadap anak ini. Rombongan yang diketuai oleh Ahmad Abdullah dengan anggota Waris Husein, Zain Taufik Nurrohman, Leliyanti Ilyas, Abdul Jalil Fatah, Yakob Ukung, Masitah dan Mudiyat Noor ini diterima oleh Komisioner KPAI, Titik Haryati didampingi Sekretaris KPAI Erlinda dan Ketua Divisi Kajian dan telaah KPAI, Maria Ulfah Anshor.
Sejak menyeruaknya kasus pelecehan seksual anak di Jakarta International School (JIS), seakan membuka mata negeri betapa keamanan anak di negeri ini masih lemah. Izin JIS yang dipertanyakan serta upaya kekebalan hukum yang di klaim oleh sederet bule pengajar di sekolah itu juga membuktikan bahwa pemerintah kita belum tegas dan pilih kasih dalam menegakkan hukum.
“Kondisinya di Kaltim sebenarnya lebih kompleks. Tak hanya dugaan pelecehan seksual di sekolah umum, kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak jalanan dan pekerja dibawah umur, penanganannya masih menjadi PR besar di kaltim,†ungkap Ketua Rombongan, Ahmad Abdullah.
Diketahui, meski sudah dibentuk di tingkat provinsi, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim, belum terdengar gemanya. Jangan sosialisasi program, koordinasi dengan KPAI pun belum pernah dilakukan. Malah dilintas kabupaten/kota, baru Kukar Kartanegara yang intens berkoordinasi dengan KPAI. Akhir-akhir ini, Kukar memang sedang menggalakkan daerah bebas pekerja anak di Kukar.
“Melihat tupoksinya, sebenarnya KPAI dan DPRD punya tugas yang sama yakni pengawasan terhadap kondisi anak di daerah. Hanya saja, KPAI lebih spesifik sedangkan DPRD lebih kepada dukungan anggaran dan kebijakan perda,†papar Maria Ulfah Anshor.
DPRD Kaltim lewat Komisi IV wajib waspada. Data kenaikan pelecehan, kekerasan dan eksploitasi anak nasional yang meningkat lebih dari 20% dalam kurun 2 tahun terakhir, menjadi sinyal serius bahwa peran KPAI di daerah, adalah mutlak.
KPAI memang berada dalam sorotan media setelah tindakan beraninya mengungkap pelecehan seksual anak di JIS direspons positif oleh masyarakat. Bahkan kasus itu menjadi gong terkuaknya kasus selama diseantero negeri.
“Bayangkan, dengan pengawalan yang begitu ketat berikut fasilitas yang komplit, JIS begitu mudah ditembusi oknum pelaku pedofilia. Nah, bagaimana nasib sekolah umum dinegeri ini? Apa jaminan jika anak kita disekolah yang harusnya mendapat bekal pendidikan harus menerima perlakuan tak senonoh yang membekas seumur hidup?†urai Sekretaris KPAI Erlinda yang wajahnya akhir-akhir ini kerap tampil di media cetak dan elektronik.
Tak lantas menyalahkan pihak sekolah dan stafnya, Abdul Jalil Fatah lebih menyorot faktor lain yang menurutnya juga lepas dari pengawasan pemerintah. “Teknologi kini jadi pembeda kualitas moral anak negeri modern dengan generasi sebelumnya. Meski kerap kita mendengungkan keimanan menjadi benteng terkuat di lintas keluarga. Tetap saja tak berarti apa-apa jika orang tuanya justru tidak mengajarkan cara beribadah yang baik terhadap anak,†paparnya.
Ia bahkan mengusulkan, lewat masukan dari KPAI, pengawasan terhadap anak dilakukan hingga ditingkat RT, bahkan bila diperlukan, dibentuk satgas khusus. “Jika ada tanda-tanda perlakuan menyimpang terhadap anak atau tingkah laku menyimpang dari anak itu sendiri, langsung direspons oleh satgas itu,†usulnya.
Lebih jauh, kembali peran pemerintah sangat diharapkan. Meski KPAI sudah siap dengan programnya, tak semua pemerintah daerah siap mendukungnya. Apalagi draf dukungan itu melibatkan SDM khusus dan infrastruktur serta kucuran dana yang tidak sedikit.
“Saya kira untuk membangun SDM penerus bangsa, tidak boleh terpaku pada anggaran. Ini berbicara soal masa depan bangsa. Sayangnya, lembaga sejenis ini di daerah, kebijakannya selalu berubah mengikuti pergantian pimpinan daerahg. Seharusnya siapapun pemimpinnya, daerah sudah harus komit bahwa program pembinaan anak, adalah salah satu program vital yang perlakuannya harus regular,†timpal Leliyanti Ilyas.
Kaltim sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga harusnya lebih waspada. Selain berhadapan dengan ancaman kekerasan seksual, eksploitasi anak dan pekerja dibawah umur, kaltim sudah sudah muali dipusingkan dengan kasus pengguna narkoba yang lebih dari 40% adalah anak-anak dan pelajar.
