Komite Olimpiade Internasional (IOC) menghormati keputusan pemerintah Amerika Serikat yang secara resmi mengumumkan boikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.
"Kehadiran pejabat pemerintah dan diplomat adalah keputusan politik murni untuk setiap pemerintah, yang sangat dihormati oleh IOC dalam netralitas politiknya," kata juru bicara IOC, seperti dikutip dari AFP, Selasa.
Boikot diplomatik tersebut merupakan teguran terhadap catatan hak asasi manusia China. Keputusan itu diambil setelah Washington menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memutuskan posisi apa yang akan ia ambil pada Olimpiade, yang akan digelar Februari tahun depan oleh negara yang disebut-sebut telah melakukan "genosida" terhadap muslim uyghur di wilayah barat laut Xinjiang.
Belum ada reaksi langsung dari Beijing, tetapi sebelumnya kementerian luar negeri China telah mengancam "tindakan balasan yang tegas" jika boikot semacam itu diterapkan.
IOC mengatakan pengumuman pemerintah AS telah membuat "jelas bahwa Olimpiade dan partisipasi para atlet berada di luar ranah politik dan kami menyambut ini."
"Dukungan untuk para atlet dan Olimpiade telah diungkapkan beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir, dan yang terbaru melalui resolusi PBB yang berjudul 'Membangun dunia yang damai dan lebih baik melalui olahraga dan cita-cita Olimpiade'."
IOC mengatakan resolusi tersebut telah diadopsi oleh konsensus dari 193 negara anggota dan disponsori bersama oleh 173 negara anggota pada Majelis Umum PBB pekan lalu.
Resolusi tersebut menyerukan Gencatan Senjata Olimpiade untuk Olimpiade dan Paralimpiade Beijing 2022, dari tujuh hari sebelum dimulainya Olimpiade, pada 4 Februari 2022, hingga tujuh hari setelah berakhirnya Paralimpiade.
Resolusi tersebut juga "menyerukan semua negara anggota untuk bekerja sama dengan Komite Olimpiade Internasional dan Komite Paralimpiade Internasional dalam upaya mereka untuk menggunakan olahraga sebagai alat untuk mempromosikan perdamaian, dialog dan rekonsiliasi di daerah konflik selama dan di luar periode Olimpiade dan Paralimpiade".
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
"Kehadiran pejabat pemerintah dan diplomat adalah keputusan politik murni untuk setiap pemerintah, yang sangat dihormati oleh IOC dalam netralitas politiknya," kata juru bicara IOC, seperti dikutip dari AFP, Selasa.
Boikot diplomatik tersebut merupakan teguran terhadap catatan hak asasi manusia China. Keputusan itu diambil setelah Washington menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memutuskan posisi apa yang akan ia ambil pada Olimpiade, yang akan digelar Februari tahun depan oleh negara yang disebut-sebut telah melakukan "genosida" terhadap muslim uyghur di wilayah barat laut Xinjiang.
Belum ada reaksi langsung dari Beijing, tetapi sebelumnya kementerian luar negeri China telah mengancam "tindakan balasan yang tegas" jika boikot semacam itu diterapkan.
IOC mengatakan pengumuman pemerintah AS telah membuat "jelas bahwa Olimpiade dan partisipasi para atlet berada di luar ranah politik dan kami menyambut ini."
"Dukungan untuk para atlet dan Olimpiade telah diungkapkan beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir, dan yang terbaru melalui resolusi PBB yang berjudul 'Membangun dunia yang damai dan lebih baik melalui olahraga dan cita-cita Olimpiade'."
IOC mengatakan resolusi tersebut telah diadopsi oleh konsensus dari 193 negara anggota dan disponsori bersama oleh 173 negara anggota pada Majelis Umum PBB pekan lalu.
Resolusi tersebut menyerukan Gencatan Senjata Olimpiade untuk Olimpiade dan Paralimpiade Beijing 2022, dari tujuh hari sebelum dimulainya Olimpiade, pada 4 Februari 2022, hingga tujuh hari setelah berakhirnya Paralimpiade.
Resolusi tersebut juga "menyerukan semua negara anggota untuk bekerja sama dengan Komite Olimpiade Internasional dan Komite Paralimpiade Internasional dalam upaya mereka untuk menggunakan olahraga sebagai alat untuk mempromosikan perdamaian, dialog dan rekonsiliasi di daerah konflik selama dan di luar periode Olimpiade dan Paralimpiade".
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021