Samarinda (ANTARA Kaltim)- Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengingatkan kepada semua pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim agar terus melakukan koreksi diri terhadap kinerja di instansi masing-masing sehingga terus tercipta pelayanan prima.
"Pejabat di Kaltim harus bersifat auto kritik terhadap pribadi masing-masing sebagai tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan serta terwujudnya peningkatan kinerja dan prestasi," kata gubernur di Samarinda, Selasa.
Dilanjutkannya, tantangan pembangunan Kaltim ke depan semakin kompleks, seiring kemanjuan peradaban dan tingginya arus urbanisasi akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.
Untuk itu, para pejabat harus memiliki kepekaan terhadap kondisi sekitar, yakni untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan ke depan, selalu berupaya memberikan yang terbaik sehingga pelayanan yang sudah baik semakin ditingkatkan, sedangkan yang kurang baik segera diperbaiki.
Saat ini, katanya, Kaltim sedang dihadapkan dengan sembilan permasalahan pembangunan yang harus dihadapi dan dituntaskan, di antaranya tentang kemandirian dan kedaulatan pangan, sehingga ia meminta SKPD terkait bekerja keras untuk mewujudkannya.
Selanjutnya masalah kemiskinan, meskipun tingkat kemiskinan Kaltim sudah turun menjadi 6,78 persen yang jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 12,27 persen, tetapi dia mengaku belum puas.
Untuk tu, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki bidang tugas pemberantasan kemiskinan, harus terus melaksanakan tanggung jawabnya sebaik-baiknya.
Terkait masalah kependudukan, dia meminta kepada jajaran terkait tidak menganggap remeh, sebab tingkat pertumbuhan penduduk tinggi akibat migrasi menjadi faktor penyebab pengangguran tinggi, sehingga akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan penduduk.
Permasalahan selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu prioritas bagi Pemprov Kaltim yang harus dituntaskan, sehingga ke depan kondisinya harus lebih baik dan merata bagi masyarakat.
Masalah infrastruktur ini sangat luas, di antarnya terkait menara telekomunikasi karena masih banyak kawasan di Kaltim yang belum memiliki jaringan telekomunikasi (blank spot).
Ke depan, lanjutnya, di Kaltim harus tidak ada kawasan yang blank spot. Semua harus sudah terjangkau sehingga kapan saja ketika dia ingin berkomunikasi dengan camat di kawasan perbatasan langsung bisa terhubung. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Pejabat di Kaltim harus bersifat auto kritik terhadap pribadi masing-masing sebagai tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan serta terwujudnya peningkatan kinerja dan prestasi," kata gubernur di Samarinda, Selasa.
Dilanjutkannya, tantangan pembangunan Kaltim ke depan semakin kompleks, seiring kemanjuan peradaban dan tingginya arus urbanisasi akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.
Untuk itu, para pejabat harus memiliki kepekaan terhadap kondisi sekitar, yakni untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan ke depan, selalu berupaya memberikan yang terbaik sehingga pelayanan yang sudah baik semakin ditingkatkan, sedangkan yang kurang baik segera diperbaiki.
Saat ini, katanya, Kaltim sedang dihadapkan dengan sembilan permasalahan pembangunan yang harus dihadapi dan dituntaskan, di antaranya tentang kemandirian dan kedaulatan pangan, sehingga ia meminta SKPD terkait bekerja keras untuk mewujudkannya.
Selanjutnya masalah kemiskinan, meskipun tingkat kemiskinan Kaltim sudah turun menjadi 6,78 persen yang jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 12,27 persen, tetapi dia mengaku belum puas.
Untuk tu, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki bidang tugas pemberantasan kemiskinan, harus terus melaksanakan tanggung jawabnya sebaik-baiknya.
Terkait masalah kependudukan, dia meminta kepada jajaran terkait tidak menganggap remeh, sebab tingkat pertumbuhan penduduk tinggi akibat migrasi menjadi faktor penyebab pengangguran tinggi, sehingga akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan penduduk.
Permasalahan selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu prioritas bagi Pemprov Kaltim yang harus dituntaskan, sehingga ke depan kondisinya harus lebih baik dan merata bagi masyarakat.
Masalah infrastruktur ini sangat luas, di antarnya terkait menara telekomunikasi karena masih banyak kawasan di Kaltim yang belum memiliki jaringan telekomunikasi (blank spot).
Ke depan, lanjutnya, di Kaltim harus tidak ada kawasan yang blank spot. Semua harus sudah terjangkau sehingga kapan saja ketika dia ingin berkomunikasi dengan camat di kawasan perbatasan langsung bisa terhubung. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013