Samarinda (ANTARA Kaltim)- Banyaknya laporan masyarakat tentang tidak transparannya distribusi beasiswa yang anggarannya dari APBD Provinsi direspons Anggota DPRD Kaltim Suwandi.
“Saya mendengar langsung dari masyarakat pada reses tempo hari. Warga mengeluhkan proses penjaringan beasiswa yang terlalu berbelit-belit, padahal semua berkas sudah dilengkapi, “ tutur wakil rakyat dari Fraksi Golkar ini.
Menurut dia, persoalan ini terus mencuat di masyarakat selama beberapa tahun terakhir, sehingga ia merasa cukup penting untuk menindaklanjuti agar tidak terulang kembali, dan menjadi koreksi bagi pemerintah provinsi untuk segera sigap dalam mengatasi masalah ini.
“Saya memang bukan berada di dalam komisi yang membawahi bidang tersebut. Namun di posisi saya sebagai wakil rakyat saya harus tanggap untuk menyikapi permasalahan. Apalagi saya ini juga seorang pengajar. Jadi saya paham kondisi yang dikeluhkan oleh warga, khususnya mahasiswa,†kata Suwandi.
Ia menambahkan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Timur mungkin sudah benar soal mekanisme penyaluran beasiswa. Namun mesti ada yang harus dibenahi lagi.
Disdik, sebutnya, harus mengklarifikasi kepada publik bahwa tidak ada sistem tebang pilih dalam penyaluran beasiswa. “Jika memang sudah memenuhi persyaratan silahkan saja dimasukkan berkasnya,“ ucapnya saat ditemui di ruangan kerjanya, kemarin.
Pada dasarnya, kata Suwandi, masyarakat menginginkan agar proses penjaringan beasiswa benar-benar objektif dan terbuka, dan dapat diketahui oleh semua orang sehingga meminimalkan hal-hal yang tidak dinginkan.
“Sangat dibutuhkan transparansi pemerintah dalam hal ini. Jelaskan dengan detail ke masyarakat tentang tata cara pengurusannya. Jangan lupa, jangan tinggalkan siswa yang ada di pedalaman. Mereka juga berhak atas beasiswa itu.
Jika melalui online terasa berat bagi mereka, harus ada opsi lain yang membuat mereka tidak merasa iri karena berlokasi jauh dari akses internet,†harapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Saya mendengar langsung dari masyarakat pada reses tempo hari. Warga mengeluhkan proses penjaringan beasiswa yang terlalu berbelit-belit, padahal semua berkas sudah dilengkapi, “ tutur wakil rakyat dari Fraksi Golkar ini.
Menurut dia, persoalan ini terus mencuat di masyarakat selama beberapa tahun terakhir, sehingga ia merasa cukup penting untuk menindaklanjuti agar tidak terulang kembali, dan menjadi koreksi bagi pemerintah provinsi untuk segera sigap dalam mengatasi masalah ini.
“Saya memang bukan berada di dalam komisi yang membawahi bidang tersebut. Namun di posisi saya sebagai wakil rakyat saya harus tanggap untuk menyikapi permasalahan. Apalagi saya ini juga seorang pengajar. Jadi saya paham kondisi yang dikeluhkan oleh warga, khususnya mahasiswa,†kata Suwandi.
Ia menambahkan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Timur mungkin sudah benar soal mekanisme penyaluran beasiswa. Namun mesti ada yang harus dibenahi lagi.
Disdik, sebutnya, harus mengklarifikasi kepada publik bahwa tidak ada sistem tebang pilih dalam penyaluran beasiswa. “Jika memang sudah memenuhi persyaratan silahkan saja dimasukkan berkasnya,“ ucapnya saat ditemui di ruangan kerjanya, kemarin.
Pada dasarnya, kata Suwandi, masyarakat menginginkan agar proses penjaringan beasiswa benar-benar objektif dan terbuka, dan dapat diketahui oleh semua orang sehingga meminimalkan hal-hal yang tidak dinginkan.
“Sangat dibutuhkan transparansi pemerintah dalam hal ini. Jelaskan dengan detail ke masyarakat tentang tata cara pengurusannya. Jangan lupa, jangan tinggalkan siswa yang ada di pedalaman. Mereka juga berhak atas beasiswa itu.
Jika melalui online terasa berat bagi mereka, harus ada opsi lain yang membuat mereka tidak merasa iri karena berlokasi jauh dari akses internet,†harapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014