Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Timur terus melakukan optimalisasi pengendalian inflasi untuk mengantisipasi dampak penyesuaian harga energi terhadap komoditas pangan.
"Optimalisasi yang terus kami lakukan adalah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sudah berjalan sejak bulan lalu hingga saat ini dan akan terus berlanjut," ujar Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali di Samarinda, Selasa.
Langkah yang dilakukan antara lain TPID Kaltim dan TPID Kota Samarinda meluncurkan GNPIP yang meliputi beberapa program unggulan pengendalian inflasi.
Sejumlah program unggulan itu seperti gerakan urban farming berupa menanam 7.700 bibit cabai untuk masyarakat, gelar pasar murah dan operasi pasar, kerja sama dengan daerah sumber komoditas pangan utamanya beras, digitalisasi pemasaran dan pembayaran komoditas inflasi, serta koordinasi insentif fiskal.
"Sejumlah upaya yang dilaksanakan oleh TPID di wilayah Kaltim ditempuh melalui sinergi dan dukungan seluruh pihak, agar daya beli masyarakat terjaga untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi Kaltim," ujarnya.
Dari berbagai langkah tersebut, lanjutnya, hasilnya kemudian mampu menekan laju inflasi, seperti pada September 2022 dengan indeks harga konsumen (IHK) Kaltim tercatat inflasi sebesar 0,85 persen (mtm), setelah bulan sebelumnya mengalami deflasi 0,26 persen.
Capaian ini membuat inflasi tahunan Kaltim pada September 2022 sebesar 5,69 persen (yoy), lebih rendah ketimbang capaian nasional yang berada pada 5,95 persen (yoy).
Berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi pada September bersumber dari peningkatan harga pada kelompok transportasi, namun inflasi lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Ia melanjutkan, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi dampak dari meningkatnya biaya energi global merupakan kontributor inflasi pada kelompok transportasi.
Komoditas utama yang mendorong inflasi kelompok transportasi hingga 8,12 persen (mtm) adalah BBM dan angkutan dalam kota.
"Penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah alih subsidi, yakni kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fiskal negara," ucap Ricky.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Optimalisasi yang terus kami lakukan adalah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sudah berjalan sejak bulan lalu hingga saat ini dan akan terus berlanjut," ujar Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali di Samarinda, Selasa.
Langkah yang dilakukan antara lain TPID Kaltim dan TPID Kota Samarinda meluncurkan GNPIP yang meliputi beberapa program unggulan pengendalian inflasi.
Sejumlah program unggulan itu seperti gerakan urban farming berupa menanam 7.700 bibit cabai untuk masyarakat, gelar pasar murah dan operasi pasar, kerja sama dengan daerah sumber komoditas pangan utamanya beras, digitalisasi pemasaran dan pembayaran komoditas inflasi, serta koordinasi insentif fiskal.
"Sejumlah upaya yang dilaksanakan oleh TPID di wilayah Kaltim ditempuh melalui sinergi dan dukungan seluruh pihak, agar daya beli masyarakat terjaga untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi Kaltim," ujarnya.
Dari berbagai langkah tersebut, lanjutnya, hasilnya kemudian mampu menekan laju inflasi, seperti pada September 2022 dengan indeks harga konsumen (IHK) Kaltim tercatat inflasi sebesar 0,85 persen (mtm), setelah bulan sebelumnya mengalami deflasi 0,26 persen.
Capaian ini membuat inflasi tahunan Kaltim pada September 2022 sebesar 5,69 persen (yoy), lebih rendah ketimbang capaian nasional yang berada pada 5,95 persen (yoy).
Berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi pada September bersumber dari peningkatan harga pada kelompok transportasi, namun inflasi lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Ia melanjutkan, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi dampak dari meningkatnya biaya energi global merupakan kontributor inflasi pada kelompok transportasi.
Komoditas utama yang mendorong inflasi kelompok transportasi hingga 8,12 persen (mtm) adalah BBM dan angkutan dalam kota.
"Penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah alih subsidi, yakni kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fiskal negara," ucap Ricky.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022