Samarinda (ANTARA Kaltim) -Terhitung Januari 2013, kebijakan moratarium CPNS 2011-2012 telah dicabut, setidaknya kabar ini membawa angin segar bagi masyarakat yang ingin mengabdi menjadi pegawai negeri siipil.
Namun, bagaikan dua sisi mata uang kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran mengingat berbagai macam persoalan yang terjadi sebelum moratarium kembali terulang dikarenakan maraknya masing-masing instansi mengangkat tenaga honor/CPNS.
“Kita masih ingat kasus yang terjadi di Kutai Kertanegara bagaimana tenaga honor yang dijanjikan akan menjadi CPNS malah harus gigit jari disebabkan SK pengangkatan honorer mereka ternyata ilegal. Belum lagi persoalan CPNS yang melebihi kuota yang dibutuhkan pada berbagai daerah di Kaltim,†ucap Anggota Komisi I DPRD Kaltim Gunawarman, Rabu (17/7).
Persoalan lain tidak kalah pentingnya yang selalu mengiringi persoalan CPNS adalah pihak-pihak yang mengaku sebagai calo yang menjanjikan sebuah kepastian lolosnya dalam ujian dikarenakan oknum seorang yang memiliki pengaruh.
Ditambahkannya, pemerintah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana Daerah Kaltim seharusnya melakukan kajian data dan fakta terkait jumlah kuota CPNS yang dibutuhkan yang kemudian diteruskan kepada BKD dan kemudian ke pemerintah pusat.
“Kajian yang dilakukan harus benar-benar maksimal dan kalau perlu melibatkan konsultan atau insan akademisi. Sebab kebutuhan jumlah pegawai akan mempengaruhi beban anggaran. Jika jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhanakan menjadi pemborosan,†tutur Gunawarman.
Ia berharap Pemprov hendaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah seluruh kabupaten/kota se-Kaltim agar memperketat sistem pengawasan terhadap penerimaan CPNS yang jujur serta terbuka. (Humas DPRD Kaltim/bar/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Namun, bagaikan dua sisi mata uang kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran mengingat berbagai macam persoalan yang terjadi sebelum moratarium kembali terulang dikarenakan maraknya masing-masing instansi mengangkat tenaga honor/CPNS.
“Kita masih ingat kasus yang terjadi di Kutai Kertanegara bagaimana tenaga honor yang dijanjikan akan menjadi CPNS malah harus gigit jari disebabkan SK pengangkatan honorer mereka ternyata ilegal. Belum lagi persoalan CPNS yang melebihi kuota yang dibutuhkan pada berbagai daerah di Kaltim,†ucap Anggota Komisi I DPRD Kaltim Gunawarman, Rabu (17/7).
Persoalan lain tidak kalah pentingnya yang selalu mengiringi persoalan CPNS adalah pihak-pihak yang mengaku sebagai calo yang menjanjikan sebuah kepastian lolosnya dalam ujian dikarenakan oknum seorang yang memiliki pengaruh.
Ditambahkannya, pemerintah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana Daerah Kaltim seharusnya melakukan kajian data dan fakta terkait jumlah kuota CPNS yang dibutuhkan yang kemudian diteruskan kepada BKD dan kemudian ke pemerintah pusat.
“Kajian yang dilakukan harus benar-benar maksimal dan kalau perlu melibatkan konsultan atau insan akademisi. Sebab kebutuhan jumlah pegawai akan mempengaruhi beban anggaran. Jika jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhanakan menjadi pemborosan,†tutur Gunawarman.
Ia berharap Pemprov hendaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah seluruh kabupaten/kota se-Kaltim agar memperketat sistem pengawasan terhadap penerimaan CPNS yang jujur serta terbuka. (Humas DPRD Kaltim/bar/dhi/met)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013