Legislator dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Syarifuddin HR berharap pemerintah pusat membantu pengembangan KIB (kawasan industri buluminung).
Pengembangan KIB menurut Syarifuddin HR, Selasa, harus menjadi perhatian pemerintah pusat seiring pindahnya ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni Kecamatan Sepaku.
Pengembangan kawasan industri di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah pusat, termasuk pembiayaan.
Jika pengembangan KIB sepenuhnya ditanggung Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut dia, akan kewalahan dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD kabupaten setempat.
"Harus ada tanggung jawab pemerintah pusat untuk anggarkan biaya pengembangan KIB seiring penetapan Kecamatan Sepaku menjadi kawasan inti ibu kota negara Indonesia yang baru," ujarnya.
"Yang menjadi titik penting perhatian pemerintah pusat di KIB adalah sektor pelabuhan," tambah anggota Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut.
Pelabuhan di KIB harus memiliki standar internasional, sebab Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara.
Inginnya pelabuhan yang berada di KIB menjadi pelabuhan besar jelas dia, sebagai penunjang keberadaan IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.
Kawasan Industri Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Kawasan Industri Industri Kariangau, Kota Balikpapan lanjut dia, bakal menjadi penunjang IKN Nusantara.
Kawasan Industri Buluminung atau KIB milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berada di atas lahan sekitar 70 hektare.
Upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni menggaet pemilik modal (investror) agar mau menanamkan modalnya (berinvestasi) di Kawasan Industri Buluminung tersebut.(ADV)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
Pengembangan KIB menurut Syarifuddin HR, Selasa, harus menjadi perhatian pemerintah pusat seiring pindahnya ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni Kecamatan Sepaku.
Pengembangan kawasan industri di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah pusat, termasuk pembiayaan.
Jika pengembangan KIB sepenuhnya ditanggung Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut dia, akan kewalahan dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD kabupaten setempat.
"Harus ada tanggung jawab pemerintah pusat untuk anggarkan biaya pengembangan KIB seiring penetapan Kecamatan Sepaku menjadi kawasan inti ibu kota negara Indonesia yang baru," ujarnya.
"Yang menjadi titik penting perhatian pemerintah pusat di KIB adalah sektor pelabuhan," tambah anggota Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut.
Pelabuhan di KIB harus memiliki standar internasional, sebab Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara.
Inginnya pelabuhan yang berada di KIB menjadi pelabuhan besar jelas dia, sebagai penunjang keberadaan IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.
Kawasan Industri Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Kawasan Industri Industri Kariangau, Kota Balikpapan lanjut dia, bakal menjadi penunjang IKN Nusantara.
Kawasan Industri Buluminung atau KIB milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berada di atas lahan sekitar 70 hektare.
Upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni menggaet pemilik modal (investror) agar mau menanamkan modalnya (berinvestasi) di Kawasan Industri Buluminung tersebut.(ADV)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022