“Kunci utamanya memang di pemerintah. Jika SKPD terkait sudah siap menjalankan program. Dan telah menjalin koordinasi baik dengan daerah, sudah semestinya mendapat dukungan disemua lini. Terutama anggaran. Kaltim, selama ini selalu konsen akan kondisi anak. Kunjungan ini sekaligus menjadi pembuka agar KPAI nantinya bisa membentuk lembaga yang sama di semua kabupaten/kota kaltim. Tentu saja, DPRD akan mendukung penuh baik dari sisi anggaran maupun perda,†beber anggota rombongan lainnya, Yakob Ukung. (Humas DPRD Kaltim/adv/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Sejak menyeruaknya kasus pelecehan seksual anak di Jakarta International School (JIS), seakan membuka mata negeri betapa keamanan anak di negeri ini masih lemah. Izin JIS yang dipertanyakan serta upaya kekebalan hukum yang di klaim oleh sederet bule pengajar di sekolah itu juga membuktikan bahwa pemerintah kita belum tegas dan pilih kasih dalam menegakkan hukum.
“Kondisinya di Kaltim sebenarnya lebih kompleks. Tak hanya dugaan pelecehan seksual di sekolah umum, kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak jalanan dan pekerja dibawah umur, penanganannya masih menjadi PR besar di kaltim,†ungkap Ketua Rombongan, Ahmad Abdullah.
Diketahui, meski sudah dibentuk di tingkat provinsi, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim, belum terdengar gemanya. Jangan sosialisasi program, koordinasi dengan KPAI pun belum pernah dilakukan. Malah dilintas kabupaten/kota, baru Kukar Kartanegara yang intens berkoordinasi dengan KPAI. Akhir-akhir ini, Kukar memang sedang menggalakkan daerah bebas pekerja anak di Kukar.
“Melihat tupoksinya, sebenarnya KPAI dan DPRD punya tugas yang sama yakni pengawasan terhadap kondisi anak di daerah. Hanya saja, KPAI lebih spesifik sedangkan DPRD lebih kepada dukungan anggaran dan kebijakan perda,†papar Maria Ulfah Anshor.
DPRD Kaltim lewat Komisi IV wajib waspada. Data kenaikan pelecehan, kekerasan dan eksploitasi anak nasional yang meningkat lebih dari 20% dalam kurun 2 tahun terakhir, menjadi sinyal serius bahwa peran KPAI di daerah, adalah mutlak.
KPAI memang berada dalam sorotan media setelah tindakan beraninya mengungkap pelecehan seksual anak di JIS direspons positif oleh masyarakat. Bahkan kasus itu menjadi gong terkuaknya kasus selama diseantero negeri.
“Bayangkan, dengan pengawalan yang begitu ketat berikut fasilitas yang komplit, JIS begitu mudah ditembusi oknum pelaku pedofilia. Nah, bagaimana nasib sekolah umum dinegeri ini? Apa jaminan jika anak kita disekolah yang harusnya mendapat bekal pendidikan harus menerima perlakuan tak senonoh yang membekas seumur hidup?†urai Sekretaris KPAI Erlinda yang wajahnya akhir-akhir ini kerap tampil di media cetak dan elektronik.
Tak lantas menyalahkan pihak sekolah dan stafnya, Abdul Jalil Fatah lebih menyorot faktor lain yang menurutnya juga lepas dari pengawasan pemerintah. “Teknologi kini jadi pembeda kualitas moral anak negeri modern dengan generasi sebelumnya. Meski kerap kita mendengungkan keimanan menjadi benteng terkuat di lintas keluarga. Tetap saja tak berarti apa-apa jika orang tuanya justru tidak mengajarkan cara beribadah yang baik terhadap anak,†paparnya.
Ia bahkan mengusulkan, lewat masukan dari KPAI, pengawasan terhadap anak dilakukan hingga ditingkat RT, bahkan bila diperlukan, dibentuk satgas khusus. “Jika ada tanda-tanda perlakuan menyimpang terhadap anak atau tingkah laku menyimpang dari anak itu sendiri, langsung direspons oleh satgas itu,†usulnya.
Lebih jauh, kembali peran pemerintah sangat diharapkan. Meski KPAI sudah siap dengan programnya, tak semua pemerintah daerah siap mendukungnya. Apalagi draf dukungan itu melibatkan SDM khusus dan infrastruktur serta kucuran dana yang tidak sedikit.
“Saya kira untuk membangun SDM penerus bangsa, tidak boleh terpaku pada anggaran. Ini berbicara soal masa depan bangsa. Sayangnya, lembaga sejenis ini di daerah, kebijakannya selalu berubah mengikuti pergantian pimpinan daerahg. Seharusnya siapapun pemimpinnya, daerah sudah harus komit bahwa program pembinaan anak, adalah salah satu program vital yang perlakuannya harus regular,†timpal Leliyanti Ilyas.
Kaltim sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga harusnya lebih waspada. Selain berhadapan dengan ancaman kekerasan seksual, eksploitasi anak dan pekerja dibawah umur, kaltim sudah sudah muali dipusingkan dengan kasus pengguna narkoba yang lebih dari 40% adalah anak-anak dan pelajar.
“Kunci utamanya memang di pemerintah. Jika SKPD terkait sudah siap menjalankan program. Dan telah menjalin koordinasi baik dengan daerah, sudah semestinya mendapat dukungan disemua lini. Terutama anggaran. Kaltim, selama ini selalu konsen akan kondisi anak. Kunjungan ini sekaligus menjadi pembuka agar KPAI nantinya bisa membentuk lembaga yang sama di semua kabupaten/kota kaltim. Tentu saja, DPRD akan mendukung penuh baik dari sisi anggaran maupun perda,†beber anggota rombongan lainnya, Yakob Ukung. (Humas DPRD Kaltim/adv/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014