Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Dari 33 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Kabupaten Paser, sebanyak 31 diantaranya telah memenuhi prasyarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).
Kepala Bidang Pembinaan Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Kebun (PUP2HK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser H. Bahriansyah, Senin mengatakan, ada dua perusahaan perkebunan sawit yang belum selesai proses penilaiannya untuk mendapatkan sertifikat ISPO, baik itu plasma maupun kebun inti.
"Ditarget akhir 2013 ini seluruh kebun sawit yang dibangun oleh perusahaan swasta maupun milik negara selesai dinilai,†kata Bahri.
Penilaian terhadap perusahaan perkebunan yang dilakukan itu kata dia mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan dan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 141 tahun 2010 Tentang Sistem Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat.
"Komponen atau aspek yang dinilai, mencakup delapan aspek penilaian untuk tahap operasional atau kebun yang sudah menghasilkan dan sembilan aspek untuk kebun yang masih tahap pembangunan," katanya.
Delapan aspek untuk tahap operasional diantaranya legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan.
Sedangkan sembilan aspek tahap pembangunan meliputi, legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan atau unit pengolahan, kepemilikan sarana prasarana sistem pencegahan dan pengendalian OPT, penerapan amdal atau UKL/UPL, pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat atau koperasi setempat dan pelaporan.
Menurut Bahri, bagi perusahaan perkebunan, kewajiban membangun kebun plasma memiliki arti yang penting terhadap penilaian untuk mendapatkan sertifikat ISPO, karena hal ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
"Dari seluruh perusahaan perkebunan yang beroperasi, sudah terbangun kebun plasma seluas 38,336 hektare," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Kepala Bidang Pembinaan Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Kebun (PUP2HK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser H. Bahriansyah, Senin mengatakan, ada dua perusahaan perkebunan sawit yang belum selesai proses penilaiannya untuk mendapatkan sertifikat ISPO, baik itu plasma maupun kebun inti.
"Ditarget akhir 2013 ini seluruh kebun sawit yang dibangun oleh perusahaan swasta maupun milik negara selesai dinilai,†kata Bahri.
Penilaian terhadap perusahaan perkebunan yang dilakukan itu kata dia mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan dan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 141 tahun 2010 Tentang Sistem Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat.
"Komponen atau aspek yang dinilai, mencakup delapan aspek penilaian untuk tahap operasional atau kebun yang sudah menghasilkan dan sembilan aspek untuk kebun yang masih tahap pembangunan," katanya.
Delapan aspek untuk tahap operasional diantaranya legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan.
Sedangkan sembilan aspek tahap pembangunan meliputi, legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan atau unit pengolahan, kepemilikan sarana prasarana sistem pencegahan dan pengendalian OPT, penerapan amdal atau UKL/UPL, pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat atau koperasi setempat dan pelaporan.
Menurut Bahri, bagi perusahaan perkebunan, kewajiban membangun kebun plasma memiliki arti yang penting terhadap penilaian untuk mendapatkan sertifikat ISPO, karena hal ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
"Dari seluruh perusahaan perkebunan yang beroperasi, sudah terbangun kebun plasma seluas 38,336 hektare," katanya.(*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013