Samarinda (ANTARA Kaltim) - Jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar kondisinya makin memprihatinkan. Ini terlihat dari kondisi kerusakan yang terus bertambah parah.
Seperti di jalur Loa Janan hingga Loa Kulu, kondisinya berlubang-lubang cukup dalam. Sehingga tak jarang banyak kendaraan yang amblas dan sering terjadi kecelakaan. Dikatakan, kala cuaca cerah, rumah warga di sepanjang jalan itu selalu dikotori debu. Sementara saat hujan mengguyur kawasan sekitar, hal itu menambah penderitaan masyarakat yang bermukim di sekitar jalan tersebut. Karena sebagian jalan menjadi lumpur hingga membuat kubangan. Kondisi yang harus ditanggung warga selama bertahun-tahun.
Juga di kalur Penajam – Long Kali yang lebih dari 25 persen kondisinya setali tiga uang dengan poros Loa Janan – Loa Kulu
Ketimpangan pembangunan sampai sejauh ini masih sangat di rasakan oleh sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur. Berbanding terbalik dengan kondisi pembangunan yang ada di daerah lain, dengan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, serta setoran yang jauh lebih besar di banding daerah lain, justru Kaltim tidak mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Meski DPRD Kaltim kerap menyambangi kementerian terkait di Jakarta untuk menyampaikan semua keluhan yang di rasakan oleh masyarakat kaltim tentang masalah jalan nasional yang dirasakan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, terutama jalan-jalan perbatasan, tetap saja kondisinya belum berubah.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi mengatakan, kondisi yang terjadi di lapangan memperlihatkan jalan nasional di Kalimantan Timur kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Hal ini saya sampaikan berdasarkan fakta di lapangan, jalan negara di Kaltim seakan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah pusat. Tidak ada langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk segera membenahi. Kalaupun ada sudah sampai mana langkah-langkah tersebut, sejauh mana progressnya? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Jika pemerintah tidak berniat, Kaltim siap ambil alih jika itu harus dilakukan,†tegasnya.
Senada dengan Sarkowi, koleganya di Komisi III Zainal Haq mengatakan, kerusakan jalan negara di Kaltim merupakan permasalahan sangat klasik.
“Masalah jalan negara yang rusak di Kaltim sudah sangat lama terjadi. Saya juga heran mengapa pemerintah pusat sangat lamban mengambil kebijakan,†katanya.
Anggota DPRD lainnya Muhammad Adam pun mengiyakan apa yang dikatakan koleganya. “Alokasi penggunaan jalan negara yang sudah di-APBN- kan harus segera dievaluasi. Dengan anggaran jalan nasional yang besar namun kondisi jalannya kurang mendapat perhatian. Ini aneh dan menjadi pertanyaan apakah dikerjakan atau tidak. Tidak hanya masalah jalan, infrastruktur lainnya pun mesti dievaluasi, sudah sampai sejauh mana progresnya, “ kata Adam.
Anggota Komisi III lainnya Nicolas Pangeran pun merespon hal sama. “Jalan nasional banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, seperti batu bara dan sawit dengan muatan yang begitu besar akan berakibat rusaknya jalan-jalan tersebut. Pemerintah harusnya memperhatikan hal-hal kecil seperti ini yang tentu akan menjadi besar jika dibiarkan begitu saja,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Seperti di jalur Loa Janan hingga Loa Kulu, kondisinya berlubang-lubang cukup dalam. Sehingga tak jarang banyak kendaraan yang amblas dan sering terjadi kecelakaan. Dikatakan, kala cuaca cerah, rumah warga di sepanjang jalan itu selalu dikotori debu. Sementara saat hujan mengguyur kawasan sekitar, hal itu menambah penderitaan masyarakat yang bermukim di sekitar jalan tersebut. Karena sebagian jalan menjadi lumpur hingga membuat kubangan. Kondisi yang harus ditanggung warga selama bertahun-tahun.
Juga di kalur Penajam – Long Kali yang lebih dari 25 persen kondisinya setali tiga uang dengan poros Loa Janan – Loa Kulu
Ketimpangan pembangunan sampai sejauh ini masih sangat di rasakan oleh sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur. Berbanding terbalik dengan kondisi pembangunan yang ada di daerah lain, dengan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, serta setoran yang jauh lebih besar di banding daerah lain, justru Kaltim tidak mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Meski DPRD Kaltim kerap menyambangi kementerian terkait di Jakarta untuk menyampaikan semua keluhan yang di rasakan oleh masyarakat kaltim tentang masalah jalan nasional yang dirasakan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, terutama jalan-jalan perbatasan, tetap saja kondisinya belum berubah.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi mengatakan, kondisi yang terjadi di lapangan memperlihatkan jalan nasional di Kalimantan Timur kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Hal ini saya sampaikan berdasarkan fakta di lapangan, jalan negara di Kaltim seakan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah pusat. Tidak ada langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk segera membenahi. Kalaupun ada sudah sampai mana langkah-langkah tersebut, sejauh mana progressnya? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Jika pemerintah tidak berniat, Kaltim siap ambil alih jika itu harus dilakukan,†tegasnya.
Senada dengan Sarkowi, koleganya di Komisi III Zainal Haq mengatakan, kerusakan jalan negara di Kaltim merupakan permasalahan sangat klasik.
“Masalah jalan negara yang rusak di Kaltim sudah sangat lama terjadi. Saya juga heran mengapa pemerintah pusat sangat lamban mengambil kebijakan,†katanya.
Anggota DPRD lainnya Muhammad Adam pun mengiyakan apa yang dikatakan koleganya. “Alokasi penggunaan jalan negara yang sudah di-APBN- kan harus segera dievaluasi. Dengan anggaran jalan nasional yang besar namun kondisi jalannya kurang mendapat perhatian. Ini aneh dan menjadi pertanyaan apakah dikerjakan atau tidak. Tidak hanya masalah jalan, infrastruktur lainnya pun mesti dievaluasi, sudah sampai sejauh mana progresnya, “ kata Adam.
Anggota Komisi III lainnya Nicolas Pangeran pun merespon hal sama. “Jalan nasional banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, seperti batu bara dan sawit dengan muatan yang begitu besar akan berakibat rusaknya jalan-jalan tersebut. Pemerintah harusnya memperhatikan hal-hal kecil seperti ini yang tentu akan menjadi besar jika dibiarkan begitu saja,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014