Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua Forum Komunikasi Kalimantan (FKK) KH Amidhan mengatakan bahwa hasil yang diperoleh dari Pulau Kalimantan "dihitung" oleh pemerintah pusat, tetapi keberadaan tokoh dari pulau tersebut tidak diperhitungkan untuk kepemimpinan secara nasional.
"Coba lihat dan cermati, betapa besarnya penghasilan dari Kalimantan untuk nasional karena sumberdaya alam di Kalimantan memang banyak, tetapi selama ini dari seluruh Kalimantan hanya ada satu menteri untuk menentukan kebijakan nasional," ujarnya di Samarinda, Kamis.
Untuk itu, lanjut Amidhan yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini harus ada tokoh dari Kalimantan yang bisa andil untuk menjadi calon wakil presiden.
Menurutnya, dalam pembangunan Indonesia ke depan memerlukan pemimpin yang mampu mengambil keputusan cepat, tepat, dan adil.
Pemimpin tersebut harus mampu mengendalikan kesimbangan pembangunan yang berkeadilan antara pusat dan daerah, mampu menjaga keutuhan NKRI, integritas, kedaulatan, kemandirian, dan martabat bangsa.
Pemimpin mendatang harus seorang negarawan yang visioner, mengerti masalah di daerah dan tingkat nasional dan menciptakan solusi berkeadilan, termasuk mampu menciptakan rasa aman.
"Untuk itu, kami mengusung Isran Noor yang kini Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sebagai calon wakil presiden (cawapres), apalagi beliau sudah didukung 510 bupati dan wali kota untuk maju sebagai cawapres," kata Amidhan.
Saat ini, kata dia lagi, arah kebijakan reformasi semakin dipertanyakan karena tidak mampu mengatasi ketimpangan sosial ekonomi yang cenderung semakin melebar.
Setelah gerakan reformasi berjalan 15 tahun, ketimpangan ekonomi dan pembangunan ternyata tidak berkurang. Keluhan masyarakat bermunculan karena realitas pembangunan ekonomi dan politik semakin jauh dari cita-cita gerakan reformasi.
Seperti di bidang politik banyak terjadi kegaduhan, sedangkan di bidang ekonomi pembangunan terlihat ketimbangan di sejumlah daerah.
Kesenjangan melebar antara kelompok kaya dan miskin, antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, termasuk ketimpangan yang terjadi di Pulau Kalimantan.
Dalam kesenjangan itu, kata dia lagi, kekayaan dan pembangunan yang pesat menumpuk hanya di Jawa dan di segelintir daerah lain. Sementara di Kalimantan, jutaan orang harus bergelut dalam keterbatasan karena minimnya pembangunan dan infrastruktur. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Coba lihat dan cermati, betapa besarnya penghasilan dari Kalimantan untuk nasional karena sumberdaya alam di Kalimantan memang banyak, tetapi selama ini dari seluruh Kalimantan hanya ada satu menteri untuk menentukan kebijakan nasional," ujarnya di Samarinda, Kamis.
Untuk itu, lanjut Amidhan yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini harus ada tokoh dari Kalimantan yang bisa andil untuk menjadi calon wakil presiden.
Menurutnya, dalam pembangunan Indonesia ke depan memerlukan pemimpin yang mampu mengambil keputusan cepat, tepat, dan adil.
Pemimpin tersebut harus mampu mengendalikan kesimbangan pembangunan yang berkeadilan antara pusat dan daerah, mampu menjaga keutuhan NKRI, integritas, kedaulatan, kemandirian, dan martabat bangsa.
Pemimpin mendatang harus seorang negarawan yang visioner, mengerti masalah di daerah dan tingkat nasional dan menciptakan solusi berkeadilan, termasuk mampu menciptakan rasa aman.
"Untuk itu, kami mengusung Isran Noor yang kini Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sebagai calon wakil presiden (cawapres), apalagi beliau sudah didukung 510 bupati dan wali kota untuk maju sebagai cawapres," kata Amidhan.
Saat ini, kata dia lagi, arah kebijakan reformasi semakin dipertanyakan karena tidak mampu mengatasi ketimpangan sosial ekonomi yang cenderung semakin melebar.
Setelah gerakan reformasi berjalan 15 tahun, ketimpangan ekonomi dan pembangunan ternyata tidak berkurang. Keluhan masyarakat bermunculan karena realitas pembangunan ekonomi dan politik semakin jauh dari cita-cita gerakan reformasi.
Seperti di bidang politik banyak terjadi kegaduhan, sedangkan di bidang ekonomi pembangunan terlihat ketimbangan di sejumlah daerah.
Kesenjangan melebar antara kelompok kaya dan miskin, antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, termasuk ketimpangan yang terjadi di Pulau Kalimantan.
Dalam kesenjangan itu, kata dia lagi, kekayaan dan pembangunan yang pesat menumpuk hanya di Jawa dan di segelintir daerah lain. Sementara di Kalimantan, jutaan orang harus bergelut dalam keterbatasan karena minimnya pembangunan dan infrastruktur. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014