Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dalam lima tahun ke depan, proyeksi pendapatan dana perimbangan hanya Rp 2,8 triliun. Ini menurun drastis karena pada 2013 dana perimbangan yang diperoleh Kaltim mencapai Rp 5,34 triliun.
Hal ini diungkapkan juru bicara Fraksi Demokrat Windy Imelda dalam pemandangan umum fraksinya saat Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim.
Pemandangan Umum Fraksi Demokrat sebagai tanggapan atas penyampaian Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018.
Soal menurunnya dana perimbangan ini, Windy memaparkan hal tersebut disebabkan adanya penurunan dari bagi hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan yang telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, dan moratorium perizinan pembukaan lahan pertambangan dan kehutanan.
“Penyebab lainnya dari dana perimbangan hasil bukan pajak yang meliputi pembatasan jumlah produksi oleh pemerintah, harga batu bara dan permintaan yang cenderung menurun karena habis,†urai Windy.
Selain itu Windy menjabarkan bahwa proyeksi pendapatan keseluruhan Provinsi Kaltim yang digambarkan hampir tidak ada kenaikan secara signifikan hingga akhir tahun 2018, bahkan turun dibanding tahun 2014.
“Tahun 2014 diperoleh pendapatan sebesar Rp 10,335 triliun dan pada tahun 2018 pendapatan diperkirakan Rp 8,956 triliun,†papar Windy.
Hingga kini Windy menyampaikan bahwa perekonomian Provinsi Kaltim masih sangat bergantung dengan sumber daya alam tak terbarui terutama minyak, gas, dan batubara.
Menurut Windy, hal tersebut akan menjadi sebuah masalah utama jika sumber daya alam tak terbarui tersebut semakin menipis dan pemerintah belum maksimal mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis lain yang menunjang perekonomian.
“Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa migas mencapai 5,17 persen pada tahun 2013. Tahun 2010-2012 pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa migas berada pada posisi dua digit, di atas 11 persen,†katanya.
Lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa migas dan batubara jauh lebih besar yaitu 7,47 persen pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi dengan migas Kaltim yang menurun sejak 2010. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara meningkat dari 2010-2012 yaitu masing-masing, 7,93 persen, 8,77 persen dan 10,14 persen.
Fraksi Demokrat menyimpulkan bahwa indeks tersebut dalam kurun waktu 2011-2012 mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat secara horisontal di Provinsi Kaltim mengalami penambahan ketimpangan. (Humas DPRD kaltim/adv/aul/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Hal ini diungkapkan juru bicara Fraksi Demokrat Windy Imelda dalam pemandangan umum fraksinya saat Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim.
Pemandangan Umum Fraksi Demokrat sebagai tanggapan atas penyampaian Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018.
Soal menurunnya dana perimbangan ini, Windy memaparkan hal tersebut disebabkan adanya penurunan dari bagi hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan yang telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, dan moratorium perizinan pembukaan lahan pertambangan dan kehutanan.
“Penyebab lainnya dari dana perimbangan hasil bukan pajak yang meliputi pembatasan jumlah produksi oleh pemerintah, harga batu bara dan permintaan yang cenderung menurun karena habis,†urai Windy.
Selain itu Windy menjabarkan bahwa proyeksi pendapatan keseluruhan Provinsi Kaltim yang digambarkan hampir tidak ada kenaikan secara signifikan hingga akhir tahun 2018, bahkan turun dibanding tahun 2014.
“Tahun 2014 diperoleh pendapatan sebesar Rp 10,335 triliun dan pada tahun 2018 pendapatan diperkirakan Rp 8,956 triliun,†papar Windy.
Hingga kini Windy menyampaikan bahwa perekonomian Provinsi Kaltim masih sangat bergantung dengan sumber daya alam tak terbarui terutama minyak, gas, dan batubara.
Menurut Windy, hal tersebut akan menjadi sebuah masalah utama jika sumber daya alam tak terbarui tersebut semakin menipis dan pemerintah belum maksimal mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis lain yang menunjang perekonomian.
“Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa migas mencapai 5,17 persen pada tahun 2013. Tahun 2010-2012 pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa migas berada pada posisi dua digit, di atas 11 persen,†katanya.
Lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa migas dan batubara jauh lebih besar yaitu 7,47 persen pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi dengan migas Kaltim yang menurun sejak 2010. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara meningkat dari 2010-2012 yaitu masing-masing, 7,93 persen, 8,77 persen dan 10,14 persen.
Fraksi Demokrat menyimpulkan bahwa indeks tersebut dalam kurun waktu 2011-2012 mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat secara horisontal di Provinsi Kaltim mengalami penambahan ketimpangan. (Humas DPRD kaltim/adv/aul/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014