Samarinda (ANTARAKaltim) – Intensnya gerakan Pemprov Kaltim menyikapi eksistensi provinsi baru di Kalimantan yakni Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), direspons positif segenap masyarakat Kaltim. Komitmen Pemprov Kaltim sebagai wilayah induk mendukung Kaltara hingga mampu berdiri sendiri pun sangat diapresiasi.
Dalam hal anggaran, DPRD Kaltim mendukung realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) kabupaten/kota di Kaltara yang tetap mengacu pada skema DBH SDA tahun lalu. Yakni Rp 3,4 triliun dan berlaku untuk dua tahun berikutnya (2014 dan 2015).
Nah, terkait dukungan anggaran, ada satu wilayah lagi yang secara substansi juga membutuhkan dukungan anggaran agar perkembangannya bisa cepat teralisasi. Yakni Kabupaten Mahakam Ulu.
“Upaya DPRD dan Pemprov Kaltim mendukung pembangunan Kaltara adalah hal positif yang memang sudah menjadi kewajiban bersama. Tapi jangan dilupakan, kita juga punya kabupaten baru, Mahakam Ulu yang juga butuh perhatian khusus demi kesetaraan pembangunan dan kesejahteraan. Sama dengan Kaltara, Mahakam Ulu juga dimekarkan lewat rekomendasi Pemprov Kaltim,†papar Anggota DPRD Kaltim Syaparudin.
Kabupaten Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kutai Barat yang resmi berdiri sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. Lahirnya kabupaten ini tentu dengan segudang potensi pengembangan daerah yang belum digarap maksimal pada 5 kecamatan yang menjadi wilayahnya, yaitu Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari.
Letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia, memang mengharuskan pemerintah mendukung program pembangunannya di semua lini. Agar terhindar ketergantungan dengan negara tetangga.
“Kita harus paham bagaimana pola pikir masyarakat di Mahakam Ulu. Mereka butuh perhatian dan bimbingan intens dari kita semua. Jangan sampai perhatian itu justru datang dari negara tetangga, apalagi sampai mengeksplorasi kekayaan SDA-nya ,†beber Syaparudin.
Lewat APBD 2014, Syaparudin sangat berharap DPRD Kaltim dan Pemprov kaltim mendukung anggaran percepatan pembangunan Mahakam Ulu.
“Bentuknya bisa hibah. Besaran anggarannya bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan pemprov. Yang pasti perhatian keuangan sangat dibutuhkan di sana. Harus diingat juga Mahaklam Ulu punya SDA yang sangat potensial. Posisinya kuat untuk basis perdagangan strategis. Selain kaya uranium, wilayahnya juga kaya minyak,†harap politikus Dapil Kukar-Kubar ini.
Anggaran percepatan pembangunan itu menurutnya sangat membantu alur perkembangan ekonomi di sana nantinya. “Saya melihat sendiri bagaimana infrastruktur di sana terutama akses jalan, kondisinya terbatas. Nah, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra akan kondisi itu. Tujuannya agar potensi SDA di sana bisa cepat dimanfaatkan demi perbaikan perekonomian. Belum lagi dukungan pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya. Saya kira mulai sekarang perhatian ke sana, harus diseriusi,†paparnya. (HumasDPRD Kaltim/adv/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Dalam hal anggaran, DPRD Kaltim mendukung realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) kabupaten/kota di Kaltara yang tetap mengacu pada skema DBH SDA tahun lalu. Yakni Rp 3,4 triliun dan berlaku untuk dua tahun berikutnya (2014 dan 2015).
Nah, terkait dukungan anggaran, ada satu wilayah lagi yang secara substansi juga membutuhkan dukungan anggaran agar perkembangannya bisa cepat teralisasi. Yakni Kabupaten Mahakam Ulu.
“Upaya DPRD dan Pemprov Kaltim mendukung pembangunan Kaltara adalah hal positif yang memang sudah menjadi kewajiban bersama. Tapi jangan dilupakan, kita juga punya kabupaten baru, Mahakam Ulu yang juga butuh perhatian khusus demi kesetaraan pembangunan dan kesejahteraan. Sama dengan Kaltara, Mahakam Ulu juga dimekarkan lewat rekomendasi Pemprov Kaltim,†papar Anggota DPRD Kaltim Syaparudin.
Kabupaten Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kutai Barat yang resmi berdiri sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. Lahirnya kabupaten ini tentu dengan segudang potensi pengembangan daerah yang belum digarap maksimal pada 5 kecamatan yang menjadi wilayahnya, yaitu Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari.
Letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia, memang mengharuskan pemerintah mendukung program pembangunannya di semua lini. Agar terhindar ketergantungan dengan negara tetangga.
“Kita harus paham bagaimana pola pikir masyarakat di Mahakam Ulu. Mereka butuh perhatian dan bimbingan intens dari kita semua. Jangan sampai perhatian itu justru datang dari negara tetangga, apalagi sampai mengeksplorasi kekayaan SDA-nya ,†beber Syaparudin.
Lewat APBD 2014, Syaparudin sangat berharap DPRD Kaltim dan Pemprov kaltim mendukung anggaran percepatan pembangunan Mahakam Ulu.
“Bentuknya bisa hibah. Besaran anggarannya bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan pemprov. Yang pasti perhatian keuangan sangat dibutuhkan di sana. Harus diingat juga Mahaklam Ulu punya SDA yang sangat potensial. Posisinya kuat untuk basis perdagangan strategis. Selain kaya uranium, wilayahnya juga kaya minyak,†harap politikus Dapil Kukar-Kubar ini.
Anggaran percepatan pembangunan itu menurutnya sangat membantu alur perkembangan ekonomi di sana nantinya. “Saya melihat sendiri bagaimana infrastruktur di sana terutama akses jalan, kondisinya terbatas. Nah, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra akan kondisi itu. Tujuannya agar potensi SDA di sana bisa cepat dimanfaatkan demi perbaikan perekonomian. Belum lagi dukungan pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya. Saya kira mulai sekarang perhatian ke sana, harus diseriusi,†paparnya. (HumasDPRD Kaltim/adv/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013