Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Elemen mahasiswa Kabupaten Paser mengkritik pelayanan publik pemerintah daerah setempat karena dinilai tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kritikan itu disampaikan sejumlah elemen mahasiswa dalam forum diskusi yang digelar di kantor PWI Perwakilan Paser, Jumat.
Elemen Mahasiswa yang hadir antara lain DPC Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Paser, Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII) Paser dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Paser (KPMKP).
“Kami sering menjumpai keluhan-keluhan masyarakat soal pungutan liar dalam memberikan pelayanan yang membebani masyarakat,†kata Praptono, wakil dari PMII.
Selama melakukan pemantauan, lanjut Praptono, ia masih menemukan pelayan publik di instansi pemerintah yang tidak maksimal akibat lebih mementingkan pekerjaan di luar tugas pokoknya.
"Seperti pelayanan kesehatan di rumah sakit, banyak tenaga kesehatan yang lebih banyak meluangkan waktunya di tempat kerja pribadinya, sementara pelayanan umum terabaikan,†katanya.
Karena itu ia minta agar fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan baik.
“Jika pengawasan lemah maka hasil kinerja pelayanan publik menjadi buruk. Menginggat, godaan materi mencari penghasilan di luar tugas pokok menjadi penyebab pelayanan publik tidak maksimal,†paparnya.
Sementara, perwakilan dari HMI Dwi Cahyo mendesak kepala instansi yang memberikan pelayanan publik untuk lebih intens mengarahkan bawahannya agar fokus pada tugas pokok dan tanggungjawabnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
"Memberikan pelayanan kepada masyarakat harus didasarkan pada jiwa pengabdian,†katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Kritikan itu disampaikan sejumlah elemen mahasiswa dalam forum diskusi yang digelar di kantor PWI Perwakilan Paser, Jumat.
Elemen Mahasiswa yang hadir antara lain DPC Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Paser, Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII) Paser dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Paser (KPMKP).
“Kami sering menjumpai keluhan-keluhan masyarakat soal pungutan liar dalam memberikan pelayanan yang membebani masyarakat,†kata Praptono, wakil dari PMII.
Selama melakukan pemantauan, lanjut Praptono, ia masih menemukan pelayan publik di instansi pemerintah yang tidak maksimal akibat lebih mementingkan pekerjaan di luar tugas pokoknya.
"Seperti pelayanan kesehatan di rumah sakit, banyak tenaga kesehatan yang lebih banyak meluangkan waktunya di tempat kerja pribadinya, sementara pelayanan umum terabaikan,†katanya.
Karena itu ia minta agar fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan baik.
“Jika pengawasan lemah maka hasil kinerja pelayanan publik menjadi buruk. Menginggat, godaan materi mencari penghasilan di luar tugas pokok menjadi penyebab pelayanan publik tidak maksimal,†paparnya.
Sementara, perwakilan dari HMI Dwi Cahyo mendesak kepala instansi yang memberikan pelayanan publik untuk lebih intens mengarahkan bawahannya agar fokus pada tugas pokok dan tanggungjawabnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
"Memberikan pelayanan kepada masyarakat harus didasarkan pada jiwa pengabdian,†katanya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013