Samarinda (ANTARA Kaltim) - Beberapa perkampungan di pedalaman Kalimantan Timur belum mengalami perubahan sejak zaman orde baru. Hingga sekarang warga belum menikmati kemajuan dan fasilitas yang signifikan. Yang membedakan perkampungan tersebut dengan ladang masyarakat yaitu bangunan-bangunan rumah yang sederhana, jauh dari kesan mewah sebagaimana layaknya perumahan di daerah perkotaan pada umumnya.
Demikian dikemukakan Anggota DPRD Kaltim Nicolas Pangeran. Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini berpendapat hal ini adalah pekerjaan rumah pemerintah yang tak kunjung selesai.
“Padahal potensi ekonomi dan sumber penghasilan di beberapa kecamatan yang ada di pedalaman Kaltim cukup banyak. Seperti hasil hutan dan hasil perkebunan. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penanaman kelapa sawit sudah mulai berproduksi kontinyu. Namun fasilitas umum yang ada sangat jauh dari harapan masyarakat pedalaman. Terutama fasilitas air bersih, sangat jauh dari kata layak.
Padahal pedalaman juga merupakan wilayah Indonesia dan Kalimantan Timur, yang juga berhak mendapatkan fasilitas pembangunan, terutama air bersih,†ucapnya.
Salah satu penyebabnya minimnya fasilitas air bersih di pedalaman adalah sulitnya akses transportasi. Selama ini, masyarakat berteriak kepada pemerintah untuk serius memperhatikan pembangunan infrastruktur.
“Air bersih ini adalah hal yang sangat vital bagi masyarakat, terutama untuk kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Air yang ada di pedalaman tidak layak konsumsi, juga sangat berbahaya untuk kesehatan,†katanya. Tidak hanya persoalan air bersih, masalah lain yang terkait infrastruktur di pedalaman Kaltim juga masih jauh dari perhatian pemerintah daerah.
“Pemerintah harus bersikap adil soal pemerataan pembangunan antara kota dengan dengan pedalaman. Jangan biarkan masyarakat di sana berteriak-teriak untuk meminta keadilan terkait infrastruktur ini. Kita semua sangat berharap kepada pemerintah baik provinsi dan daerah untuk dapat memberikan perhatian kepada masyarakat pedalaman. Jika dibiarkan berlarut-larut masyarakat pasti akan kecewa, dan tentunya akan berdampak buruk bagi citra pemerintah,†tegas Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Kaltim ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Demikian dikemukakan Anggota DPRD Kaltim Nicolas Pangeran. Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini berpendapat hal ini adalah pekerjaan rumah pemerintah yang tak kunjung selesai.
“Padahal potensi ekonomi dan sumber penghasilan di beberapa kecamatan yang ada di pedalaman Kaltim cukup banyak. Seperti hasil hutan dan hasil perkebunan. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penanaman kelapa sawit sudah mulai berproduksi kontinyu. Namun fasilitas umum yang ada sangat jauh dari harapan masyarakat pedalaman. Terutama fasilitas air bersih, sangat jauh dari kata layak.
Padahal pedalaman juga merupakan wilayah Indonesia dan Kalimantan Timur, yang juga berhak mendapatkan fasilitas pembangunan, terutama air bersih,†ucapnya.
Salah satu penyebabnya minimnya fasilitas air bersih di pedalaman adalah sulitnya akses transportasi. Selama ini, masyarakat berteriak kepada pemerintah untuk serius memperhatikan pembangunan infrastruktur.
“Air bersih ini adalah hal yang sangat vital bagi masyarakat, terutama untuk kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Air yang ada di pedalaman tidak layak konsumsi, juga sangat berbahaya untuk kesehatan,†katanya. Tidak hanya persoalan air bersih, masalah lain yang terkait infrastruktur di pedalaman Kaltim juga masih jauh dari perhatian pemerintah daerah.
“Pemerintah harus bersikap adil soal pemerataan pembangunan antara kota dengan dengan pedalaman. Jangan biarkan masyarakat di sana berteriak-teriak untuk meminta keadilan terkait infrastruktur ini. Kita semua sangat berharap kepada pemerintah baik provinsi dan daerah untuk dapat memberikan perhatian kepada masyarakat pedalaman. Jika dibiarkan berlarut-larut masyarakat pasti akan kecewa, dan tentunya akan berdampak buruk bagi citra pemerintah,†tegas Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Kaltim ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014