Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi mengatakan pembatalan PPKM Level 3 untuk Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di seluruh Indonesia artinya pemerintah pusat menyerahkan kepercayaan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
"Ini juga termasuk membangun kesadaran masyarakat bahwa COVID-19 itu tidak bisa kita buat ringan. Ini persoalan serius," kata Rusmadi di Samarinda, Selasa.
Ia menjelaskan, kelonggaran telah dibuka, berarti aktivitas masyarakat terkait ekonomi dan ibadah bisa berjalan dengan nyaman.
"Tetapi masyarakat juga harus sadar bahwa jika ini dimanfaatkan secara berlebihan dan terjadi peningkatan penyebaran COVID-19 yang drastis malah nantinya juga menyengsarakan kita semua," terangnya.
Ia pun merasa situasi saat ini membuat pemerintah daerah dan masyarakat lebih tertantang untuk tetap menyikapi secara hati-hati.
"Tidak boleh sombong, tetap harus disiplin prokes. Kerumunan yang dilakukan secara berlebihan harus tidak ada," tegasnya.
Ia menyebut, pemerintah harus bekerja keras dalam mengimbau untuk membangun kesadaran masyarakat karena risikonya bukan hanya pemerintah saja, tetapi bangsa.
"Untuk mengembalikan suasana nyaman seperti kehidupan normal bukan sesuatu yang gratis kan setelah banyaknya korban," tuturnya.
Ia pun berharap kebijakan pemerintah pusat tersebut sebagai momentum untuk menyadarkan seluruh pihak.
Pihaknya, mendukung kebijakan tersebut karena Pemkot Samarinda sejak awal memang sudah memikirkan faktor keselamatan sebagai yang utama kemudian ekonomi pun harus berjalan.
"Hanya kemarin ada kebijakan pemerintah pusat yang membatasi ya kita harus tunduk. Tetapi prinsipnya ekonomi, kemanusiaan dan kesehatan nggak bisa dipisahkan," jelasnya.
Menurutnya tidak mungkin masyarakat memiliki daya tahan tubuh kalau stres tidak ada penghasilan.
"Yang penting masyarakat kalau bisa kegiatan terutama ibadah dan Natal itu dilakukan di lingkungan keluarga secara terbatas," imbaunya.
Kalaupun harus di tempat ibadah seperti gereja, ia menegaskan masyarakat harus tetap mempertimbangkan faktor keselamatan karena risikonya yang berbahaya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
"Ini juga termasuk membangun kesadaran masyarakat bahwa COVID-19 itu tidak bisa kita buat ringan. Ini persoalan serius," kata Rusmadi di Samarinda, Selasa.
Ia menjelaskan, kelonggaran telah dibuka, berarti aktivitas masyarakat terkait ekonomi dan ibadah bisa berjalan dengan nyaman.
"Tetapi masyarakat juga harus sadar bahwa jika ini dimanfaatkan secara berlebihan dan terjadi peningkatan penyebaran COVID-19 yang drastis malah nantinya juga menyengsarakan kita semua," terangnya.
Ia pun merasa situasi saat ini membuat pemerintah daerah dan masyarakat lebih tertantang untuk tetap menyikapi secara hati-hati.
"Tidak boleh sombong, tetap harus disiplin prokes. Kerumunan yang dilakukan secara berlebihan harus tidak ada," tegasnya.
Ia menyebut, pemerintah harus bekerja keras dalam mengimbau untuk membangun kesadaran masyarakat karena risikonya bukan hanya pemerintah saja, tetapi bangsa.
"Untuk mengembalikan suasana nyaman seperti kehidupan normal bukan sesuatu yang gratis kan setelah banyaknya korban," tuturnya.
Ia pun berharap kebijakan pemerintah pusat tersebut sebagai momentum untuk menyadarkan seluruh pihak.
Pihaknya, mendukung kebijakan tersebut karena Pemkot Samarinda sejak awal memang sudah memikirkan faktor keselamatan sebagai yang utama kemudian ekonomi pun harus berjalan.
"Hanya kemarin ada kebijakan pemerintah pusat yang membatasi ya kita harus tunduk. Tetapi prinsipnya ekonomi, kemanusiaan dan kesehatan nggak bisa dipisahkan," jelasnya.
Menurutnya tidak mungkin masyarakat memiliki daya tahan tubuh kalau stres tidak ada penghasilan.
"Yang penting masyarakat kalau bisa kegiatan terutama ibadah dan Natal itu dilakukan di lingkungan keluarga secara terbatas," imbaunya.
Kalaupun harus di tempat ibadah seperti gereja, ia menegaskan masyarakat harus tetap mempertimbangkan faktor keselamatan karena risikonya yang berbahaya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021