Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Nidya Listiyono mengajak semua elemen masyarakat turut bersama-sama menjaga inflasi tetap terkendali, sehingga daya beli masyarakat tidak menurun, kemudian roda perekonomian tetap berputar dalam batas normal. 

Pada Oktober 2022 lalu, Kaltim mencatat inflasi sebesar 0,17 persen (mtm) dan sebesar 5,83 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang berada pada 5,71 persen (yoy), meski masih batas wajar, namun hal ini harus dikendalikan agar inflasi tidak terus naik. 

"Semua pihak bisa berperan dalam pengendalian inflasi, kalau dari pemerintah seperti memastikan kecukupan pangan, menjaga UMKM tetap tumbuh, memastikan lapangan usaha terjaga, operasi pasar, dan berbagai kegiatan lainnya," ucap Tio, sapaan akrabnya. 

Sedangkan peran masyarakat dalam membantu mengendalikan inflasi antara lain membeli komoditas secukupnya, tidak panic buying, karena dengan membeli komoditas berlebihan karena takut kehabisan stok, justru akan menimbulkan inflasi. 

Hal lain yang bisa dilakukan masyarakat seperti memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami aneka komoditas kebutuhan dapur, seperti aneka jenis cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, dan lainnya, sehingga hal ini bisa menurunkan inflasi karena tidak banyak warga yang berburu komoditas ke pasar. 

Tio juga minta pemerintah memfasilitasi pelaku UMKM dalam sertifikasi produk usaha, sehingga mereka memiliki kepercayaan pasar dalam menjual barang olahan, terutama barang yang diproduksi dari industri rumahan. 

"UMKM terbukti mampu bertahan meski dilanda pandemi COVID-19, keberadaannya juga mampu mengendalikan inflasi di daerah lewat berbagai komoditas yang dihasilkan pelakunya, sehingga UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan ini harus selalu mendapat perhatian pemerintah," ujar Tio. (Ghofar /Adv /DPRD Kaltim) 
 

Pewarta: M.Ghofar

Editor : M.Ghofar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022