Samarinda (ANTARA Kaltim) – Sebagai anggota pansus Pembahas Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah, khususnya membahas daerah perbatasan dan akan disahkan raperda mengenai perlindungan di wilayah perbatasan, Abdul Djalil Fattah mengharapkan personil-personil yang akan membantu dibentuknya raperda ini fokus hingga raperda tersebut rampung. Harapannya, semua yang menggodok raperda tersebut harus mengetahui serta memiliki pengalaman terkait kondisi di perbatasan.
Menurut Djalil, sudah berpuluh-puluh tahun kondisi disana tidak dalam kondisi membanggakan. “Tidak sedikit masyarakat yang mengeluh mengenai permasalahan di wilayah perbatasan. Contoh saja harga barang termasuk Kalimantan Utara yang melambung tinggi. Bagaimana masyarakat dapat hidup sejahtera, padahal Negara kita merupakan Negara merdeka, namun kemerdekaan di perbatasan berkata lain,†bebernya. Disisi lain ia juga mengeluhkan kondisi generasi muda disana yang sudah popular dengan istilah ‘Garuda di dadaku, ringgit di Kantongku’. Sangat miris saya mendengarnya, semoga pemerintah yang mendengar juga mengambil langkah tepat untuk menangani permasalahan ini†urai Djalil.
Faktanya, seperti diwilayah Krayan dan Sebatik, mata uang ringgit memnag lebih popular dan lebih sering digunakan ketimbang rupiah. Ini bersinggungan dengan masih bergantungnya wilayah itu dengan pasokan sembako dan bahan kebutuhan lainnya dari Malaysia. “Pemerintah pusat seharusnya bertanggung jawab membuat rencana kerja terhadap pembangunan di wilayah perbatasan yang tepat. Karena persoalan perbatasan sudah menjadi permasalahan nasional,†ucap Djalil.
Menurut Djali, apabila pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap wilayah perbatasan, selai berarti juga menjaga asset negara serta potensi sumber daya alam yang ternyata melimpah disana.
“Pemerintah pusat dapat dikatakan hanya duduk di belakang meja.Ttidak memahami kondisi di wilayah perbatasan. Mungkin jika warga kita disana lebih memilih Malaysia sebagai Negara mereka, barulah pemerintah sadar akan minimnya perhatian.Saya mengharapkan badan-badan terkait seperti BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Menteri Luar Negeri, PU, dan Disperindagkop untuk turun ke lapangan melihat potensi sumber daya alam disana. Jangan sampai Negara tetangga yang memberikan perhatian lebih dan akhirnya menuai untung dari potensi yang bisa dikelola,†pungkas Djalil. (Humas DPRD Kaltim/aul/dhi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Menurut Djalil, sudah berpuluh-puluh tahun kondisi disana tidak dalam kondisi membanggakan. “Tidak sedikit masyarakat yang mengeluh mengenai permasalahan di wilayah perbatasan. Contoh saja harga barang termasuk Kalimantan Utara yang melambung tinggi. Bagaimana masyarakat dapat hidup sejahtera, padahal Negara kita merupakan Negara merdeka, namun kemerdekaan di perbatasan berkata lain,†bebernya. Disisi lain ia juga mengeluhkan kondisi generasi muda disana yang sudah popular dengan istilah ‘Garuda di dadaku, ringgit di Kantongku’. Sangat miris saya mendengarnya, semoga pemerintah yang mendengar juga mengambil langkah tepat untuk menangani permasalahan ini†urai Djalil.
Faktanya, seperti diwilayah Krayan dan Sebatik, mata uang ringgit memnag lebih popular dan lebih sering digunakan ketimbang rupiah. Ini bersinggungan dengan masih bergantungnya wilayah itu dengan pasokan sembako dan bahan kebutuhan lainnya dari Malaysia. “Pemerintah pusat seharusnya bertanggung jawab membuat rencana kerja terhadap pembangunan di wilayah perbatasan yang tepat. Karena persoalan perbatasan sudah menjadi permasalahan nasional,†ucap Djalil.
Menurut Djali, apabila pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap wilayah perbatasan, selai berarti juga menjaga asset negara serta potensi sumber daya alam yang ternyata melimpah disana.
“Pemerintah pusat dapat dikatakan hanya duduk di belakang meja.Ttidak memahami kondisi di wilayah perbatasan. Mungkin jika warga kita disana lebih memilih Malaysia sebagai Negara mereka, barulah pemerintah sadar akan minimnya perhatian.Saya mengharapkan badan-badan terkait seperti BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Menteri Luar Negeri, PU, dan Disperindagkop untuk turun ke lapangan melihat potensi sumber daya alam disana. Jangan sampai Negara tetangga yang memberikan perhatian lebih dan akhirnya menuai untung dari potensi yang bisa dikelola,†pungkas Djalil. (Humas DPRD Kaltim/aul/dhi)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014