Kaltim kemarin, kota layak anak hingga kampanye terselubung

Sejumlah informasi seputar Kalimantan Timur (Kaltim) ditayangkan Kantor Berita ANTARA Biro Kaltim pada Rabu (26/7), mulai Pemerintah Provinsi Kaltim sebut sembilan daerah sudah berstatus kabupaten/kota layak anak, hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) minta publik segera lapor jika menyisipkan kampanye terselubung pada kegiatan reses anggota DPRD.

 

Beginilah rangkuman informasi seputar Kaltim kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali.

 

 

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur (Kaltim) Noryani Sorayalita menyatakan sembilan kabupaten/kota di provinsi tersebut meraih status layak anak pada tahun 2023.

 

Pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak anak, hal ini termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan usia mereka.

 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

 

 

Desa dengan status tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun tersisa lima desa, mengalami penurunan 12 desa ketimbang tahun sebelumnya yang masih terdapat 17 desa.

 

Sisa lima desa/kampung dengan status tertinggal tersebut adalah Kampung Mapulu di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, kemudian empat kampung di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat yakni Kampung Gerungung, Tanjung Soke, Deraya, dan Kampung Lemper.

 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

 

 

Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Hadi Mulyadi melepas kontingen Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur untuk mengikuti 25th World Scout Jamboree 2023 di Korea Selatan dan Raimuna Nasional di Bumi Bhaladika Cibubur Jakarta.

 

Wagub Hadi Mulyadi memberikan apresiasi kepada seluruh peserta Kontingen Kwarda Gerakan Pramuka Kaltim yang mengikuti ajang Gerakan Pramuka nasional di Jakarta dan ajang internasional di Korea Selatan.

 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

 

 

Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (SDM Polda Kaltim) melaksanakan tes psikologi bagi anggota Polisi Kehutanan (Polhut) dan Polhut Pembina lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim.

 

“Ujian atau tes ini terbatas bagi yang berminat memegang senjata api non organik Polri,” kata Kepala Bagian Psikologi Biro SDM Polda Kaltim Komisaris Polisi (Kompol) Imam Suhadak M.Psi, di Balikpapan, Selasa.

 

Menurut Imam, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pemegang senjata api non organik Polri tersebut memiliki kualifikasi psikologis yang sesuai dan memadai sebagai seorang anggota polisi kehutanan.

 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

 

 

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur, Hari Dermanto, meminta masyarakat untuk segera melapor jika menemukan kegiatan reses, sosialisasi peraturan daerah (sosper), atau sosialisasi wawasan kebangsaan (sosbang) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menyelipkan atribut partai politik atau berkampanye terselubung.

 

Bawaslu, menurut Hari, telah mengingatkan dan menyampaikan penegakan aturan atribut partai politik saat reses DPRD pada pertemuan dengan komisi I DPRD Kaltim.

 

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.