Samarinda (ANTARA Kaltim) - Permasalahan kesehatan di daerah perbatasan dan pedalaman tidak hanya sebatas minimnya infrastruktur. Keluhan terhadap kesejahteraan para pegawai honor di berbagai puskesmas di pedalaman pun kini mencuat. Hal tersebut terkait gaji mereka yang masih sangat minim.
Seperti diketahui jumlah dokter aktif di Kaltim sekitar 900-an . Padahal dibutuhkan minimal 1.420 dokter yang disebar merata di seluruh wilayah Kaltim. Dari jumlah itu tak cukup setengahnya adalah dokter spesialis.
Padahal, untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, dibutuhkan paling tidak minimal 750 dokter ahli. Berkaca dari kondisi itu, untuk meningkatkan minat tenaga medis mengabdi di wilayah pedalaman dan perbatasan, pemerintah pusat sampai mencanangkan pemberian gaji hingga maksimal Rp 40 juta sebulan per dokter.
Hanya gembar-gembor program itu urung teralisasi. Contohnya di Kaltim. Tak heran minat untuk mengabdi di wilayah-wilayah sulit itu justru menurun. Apalagi tak ada jaminan bahwa mereka yang sudah terlanjur mengabdi di sana diapresiasi dengan pendapatan yang tinggi.
Yang ada, gaji yang mereka terima sama saja dengan dokter di wilayah perkotaan. Padahal, butuh konsentrasi dan tenaga tambahan untuk melakukan pelayanan kesehatan merunut pada medan yang sulit.
“Mereka (tenaga medis, Red) meminta pemerintah agar lebih memperhatikan nasib mereka dengan menaikkan gaji. Sebab, selama ini gaji yang mereka dapatkan masih sangat minim,†tutur Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan (Dapil) Utara, Ahmad Abdullah.
Ketua Komisi IV yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ini pun mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap kesejahteraan tenaga medis yang bertugas di daerah perbatasan maupun pedalaman. Karena hal tersebut sesuai dengan pengabdian mereka.
Apalagi biaya hidup di perbatasan terbilang tinggi. Dengan gaji yang minim maka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
“Tidak hanya menaikkan gaji mereka, pemerintah juga harusnya memberikan tunjangan yang lebih kepada tenaga medis di sana (pedalaman dan perbatasan, red). Contohnya dengan menyediakan rumah dinas dan kendaraan operasional,†pintanya.
Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun kembali mengingatkan masalah lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah di bidang kesehatan untuk daerah perbatasan, yakni segera penuhi kekurangan tenaga medis atau dokter spesialis. Perbaikan infrastruktur juga tidak kalah penting. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Seperti diketahui jumlah dokter aktif di Kaltim sekitar 900-an . Padahal dibutuhkan minimal 1.420 dokter yang disebar merata di seluruh wilayah Kaltim. Dari jumlah itu tak cukup setengahnya adalah dokter spesialis.
Padahal, untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, dibutuhkan paling tidak minimal 750 dokter ahli. Berkaca dari kondisi itu, untuk meningkatkan minat tenaga medis mengabdi di wilayah pedalaman dan perbatasan, pemerintah pusat sampai mencanangkan pemberian gaji hingga maksimal Rp 40 juta sebulan per dokter.
Hanya gembar-gembor program itu urung teralisasi. Contohnya di Kaltim. Tak heran minat untuk mengabdi di wilayah-wilayah sulit itu justru menurun. Apalagi tak ada jaminan bahwa mereka yang sudah terlanjur mengabdi di sana diapresiasi dengan pendapatan yang tinggi.
Yang ada, gaji yang mereka terima sama saja dengan dokter di wilayah perkotaan. Padahal, butuh konsentrasi dan tenaga tambahan untuk melakukan pelayanan kesehatan merunut pada medan yang sulit.
“Mereka (tenaga medis, Red) meminta pemerintah agar lebih memperhatikan nasib mereka dengan menaikkan gaji. Sebab, selama ini gaji yang mereka dapatkan masih sangat minim,†tutur Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan (Dapil) Utara, Ahmad Abdullah.
Ketua Komisi IV yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ini pun mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap kesejahteraan tenaga medis yang bertugas di daerah perbatasan maupun pedalaman. Karena hal tersebut sesuai dengan pengabdian mereka.
Apalagi biaya hidup di perbatasan terbilang tinggi. Dengan gaji yang minim maka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
“Tidak hanya menaikkan gaji mereka, pemerintah juga harusnya memberikan tunjangan yang lebih kepada tenaga medis di sana (pedalaman dan perbatasan, red). Contohnya dengan menyediakan rumah dinas dan kendaraan operasional,†pintanya.
Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun kembali mengingatkan masalah lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah di bidang kesehatan untuk daerah perbatasan, yakni segera penuhi kekurangan tenaga medis atau dokter spesialis. Perbaikan infrastruktur juga tidak kalah penting. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014