Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis (bimtek) tentang standar operasional prosedur (SOP).
Asisten IV Bidang Adminsitrasi dan Umum Sekretariat Kota Samarinda, Burhanuddin, Selasa menyatakan, pelaksanaan Bimtek ini sendiri mengacu pada Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomer 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Dengan adanya standar operasi prosedur maka tentunya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti serta untuk menghindari segala bentuk penyimpangan.
Kalaupun terjadi penyimpangan, pastinya ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat, ujar Burhanuddin.
Bimbingab teknis tersebut diikuti sedikitnya 55 peserta terdiri dari perwakilan RSUD IA Moeis, PDAM, unsur kecamatan, kelurahan, puskesmas, badan pelayanan perizinan serta beberapa staf sekretariat Kota Samarinda.
"Jika semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan SOP, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah. Bimtek seperti ini penting diberikan kepada pegawai di lingkup pemerintah untuk memberikan bekal pengetahuan dan wawasan kepada SKPD layanan publik," katanya. "Terutama untuk memberikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun mengembangkan dan mengevaluasi SOP administrasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan," ungkap Burhanuddin.
Sementara, Kepala PKP2A III LAN Meliana, yang menjadi salah seorang nara sumber pada Bimtek SOP itu menyampaikan harapannya agar semua instansi baik pusat maupun daerah untuk segera menyusun SOP dengan berpedoman pada Permen PAN tersebut.
"Dalam hal ini mau tidak mau setiap SKPD harus melakukannya," Kata Meliana.
Prinsip penyusunannya menurut Meliana meliputi, aspek kemudahan dan kejelasan, efesiensi efektifitas, dinamis dan memiliki kepastian hukum.
"Kata kunci penyusunan SOP adalah mencatat apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dicatat," ungkap Meliana. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Asisten IV Bidang Adminsitrasi dan Umum Sekretariat Kota Samarinda, Burhanuddin, Selasa menyatakan, pelaksanaan Bimtek ini sendiri mengacu pada Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomer 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Dengan adanya standar operasi prosedur maka tentunya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti serta untuk menghindari segala bentuk penyimpangan.
Kalaupun terjadi penyimpangan, pastinya ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat, ujar Burhanuddin.
Bimbingab teknis tersebut diikuti sedikitnya 55 peserta terdiri dari perwakilan RSUD IA Moeis, PDAM, unsur kecamatan, kelurahan, puskesmas, badan pelayanan perizinan serta beberapa staf sekretariat Kota Samarinda.
"Jika semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan SOP, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah. Bimtek seperti ini penting diberikan kepada pegawai di lingkup pemerintah untuk memberikan bekal pengetahuan dan wawasan kepada SKPD layanan publik," katanya. "Terutama untuk memberikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun mengembangkan dan mengevaluasi SOP administrasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan," ungkap Burhanuddin.
Sementara, Kepala PKP2A III LAN Meliana, yang menjadi salah seorang nara sumber pada Bimtek SOP itu menyampaikan harapannya agar semua instansi baik pusat maupun daerah untuk segera menyusun SOP dengan berpedoman pada Permen PAN tersebut.
"Dalam hal ini mau tidak mau setiap SKPD harus melakukannya," Kata Meliana.
Prinsip penyusunannya menurut Meliana meliputi, aspek kemudahan dan kejelasan, efesiensi efektifitas, dinamis dan memiliki kepastian hukum.
"Kata kunci penyusunan SOP adalah mencatat apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dicatat," ungkap Meliana. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013