Nunukan (ANTARA Kaltim) - Lima fraksi di DPRD Nunukan memberikan tanggapan terhadap nota penjelasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Nunukan, Kamis.
Fraksi Partai Demokrat (FPD) melalui juru bicara Ruman Tumbo SH menyatakan, pendapatan tahun anggaran 2012 dapat direalisasikan sebesar Rp1,56 triliun dari target Rp1,351 triliun.
Dibandingkan dengan pencapaian pada 2011, hanya sebesar Rp1,357 trilun maka realisasi pendapatan pada 2012 ini mengalami kenaikan sebesar Rp203,102 miliar atau 14,46 persen.
Kemudian belanja Pemkab Nunukan yang dianggarkan pada APBD 2012 sebesar Rp1,803 triliun dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp1,197 triliun atau terjadi penghematan anggaran sebesar Rp606,259 miliar atau 33,61 persen, kata Ruman Tumbo.
"Kalau dibandingkan realisasi anggaran pada 2011 yang hanya Rp1,037 triliun, maka 2012 Pemkab Nunukan mampu merealisasikan sebesar Rp1,56 triliun," ujarnya saat membacakan pandangan fraksinya.
Ia menegaskan, sesuai dengan pencapaian pelaksanaan anggaran tersebut pada 2012 maka dapat disimpulkan anggaran Kabupaten Nunukan mengalami surplus sebesar Rp362,658 miliar atau 30,28 persen.
Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui juru bicaranya H Nursan dari Partai Gerindra menegaskan, berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp866,868 miliar masing-masing silpa 2012 sebesar Rp362,659 miliar ditambah silap 2011 sebesar Rp504,209 miliar.
FPG berpendapat, besarnya silpa tersebut menandakan kinerja pemerintah daerah kurang maksimal.
"Seharusnya silpa sebesar itu tidak terjadi karena APBD sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengestimasi pendapatan dan belanja serta kemampuan SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya," ujar dia.
Tiga fraksi lainnya yakni Fraksi Amanat Keadilan (PKS dan PAN), Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) dan Fraksi Perjuangan Rakyat (PDIP dan PPRN) menyampaikan hal yang sama dengan berbagai catatan dan saran kepada pihak eksekutif.
Rapat paripurna ke VII masa sidang kedua tentang pandangan fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan rancangan peraturan daerah (ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan, Nardi Azis, yang dihadiri Bupati Nunukan, Drs Basri, instansi vertikal dan sejumlah undangan lainnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Fraksi Partai Demokrat (FPD) melalui juru bicara Ruman Tumbo SH menyatakan, pendapatan tahun anggaran 2012 dapat direalisasikan sebesar Rp1,56 triliun dari target Rp1,351 triliun.
Dibandingkan dengan pencapaian pada 2011, hanya sebesar Rp1,357 trilun maka realisasi pendapatan pada 2012 ini mengalami kenaikan sebesar Rp203,102 miliar atau 14,46 persen.
Kemudian belanja Pemkab Nunukan yang dianggarkan pada APBD 2012 sebesar Rp1,803 triliun dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp1,197 triliun atau terjadi penghematan anggaran sebesar Rp606,259 miliar atau 33,61 persen, kata Ruman Tumbo.
"Kalau dibandingkan realisasi anggaran pada 2011 yang hanya Rp1,037 triliun, maka 2012 Pemkab Nunukan mampu merealisasikan sebesar Rp1,56 triliun," ujarnya saat membacakan pandangan fraksinya.
Ia menegaskan, sesuai dengan pencapaian pelaksanaan anggaran tersebut pada 2012 maka dapat disimpulkan anggaran Kabupaten Nunukan mengalami surplus sebesar Rp362,658 miliar atau 30,28 persen.
Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui juru bicaranya H Nursan dari Partai Gerindra menegaskan, berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp866,868 miliar masing-masing silpa 2012 sebesar Rp362,659 miliar ditambah silap 2011 sebesar Rp504,209 miliar.
FPG berpendapat, besarnya silpa tersebut menandakan kinerja pemerintah daerah kurang maksimal.
"Seharusnya silpa sebesar itu tidak terjadi karena APBD sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengestimasi pendapatan dan belanja serta kemampuan SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya," ujar dia.
Tiga fraksi lainnya yakni Fraksi Amanat Keadilan (PKS dan PAN), Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) dan Fraksi Perjuangan Rakyat (PDIP dan PPRN) menyampaikan hal yang sama dengan berbagai catatan dan saran kepada pihak eksekutif.
Rapat paripurna ke VII masa sidang kedua tentang pandangan fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan rancangan peraturan daerah (ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan, Nardi Azis, yang dihadiri Bupati Nunukan, Drs Basri, instansi vertikal dan sejumlah undangan lainnya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013