Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa masukan kepada Kemendikbudristek soal evaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
"Sebagai Ketua APEKSI saya sudah menyampaikan masukan kepada Menteri Pendidikan bahwa sistem zonasi harus dievaluasi, tujuannya baik untuk pemerataan," kata Bima Arya yang juga sekaligus Wali Kota Bogor saat diwawancarai di Kota Bogor, Jabar, Senin.
Menurut Bima Arya, di samping permintaan evaluasi soal pemerataan kualitas pendidikan dalam sistem PPBD perlu ada kerja sama daerah dalam hal infrastruktur sekolah.
Selain itu, pemerataan guru dan tenaga pendidik yang berkualitas juga penting agar tidak lagi menimbulkan sekolah favorit ke depan.
Baca juga: Menko PMK: Kecurangan PPDB zonasi bukan salah sistem
Perhatian terhadap pembangunan sekolah baru maupun perbaikan infrastruktur sekolah perlu dilakukan pemerintah daerah agar sistem perbaikan berjalan beriringan.
"Tapi memerlukan kerja sama bagi kita semua untuk mengoreksi membangun sekolah yang lebih banyak, menyiapkan guru-guru, mengangkat tenaga honorer agar tersedia dan tenaga pendidik yang cukup di sekolah," katanya.
Bima memandang tugas wali kota untuk memastikan Disdukcapil dan Disdik, SD dan SMP memiliki sistem yang kuat sehingga terjamin hak-haknya.
Bima Arya juga menitipkan integritas pada Disdik Kota Bogor yang baru saja mengalami rotasi agar sesuai sumpah jabatan tidak menyanggupi, memberi, menerima apapun di luar aturan.
"Saya juga tidak mau Disdik memberatkan sekolah-sekolah, jangan sampai ada apapun yang diberikan di luar aturan," kata dia.
Baca juga: Salah kaprah PPDB berbasis zonasi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Sebagai Ketua APEKSI saya sudah menyampaikan masukan kepada Menteri Pendidikan bahwa sistem zonasi harus dievaluasi, tujuannya baik untuk pemerataan," kata Bima Arya yang juga sekaligus Wali Kota Bogor saat diwawancarai di Kota Bogor, Jabar, Senin.
Menurut Bima Arya, di samping permintaan evaluasi soal pemerataan kualitas pendidikan dalam sistem PPBD perlu ada kerja sama daerah dalam hal infrastruktur sekolah.
Selain itu, pemerataan guru dan tenaga pendidik yang berkualitas juga penting agar tidak lagi menimbulkan sekolah favorit ke depan.
Baca juga: Menko PMK: Kecurangan PPDB zonasi bukan salah sistem
Perhatian terhadap pembangunan sekolah baru maupun perbaikan infrastruktur sekolah perlu dilakukan pemerintah daerah agar sistem perbaikan berjalan beriringan.
"Tapi memerlukan kerja sama bagi kita semua untuk mengoreksi membangun sekolah yang lebih banyak, menyiapkan guru-guru, mengangkat tenaga honorer agar tersedia dan tenaga pendidik yang cukup di sekolah," katanya.
Bima memandang tugas wali kota untuk memastikan Disdukcapil dan Disdik, SD dan SMP memiliki sistem yang kuat sehingga terjamin hak-haknya.
Bima Arya juga menitipkan integritas pada Disdik Kota Bogor yang baru saja mengalami rotasi agar sesuai sumpah jabatan tidak menyanggupi, memberi, menerima apapun di luar aturan.
"Saya juga tidak mau Disdik memberatkan sekolah-sekolah, jangan sampai ada apapun yang diberikan di luar aturan," kata dia.
Baca juga: Salah kaprah PPDB berbasis zonasi
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023